Jumat, 05 Jun 2026 00:51 WIB

Wali Kota Eri Lantik Istrinya Jadi Ketua Umum Tim Pembina Posyandu Surabaya, Ini Pesannya

  • Penulis : Ade Resty
  • | Senin, 08 Des 2025 18:18 WIB
Pelantikan Rini Indri yani sebagai Ketua Umum Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu
Pelantikan Rini Indri yani sebagai Ketua Umum Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu

selalu.id - Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, resmi melantik istrinya, Rini Indriyani, sebagai Ketua Umum Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu Terpadu) Kota Surabaya di Balai Kota, Senin (8/12/2025).

Eri menempatkan Rini sebagai figur sentral dalam integrasi enam Standar Pelayanan Minimal (SPM) di tingkat RW.

Baca Juga: Pengamat Tanggapi Poster Rini-Fikser: Masih Fase Coba-coba!

Pelantikan tersebut merupakan tindak lanjut Permendagri Nomor 13 Tahun 2024 yang mengatur pembentukan Tim Pembina Posyandu Terpadu di setiap daerah.

Eri menegaskan pengangkatan Rini bukan sekadar faktor kedekatan, tetapi karena posisi Ketua Umum Tim Pembina memang didesain untuk mengoordinasikan lintas sektor berbasis pemberdayaan masyarakat peran yang selama ini kerap diemban Ketua TP PKK di banyak daerah.

“Pos Pelayanan Terpadu cakupannya luas, tidak hanya kesehatan balita. Ada pendidikan, sosial, ketertiban umum hingga perlindungan masyarakat,” kata Eri.

Ia menyatakan program Posyandu Terpadu akan dipadukan dengan konsep Kampung Pancasila yang telah berjalan di Balai RW.

“Pos Pelayanan Terpadu ini sekaligus menjadi Sekretariat Kampung Pancasila. Semua program digerakkan dari Balai RW,” tegasnya.

Baca Juga: Dua Nama Potensial yang Disebut Cocok Dampingi Arif Fathoni di Pilwali Surabaya 2029

Sebagai Ketua Umum, Rini mengoordinasikan penggabungan enam SPM yang sebelumnya berjalan terpisah, mulai pendidikan anak, kesehatan lintas usia, sanitasi lingkungan, perumahan, keamanan lingkungan hingga layanan sosial.

Rini menyebut Surabaya sebenarnya sudah menjalankan enam SPM ini melalui Kampung Pancasila.

“Tugas saya adalah mengintegrasikan semuanya dalam satu konsep Pos Pelayanan Terpadu,” ujarnya.

Eri menekankan seluruh layanan akan bertumpu pada Satu Data yang terhubung dengan Badan Pusat Statistik (BPS). Setiap RW akan memiliki data sosial, kesehatan, pendidikan, hingga pendataan pelajar yang digunakan untuk kebijakan cepat dan tepat sasaran.

Baca Juga: Beredar Poster Bacakada Surabaya-Jatim, Pengamat: Ini Instrumen Cek Ombak!

Data per RW juga mencakup pendataan imunisasi, status gizi balita, hingga absensi malam siswa sebagai pengawasan anak usia sekolah.

Rini menegaskan keberhasilan integrasi bergantung pada Kader Surabaya Hebat (KSH) dan PKK sebagai ujung tombak di lapangan.

“Tujuannya jelas, memastikan seluruh warga Surabaya mendapatkan layanan dasar tanpa ada yang tertinggal,” tutupnya.

Editor : Arif Ardianto
Berita Terbaru

Gubernur Khofifah Tegaskan Jatim Pemain Utama Rantai Halal Nasional

Tantangan berikutnya adalah memastikan daerah-daerah potensial mampu mengambil peran lebih besar sebagai produsen penggerak utama industri halal global.

Menanti Ending di Balik Proyek Ilegal PT Wulandaya Cahaya Lestari di Surabaya

Iman tidak menjelaskan lebih detail terkait proses perizinan yang menurutnya pada pekan lalu akan segera selesai, tinggal menunggu pembayaran PBG.

Remaja di Surabaya Tewas Dikeroyok Pelajar SMA, Sempat Gegar Otak dan Patah Tulang

Akibat pengeroyokan itu, korban mengalami luka berat pada bagian kepala hingga tempurung kepalanya pecah. Korban juga disebut menderita patah tulang.

Lima Mahasiswa FH Untag Surabaya Ajukan Uji Materi ke MK Soal Pembuatan SIM

Namun demikian, para mahasiswa tidak meminta seluruh tes dihapus, melainkan dilakukan penyempurnaan agar lebih relevan dengan kondisi saat ini.

Pemkab Sidoarjo Komitmen Selesaikan Hak Warga Terdampak Lumpur Lapindo

Pengaktifan kembali Satgas dinilai penting mengingat masih terdapat sejumlah persoalan yang menjadi perhatian masyarakat terdampak lumpur Lapindo.

Ning Ita Ajak ASN Kota Mojokerto Berani Tolak dan Laporkan Gratifikasi

Ning Ita mengatakan upaya pencegahan korupsi tidak cukup hanya melalui penegakan hukum, tapi harus dibangun dengan kesadaran dan integritas setiap pemerintah.