Selasa, 21 Jul 2026 19:50 WIB

Rencana Aksi Tolak Pinjaman Pemkot di DPRD Surabaya Batal, Aman?

  • Penulis : Ade Resty
  • | Selasa, 30 Sep 2025 17:09 WIB
Kantor DPRD Surabaya
Kantor DPRD Surabaya

selalu.id - Rencana aksi para aktvis yang menamakan diri Solidaritas Mahasiswa Kota (SMK) Surabaya terkait penolakan pinjaman daerah di depan DPRD Kota Surabaya yang rencananya digelar hari ini dipastikan batal, Selasa (30/9/2025).

 

Baca Juga: Diskon BPHTB Surabaya 40 Persen: Fokus Rumah Pertama, Lindungi PAD dan Bantu MBR

Sebenarnya aksi yang akan digelar hari ini cukup tepat, lantaran berbarengan dengan rapat paripurna terkait pembahasan utang Rp1,5 triliun, yakni agenda penetapan nota kesepahaman KUA dan PPAS APBD Surabaya 2026 antara Pemkot dan DPRD.

 

Koordinator lapangan aksi SMK Surabaya, Adipati Edi, menegaskan bahwa pembatalan aksi dilakukan demi menjaga suasana tetap kondusif.

 

“Giat aksi hari ini, tidak jadi. Setelah kami rapat dengan anggota kami. Memutuskan untuk melakukan audiensi saja. Biar lebih kondusif,” kata Edi, saat dihubungi selalu.id.

 

Edi menjelaskan para aksi lebih memilih menempuh jalur audiensi dengan anggota DPRD Surabaya.

 

“Untuk jadwal audiensi kami masih komunikasi dengan pihak DPRD,” jelasnya.

Baca Juga: DPRD Surabaya Ingatkan Banyaknya Aduan Hotline jadi Alarm Kinerja Kelurahan dan Kecamatan

 

Sebelumnya, sempat beredar poster seruan aksi bertajuk “Kepung dan Duduki Kantor DPRD Surabaya”. Poster itu juga memuat kritik keras terhadap insiden penghadangan aksi di depan Balai Kota pekan lalu, yang dinilai sebagai bentuk premanisme dan pembungkaman suara kritis.

“Ini menunjukkan gelagat jahat ala Orde Baru mulai lahir kembali,” tulis seruan itu.

 

Baca Juga: Menanti Pembenahan Akses dan Lahan Parkir di Wisata Hutan Kota Pakal Surabaya

SMK juga menyoroti kebijakan pinjaman daerah senilai Rp281,7 miliar dalam struktur APBD alternatif. Menurut mereka, kebijakan Wali Kota Eri Cahyadi justru menguntungkan oligarki dan tidak memberikan manfaat nyata bagi warga.

 

Adapun tuntutan yang mereka usung meliputi:

 1. Usut tuntas dugaan tindakan premanisme atas penghadangan penyampaian pendapat di Balai Kota.

 2. DPRD Surabaya harus menyatakan sikap tertulis dan tegas menolak rencana pinjaman pembiayaan pembiayaan oleh Eri Cahyadi.

Editor : Ading
Berita Terbaru

Komitmen Pemkab Jember untuk Pesantren: Dari Beasiswa Internasional, Insentif Guru Ngaji hingga Layanan Kesehatan Gratis

Gus Fawait juga umumkan pembentukan Forum Komunikasi Pondok Pesantren sebagai wadah resmi mempererat koordinasi antara Pemkab Jember dengan seluruh ponpes.

Gebrakan Menko AHY di Benoa: Relokasi Kapal Perikanan demi Terwujudnya Marina District

Nantinya, Marina District akan mampu menampung hingga 180 unit yacht dengan ukuran maksimal panjang 90 meter. 

Nenek di Mojokerto jadi Korban Perampasan, Kalung Emas 7 Gram Raib

Saat beraksi, pelaku berpura-pura memberi makanan kepada korban, kemudian langsung merampas kalung emas yang dipakai korban. 

Puluhan Motor dan Truk Terjaring Razia di Mojokerto, Banyak yang Belum Bayar Pajak

Razia ini digelar karena jumlah warga yang membayar pajak kendaraan bermotor dan memperpanjang uji berkala kendaraan atau KIR mengalami penurunan.

Pemkab Sidoarjo Dorong Perbaikan Sekolah Terpencil dan Usulan Tunjangan Khusus Guru Pesisir

Pemkab Sidoarjo menilai seluruh anak berhak memperoleh fasilitas pendidikan yang aman dan nyaman tanpa membedakan lokasi tempat tinggal mereka.

MTQ ke-32 Kabupaten Sidoarjo Resmi Ditutup, Berikut Daftar Juaranya

Fenny mengatakan lomba ini sejalan dengan upaya mencetak generasi yang tidak hanya berprestasi, tetapi juga memiliki karakter dan akhlak yang baik.