Senin, 28 Sep 2026 17:13 WIB

Wali Kota Eri Lantik Istrinya Jadi Ketua Umum Tim Pembina Posyandu Surabaya, Ini Pesannya

  • Penulis : Ade Resty
  • | Senin, 08 Des 2025 18:18 WIB
Pelantikan Rini Indri yani sebagai Ketua Umum Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu
Pelantikan Rini Indri yani sebagai Ketua Umum Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu

selalu.id - Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, resmi melantik istrinya, Rini Indriyani, sebagai Ketua Umum Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu Terpadu) Kota Surabaya di Balai Kota, Senin (8/12/2025).

Eri menempatkan Rini sebagai figur sentral dalam integrasi enam Standar Pelayanan Minimal (SPM) di tingkat RW.

Baca Juga: Hindari Penyekapan, Wali Kota Eri Cahyadi Siapkan Perwali Penyaluran ART di Surabaya

Pelantikan tersebut merupakan tindak lanjut Permendagri Nomor 13 Tahun 2024 yang mengatur pembentukan Tim Pembina Posyandu Terpadu di setiap daerah.

Eri menegaskan pengangkatan Rini bukan sekadar faktor kedekatan, tetapi karena posisi Ketua Umum Tim Pembina memang didesain untuk mengoordinasikan lintas sektor berbasis pemberdayaan masyarakat peran yang selama ini kerap diemban Ketua TP PKK di banyak daerah.

“Pos Pelayanan Terpadu cakupannya luas, tidak hanya kesehatan balita. Ada pendidikan, sosial, ketertiban umum hingga perlindungan masyarakat,” kata Eri.

Ia menyatakan program Posyandu Terpadu akan dipadukan dengan konsep Kampung Pancasila yang telah berjalan di Balai RW.

“Pos Pelayanan Terpadu ini sekaligus menjadi Sekretariat Kampung Pancasila. Semua program digerakkan dari Balai RW,” tegasnya.

Baca Juga: Influenza A Naik di Surabaya, Dinkes Minta Warga Tak Merespon Berlebihan

Sebagai Ketua Umum, Rini mengoordinasikan penggabungan enam SPM yang sebelumnya berjalan terpisah, mulai pendidikan anak, kesehatan lintas usia, sanitasi lingkungan, perumahan, keamanan lingkungan hingga layanan sosial.

Rini menyebut Surabaya sebenarnya sudah menjalankan enam SPM ini melalui Kampung Pancasila.

“Tugas saya adalah mengintegrasikan semuanya dalam satu konsep Pos Pelayanan Terpadu,” ujarnya.

Eri menekankan seluruh layanan akan bertumpu pada Satu Data yang terhubung dengan Badan Pusat Statistik (BPS). Setiap RW akan memiliki data sosial, kesehatan, pendidikan, hingga pendataan pelajar yang digunakan untuk kebijakan cepat dan tepat sasaran.

Baca Juga: Tasyakuran HUT ke-81 dengan Nobar Film Kemerdekaan, Wali Kota Eri Cahyadi jadi Aktornya

Data per RW juga mencakup pendataan imunisasi, status gizi balita, hingga absensi malam siswa sebagai pengawasan anak usia sekolah.

Rini menegaskan keberhasilan integrasi bergantung pada Kader Surabaya Hebat (KSH) dan PKK sebagai ujung tombak di lapangan.

“Tujuannya jelas, memastikan seluruh warga Surabaya mendapatkan layanan dasar tanpa ada yang tertinggal,” tutupnya.

Editor : Arif Ardianto
Berita Terbaru

Harga Daging Sapi Kelas Satu Naik, RPH Surabaya Sarankan Langsung Beli di Lapak Mitra

Masyarakat diminta tidak hanya mempertimbangkan harga saat membeli daging sapi, tetapi juga memperhatikan tempat pembeliannya.

DPRD Jatim Sahkan Perda Hak Disabilitas, Perkuat Perlindungan dan Kesetaraan Hukum

Perda ini menjadi payung hukum resmi yang mengikat seluruh pemangku kepentingan di Jatim untuk mewujudkan lingkungan yang ramah, inklusif, dan adil bagi semua.

SPKLU di DPRD Jatim Diresmikan, Ali Kuncoro: Terbuka untuk Masyarakat Umum

Langkah ini menjadi bukti nyata dukungan lembaga perwakilan rakyat terhadap percepatan ekosistem kendaraan listrik dan transisi menuju energi bersih di daerah.

Kerangka Manusia Misterius Ditemukan di Hutan Tenggerejo Lamongan

Kerangka tanpa identitas atau misterius tersebut ditemukan berserakan di lahan tebu yang baru saja terbakar. Saat ini, polisi masih melakukan penyelidikan.

Wali Kota Surabaya Tak Mau Seragam Bikin Sekolah Negeri Terlihat Beda Kasta

Kebijakan tersebut disebut untuk mencegah perbedaan motif batik antar sekolah yang berujung pada perbedaan harga seragam.

Gerindra Soroti Turunnya Anggaran Pertanian, Kehutanan dan Energi di RAPBD Jatim 2027

Ketiga sektor tersebut justru tercantum sebagai bagian dari program prioritas pembangunan daerah.