selalu.id - Komitmen pemerintah daerah untuk merespons tuntutan buruh diuji dalam momentum peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) di Sidoarjo, Jumat (1/5/2026).
Di tengah gelombang massa yang memadati kawasan Pendopo Alun-Alun, isu kesejahteraan pekerja kembali mengemuka dari persoalan klasik hingga kebutuhan konkret di tingkat lokal.
Baca juga: Kios Tambal Ban di Sidoarjo Terbakar, Uang Rp70 Juta hingga Motor Ludes
Sejak pagi, ribuan buruh dari berbagai federasi melakukan long march di sepanjang jalan protokol.
Mereka bergantian menyampaikan orasi, mengangkat kembali tuntutan yang belum terselesaikan di level nasional, termasuk soal regulasi ketenagakerjaan.
Sorotan utama tertuju pada praktik outsourcing yang dinilai masih merugikan pekerja. Bagi kalangan buruh, sistem tersebut menjadi simbol ketidakpastian kerja yang terus berulang.
Perwakilan buruh, Choirul Anam dari Federasi Serikat Pekerja Kahutindo, menegaskan bahwa praktik outsourcing masih menjadi persoalan utama yang harus segera diselesaikan.
“Buruh tetap menuntut pembatasan outsourcing. Bahkan kami mendesak agar sistem ini segera dihapus,” tegasnya di hadapan massa aksi.
Selain isu nasional, buruh Sidoarjo juga membawa tuntutan lokal. Salah satunya terkait afirmasi pendidikan bagi anak-anak buruh, khususnya dalam akses masuk sekolah negeri melalui Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB).
Mereka berharap adanya kemudahan karena selama ini persyaratan dinilai cukup memberatkan.
Merespons tekanan tersebut, Bupati Sidoarjo Subandi memilih hadir langsung di tengah aksi. Ia tidak hanya menyimak, tetapi juga membuka ruang dialog dengan perwakilan serikat pekerja.
Dari pertemuan itu, pemerintah daerah menyatakan kesiapan mengakomodasi salah satu tuntutan yang dinilai paling mendesak: akses pendidikan bagi anak buruh.
Baca juga: Terapkan Taxmon, Cara Pemkab Sidoarjo Awasi Transaksi Usaha agar tak Bocor
“Insya Allah secepatnya dalam minggu ini kita akomodir 5 persen untuk anak-anak buruh di Kabupaten Sidoarjo,” katanya.
Kebijakan afirmasi tersebut dirancang untuk memberi peluang lebih luas bagi anak buruh dalam Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB), yang selama ini dianggap belum sepenuhnya berpihak.
Subandi menegaskan, langkah itu akan diterapkan tanpa diskriminasi dan diselaraskan dengan kebijakan di tingkat provinsi.
“Kalau Jawa Timur bisa, Sidoarjo harusnya juga bisa,” jelasnya.
Aksi yang berlangsung tertib itu juga menjadi bagian dari konsolidasi gerakan. Tidak sedikit peserta yang kemudian melanjutkan perjuangan ke tingkat nasional.
Pemerintah Kabupaten Sidoarjo memfasilitasi keberangkatan ratusan buruh dengan menyediakan 17 bus menuju Jakarta, diberangkatkan dari Pendopo Delta Wibawa.
Baca juga: Pemkab Sidoarjo Raih Opini WTP 13 Kali, Bupati Subandi Klaim Begini
Pelepasan rombongan dilakukan langsung oleh Bupati Subandi bersama Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol Christian Tobing.
Harapannya, seluruh peserta dapat menyuarakan aspirasi secara aman dan kembali tanpa kendala.
Fenomena ini menunjukkan bahwa peringatan May Day di Sidoarjo bukan sekadar agenda tahunan.
Tapi, menjadi ruang artikulasi kepentingan buruh yang terus berkembang, sekaligus barometer sejauh mana negara melalui pemerintah daerah mampu menerjemahkan tuntutan menjadi kebijakan nyata.
Reporter : Ariyanto
Editor : Zein Muhammad