selalu.id – Penamaan “Kabinet Surabaya Berkah” oleh Wali Kota Eri Cahyadi dinilai Wakil Ketua DPRD Surabaya, Arif Fathoni, sebagai wujud tekad menjadikan Kota Pahlawan kota yang diberkahi Tuhan dan mendapat restu masyarakat.
Baca juga: Wali Kota Eri Datangi Rumah Ibu Ojol Viral, Ajak Ubah Nasib Lewat Padat Karya
“Mas Wali menamai kabinet ini ‘berkah’ karena ingin menjadikan Surabaya sebagai kota yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, kota yang penuh kebaikan dan dalam lindungan Tuhan,” ujar Fathoni kepada selalu.id, Senin (6/5/2025).
“Kalau sudah diniatkan begitu, insya Allah berkah itu akan datang, masyarakat mendukung, dan kota ini akan terus maju,” tambahnya.
Fathoni menyebut struktur pemerintahan memang mengikuti regulasi Kementerian Dalam Negeri, namun yang lebih penting adalah kemampuan kepala OPD beradaptasi dengan dinamika global.
Ia menekankan pentingnya mengantisipasi dampak perang dagang global, terutama antara Amerika dan China, melalui program nyata di tingkat kota.
“Jika ekonomi nasional lesu, daya beli masyarakat turun, pajak dan retribusi sulit dibayar. Maka, program dalam RPJMD 2024–2029 harus dieksekusi secara konkret, bukan sekadar konsep,” tegas Ketua DPD Golkar Surabaya itu.
Baca juga: Kasus Pungli Rp8 Juta di Wira-Wiri Bongkar Celah Pengawasan Lemah Dishub Surabaya
Fathoni juga menyoroti pentingnya sektor pendidikan dalam mengatasi kemiskinan jangka panjang. Ia mendorong penguatan muatan lokal agar generasi muda Surabaya tangguh, adaptif, serta mampu memanfaatkan ekonomi kreatif dan ruang digital.
Ia menegaskan tidak ada intervensi politik dalam penyusunan kabinet. Penempatan pejabat, kata dia, murni berdasarkan meritokrasi.
“Mas Wali ini pribadi yang sulit diintervensi. Tidak ada campur tangan partai politik dalam menentukan siapa jadi apa. Ini berbeda dengan kabinet pusat,” ujarnya, menepis isu titipan parpol.
Baca juga: Wali Kota Eri Cahyadi Tegaskan Siap Rekomendasikan Pembubaran Ormas Pelaku Premanisme
Menghadapi tekanan ekonomi, Fathoni mengusulkan beberapa langkah konkret: menjaga harga bahan pokok, memberi insentif kepada pelaku usaha agar tidak melakukan PHK, serta mendorong dialog antara Dinas Pendidikan dan sekolah swasta untuk meringankan beban orang tua—termasuk opsi cicilan daftar ulang.
“Kalau ekonomi Surabaya hidup, jalanan pasti ramai. Tapi kalau sepi, itu tanda ada masalah. Jangan biarkan pasar bergerak sendiri, pemerintah harus hadir,” pungkasnya.
Editor : Ading