Potensi Pendapatan PDAM Hilang, DPRD Surabaya Bakal Panggil Pengelola Air Mandiri di Perumahan Elit
- Penulis : Ade Resty
- | Rabu, 02 Sep 2026 22:36 WIB
selalu.id - DPRD Kota Surabaya bersiap memanggil sejumlah pengelola perumahan elit di Kota Pahlawan.
Langkah ini diambil usai ditemukannya praktik pengelolaan dan penjualan air secara mandiri kepada warga perumahan tanpa melalui jaringan resmi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Surya Sembada.
Baca Juga: Air PDAM Bocor Rp400 Miliar, DPRD Surabaya Ungkap Praktik Pengelolaan Air Mandiri di Perumahan Elit
Wakil Ketua DPRD Surabaya, Mochammad Machmud, menegaskan bahwa praktik pengolahan serta pendistribusian air mandiri oleh pihak swasta berpotensi menggerus pendapatan daerah dari sektor air bersih.
Persoalan ini mendadak mencuat ke permukaan di tengah pembahasan Anggaran Perubahan Keuangan (APK) Pemkot Surabaya.
Machmud membeberkan, sejumlah pengelola kawasan perumahan elit memproduksi air sendiri dan menetapkan tarif secara sepihak kepada para penghuninya.
"Ini salah satu potensi yang hilang dari PDAM, adanya perumahan-perumahan elit yang menjadikan warga sebagai pelanggan perumahan itu sendiri. Mereka punya pengelolaan air sendiri, dikelola sendiri, dijual sendiri tentu dengan tarif yang berbeda," terang Machmud kepada selalu.id, Rabu (2/9/2026).
Melihat kejanggalan tersebut, Komisi B DPRD Surabaya menjadwalkan pemanggilan jajaran manajemen pengelola perumahan besar untuk dimintai klarifikasi.
"Kami akan undang nanti di Komisi B, para pengelola air sendiri Citraland, Pakuwon, Intiland, semuanya yang dijual sendiri ke warganya. Harusnya tidak boleh seperti itu," tegasnya.
Baca Juga: Atasi Kebocoran PAD, DPRD Surabaya Gagas Retribusi Parkir Dihapus dan Digabung Pajak Kendaraan
Tak hanya persoalan air mandiri di perumahan mewah, Machmud juga membongkar tingginya angka Non-Revenue Water (NRW) atau tingkat kehilangan air PDAM Surya Sembada yang masih berada di kisaran 36 persen per tahun.
Angka tersebut mencerminkan volume air hasil produksi PDAM yang mengalir ke masyarakat namun gagal dikonversi menjadi pendapatan resmi perusahaan.
"Kalau dikonversi 36 persen itu menjadi uang, ketemunya Rp400 miliar setiap tahun uang itu hilang," jelas Politisi Demokrat tersebut.
Ia menambahkan, muara dari besarnya angka kehilangan air ini tak lepas dari masalah klasik, seperti indikasi pencurian air hingga kebocoran fisik pada jaringan pipa tua.
Baca Juga: Target PAD Parkir Terlalu Tinggi, DPRD Surabaya: Jangan Hanya Kejar Angka, Layani Warga!
Oleh sebab itu, Machmud menantang jajaran direksi baru PDAM Surya Sembada untuk menjadikan penurunan angka kehilangan air sebagai tolok ukur utama kinerja mereka.
"Ini yang harus ditelusuri oleh direktur yang baru. Ini tantangan buat direktur yang baru. Ukurannya di situ, kalau bisa tinggal 15 persen maka perusahaan itu akan menjadi baik," katanya.
Meski mengkritik keras dua poin mendasar tersebut, Machmud tetap memberi apresiasi atas kinerja finansial PDAM Surya Sembada saat ini yang dinilai stabil dan rutin menyetor dividen ke kas daerah.
Namun, optimalisasi kinerja dinilainya masih sangat mungkin dicapai jika potensi kebocoran pendapatan tersebut dapat ditekan seminimal mungkin.
Editor : Zein Muhammad
