Selasa, 21 Jul 2026 22:54 WIB

KUA Karangpilang di Aset Pemkot, Kepala KUA Minta Kepastian Tanah

  • Penulis : Ade Resty
  • | Selasa, 18 Nov 2025 13:40 WIB
Kepala KUA Karangpilang Mastur Musyafak
Kepala KUA Karangpilang Mastur Musyafak

selalu.id Kepala KUA Karangpilang Mastur Musyafak meminta kepastian status tanah kantor KUA yang saat ini berdiri di atas aset milik Pemkot Surabaya. Permintaan itu disampaikan dalam rapat dengar pendapat Komisi B DPRD Surabaya, Selasa 18 November 2025.

 

Baca Juga: Nikah Usai Lebaran Meningkat, Kemenag Pastikan Layanan KUA Tetap Jalan

Mastur menjelaskan bahwa kepastian status tanah diperlukan agar KUA dapat memenuhi standar fasilitas pelayanan publik. Ia berharap lahan tersebut dapat diformalkan menjadi aset yang dapat digunakan KUA.

 

“Kita harapkan status tanah yang dibangun KUA Karangpilang ditingkatkan menjadi milik KUA, agar lebih baik untuk melayani masyarakat,” ujar Mastur.

 

Komisi B berjanji menindaklanjuti hasil RDP dengan melakukan komunikasi bersama Bagian Hukum dan BPKAD Pemkot Surabaya untuk mencari skema penyelesaian status tanah. Mastur menyebut langkah itu penting agar pelayanan masyarakat tidak terganggu oleh kendala administrasi aset.

Baca Juga: DPRD Surabaya Soroti KUA Berdiri di Aset Pemkot, Desak Renovasi Standar Layanan

 

“Alhamdulillah sudah diberikan solusi terbaik, yaitu akan dikomunikasikan dengan Bagian Hukum dan BPKAD Pemkot. Nantinya ada skema-skema yang bisa menyelesaikan semuanya,” jelasnya.

 

Baca Juga: Status RTRW Belum Tuntas, Pembangunan RS di Karangpilang Terancam Dipindah

Ia juga berharap Pemkot Surabaya dan Kementerian Agama dapat bersinergi untuk menambah fasilitas gedung bagi KUA Karangpilang. Menurutnya, gedung yang memadai akan mendukung layanan seperti konsultasi pernikahan dan administrasi keagamaan.

 

“Kami berharap ada skema pembangunan oleh Kemenag dan Pemkot. Kalau gedungnya nyaman, insya Allah pelayanan KUA Karangpilang dan KUA Surabaya akan berjalan baik dan menyenangkan,” tutupnya.

Editor : Ading
Berita Terbaru

Bantah Suap dan Gratifikasi, Kuasa Hukum Eks Bupati Ponorogo Tegaskan Uang Rp500 Juta Murni Pinjaman

Tim kuasa hukum menyampaikan argumentasi yang menitikberatkan pada belum terbuktinya hubungan antara penerimaan uang yang didakwakan dengan tindakan jabatan.

Terobosan Kesehatan di Jember, Program Home Care Bawa Dokter dan Medis Langsung ke Rumah Warga

Program Home Care merupakan salah satu inovasi Pemkab Jember untuk memperluas akses layanan kesehatan, khususnya bagi warga yang alami keterbatasan mobilitas.

Pemkot Surabaya Tegaskan Penarikan Sumbangan HUT ke-81 RI Diperbolehkan, Asalkan..

Pemkot Surabaya mengimbau seluruh pengurus RT dan RW untuk tetap menjaga transparansi dan melakukan pencatatan keuangan secara terbuka.

Dukung Proyek Strategis Nasional, TPK Merauke Catat Kenaikan Arus Peti Kemas 11,44 Persen

Peningkatan signifikan ini mencerminkan terjaganya pelayanan operasional terminal sekaligus mengukuhkan peran Pelindo dalam mendukung kelancaran arus logistik.

Pledoi Kasus Korupsi Eks Bupati Ponorogo: Sugiri Akui Khilaf, Pengacara Bantah Suap

Pledoi terdakwa dan penasihat hukum selanjutnya menjadi bagian dari pertimbangan majelis hakim sebelum menjatuhkan putusan.

Demo BEM Nusantara di Kejati Jatim: Tuntut Penangkapan Mantan Jampidsus Febrie Adriansyah

Karangan bunga yang ditempatkan di pintu masuk Kejati itu, sempat disiram bensin untuk dibakar sebagai bentuk kekecewaan.