Ternyata Banyak Sarjana di Surabaya Belum Update KK, Disdukcapil Wanti-wanti Begini
- Penulis : Ade Resty
- | Jumat, 04 Sep 2026 14:34 WIB
selalu.id - Pernah cek Kartu Keluarga (KK) sendiri belakangan ini? Jangan-jangan, kamu yang sudah bergelar sarjana justru masih tercatat berpendidikan SMA atau bahkan SD di dokumen kependudukan.
Fenomena ini nyatanya masih marak ditemukan di Kota Pahlawan.
Baca Juga: Soal Seragam Sekolah, DPRD Surabaya Minta Pemkot Kaji Pembiayaan Batik Lewat BOPDA
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Surabaya, Irvan Wahyudrajad, menegaskan bahwa urusan update data di KK bukan sekadar formalitas administrasi di atas kertas.
Keakuratan data kependudukan ini berdampak langsung pada variabel penghitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Surabaya.
"Banyak yang sudah lulus sarjana tapi masih belum update di KK-nya. Ada yang masih SD, SMP, SMA. Ini tentu berpengaruh terhadap IPM," ungkap Irvan, Jumat (4/9/2026).
Irvan menekankan, kesadaran memperbarui data kependudukan kian krusial menyongsong era integrasi data nasional dan pengembangan Digital Public Infrastructure (DPI).
Ke depan, NIK diproyeksikan penuh menjadi Single Identity Number yang memayungi seluruh sektor, mulai dari perbankan, kesehatan, hingga pendidikan.
Baca Juga: Pemkot Surabaya Larang Sekolah Jual Seragam Mulai Tahun Depan, Ini Penjelasannya
Tak hanya menyasar kalangan dewasa, Disdukcapil juga mewanti-wanti para orang tua agar tertib mengurus dokumen anak sejak lahir. Pasalnya, kasus anak yang belum mengantongi NIK, Kartu Identitas Anak (KIA), maupun akta kelahiran masih kerap dijumpai dan berujung bikin ribet saat pendaftaran sekolah.
"Jangan tunggu sampai butuh baru diurus. Nanti kalau nama di ijazah beda sama identitas, urusannya panjang. Bahkan kalau terkait hak waris, bisa sampai masuk Pengadilan Negeri," imbau Irvan.
Sebagai informasi, IPM Surabaya sendiri tercatat terus meroket dalam tiga tahun terakhir. Berdasarkan data BPS, IPM Surabaya melesat dari 83,99 (2023) menjadi 84,69 (2024), lalu kembali menembus angka 85,65 pada 2025.
Baca Juga: DPRD Surabaya Soroti Data Warga: Baru Dibetulkan Saat Butuh Bantuan, BPJS hingga Waris
Merespons hal ini, Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Surabaya, Febrina Kusumawati, menyebut akurasi data kependudukan adalah kunci utama agar intervensi layanan pendidikan dan proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tepat sasaran.
Guna mempercepat percepatan pembenahan data, Dispendik bakal menyiagakan sekolah-sekolah di Surabaya, mulai dari jenjang TK, SD, SMP, hingga PKBM, sebagai agen perubahan sekaligus titik kumpul (collecting data) bagi orang tua murid.
"Dari sekolah bisa menjadi agent of change. Orang tua nanti dikoordinasikan di sekolah. Kita punya ASN Pendamping dan sekolah yang siap jadi titik kumpul untuk collecting data. Kita sinergi lebih besar untuk selesaikan masalah ini," kata Febri.
Editor : Zein Muhammad
