Minggu, 22 Feb 2026 14:27 WIB

Potret Sukses Sistem Perlindungan Mandiri di Genteng Surabaya, Warga Sakit Dapat Rp250 Ribu

  • Penulis : Ade Resty
  • | Minggu, 22 Feb 2026 11:57 WIB
Wali Kota Eri saat berkunjung ke RW 9 Lemah Putro. (Dok/Diskominfo Surabaya). 
Wali Kota Eri saat berkunjung ke RW 9 Lemah Putro. (Dok/Diskominfo Surabaya). 

selalu.id - RW 9 Lemah Putro, Kelurahan Embong Kaliasin, Kecamatan Genteng, menjadi contoh kampung dengan sistem perlindungan sosial mandiri berbasis gotong royong. 

Warga yang sakit dan dirawat di rumah sakit mendapat santunan Rp250 ribu, sementara santunan kematian diberikan sebesar Rp400 ribu dari kas swadaya warga.

Baca Juga: Kampung Ramadan Gebang Putih Surabaya Diserbu, UMKM Raup Omzet Signifikan

Model ini mendapat apresiasi langsung dari Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi saat melakukan monitoring Kampung Pancasila di Balai RW 9, Sabtu (21/2/2026) lalu.

Eri menyebut sistem yang dibangun RW 9 menjadi bukti nilai Pancasila diwujudkan dalam aksi nyata.

“Pancasila itu tidak lagi hanya dalam lisan, tapi dalam langkah dan perbuatan. Saya bangga karena data keluarga miskin direkap dengan jelas, mana yang dicover pemkot dan mana yang dibantu melalui swadaya RW, sehingga bantuan tidak menumpuk,” ujar Eri.

Ketua RW 9 Lemah Putro, Agung Diponegoro, menjelaskan perlindungan sosial tersebut bersumber dari Kas Kampung Madani yang dikelola secara mandiri oleh warga. 

Dana itu, kata dia, digunakan untuk membantu warga sakit, santunan kematian, hingga dukungan pendidikan.

“Kami memiliki sistem perlindungan sosial mandiri. Bantuan kesehatan Rp250 ribu untuk warga yang dirawat di rumah sakit dan santunan kematian Rp400 ribu. Ini bentuk solidaritas warga,” kata Agung.

Baca Juga: SAKIP Surabaya Lampaui Rata-Rata Nasional, Skornya Tembus AA 91,83

Selain perlindungan sosial, RW 9 juga menjalankan pemberdayaan ekonomi melalui budidaya lele serta pengelolaan sampah berbasis rumah tangga. Dari hasil penjualan sampah, 20 persen dikembalikan kepada warga.

Eri menegaskan pentingnya transparansi data kemiskinan. Ia menyebut penetapan warga miskin desil 1–5 harus mengacu pada 39 indikator, mulai kondisi fisik bangunan hingga pendapatan.

“Anggaran kita terbatas, ada skala prioritas. Untuk bantuan pendidikan misalnya, difokuskan dua anak per keluarga agar merata,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan warga usia produktif agar tidak bergantung pada bantuan sosial jika masih mampu bekerja. Pemerintah, kata dia, akan memprioritaskan lansia di atas 60 tahun yang tinggal sendiri untuk mendapatkan perlindungan penuh.

Baca Juga: Paket Sedekah Subuh Ramadan di Semampir Surabaya Naik Dua Kali Lipat

Orang nomor satu di Surabaya itu berharap model kemandirian RW 9 Lemah Putro bisa direplikasi di wilayah lain di Surabaya, sehingga kesejahteraan warga tidak hanya bergantung pada APBD, tetapi juga diperkuat solidaritas lingkungan.

“Kalau RW-nya bergerak dan warganya kompak, kesejahteraan pasti tercapai,” tandasnya.

 

Editor : Redaksi
Berita Terbaru

Asik Patrol Bangunkan Sahur, Remaja Diserang Gangster Bersajam di Mojokerto

Kemudian lima anggota ganster masuk dan menyerang remaja yang saat itu patrol untuk membangunkan warga untuk sahur dengan memakai sepeda dan motor.

Mendikdasmen Resmikan 124 Gedung Sekolah di Jember, Revitalisasi Nasional Ditarget Rampung Sebelum 2029

Dari total 11.167 satuan pendidikan yang telah dialokasikan anggarannya, 100 persen telah selesai dan siap digunakan.

Dua Bocah Probolinggo Hanyut di Sungai, Satu Tewas, Lainnya Belum Ditemukan

Sementara Firza sampai saat ini masih dalam pencarian tim gabungan dari BPBD Kabupaten Probolingo, TNI/Polri, dan relawan.

Kepergok Curi Kotak Amal, Dua Pemuda asal Surabaya Dimassa di Mojokerto

Kapolsek Kemlagi, AKP Marianto mengatakan, aksi pencurian kotak amal tersebut dilakukan oleh kedua pelaku lantaran hendak dipakai membeli minuman keras.

Sidang Suap Pokir DPRD Jatim, Jaksa KPK Tuntut 4 Terdakwa Hukuman Bervariasi

Hasanuddin didakwa memberikan Kusnadi total uang Rp12 miliar Sementara itu, Jodi menyuap Kusnadi hingga Rp18,61 miliar.

Rancang RKPD 2027, Pemkot Mojokerto Libatkan Partisipasi Publik

"Kita butuh masukan secara bottom-up karena sasaran dan objek pembangunan adalah masyarakat itu sendiri," ujar Ning Ita.