Ratusan Mahasiswa Surabaya Geruduk Grahadi, Kritik Kinerja Prabowo-Gibran
- Penulis : Moris Mangke
- | Rabu, 17 Jun 2026 15:46 WIB
selalu.id - Ratusan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Surabaya yang tergabung dalam Aliansi BEM Surabaya (ABS) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Negara Grahadi, Rabu (17/6/2026).
Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyampaikan tujuh tuntutan yang berisi kritik terhadap sejumlah kebijakan pemerintah pusat.
Baca Juga: Menangkap Cahaya Rindu: Cerita di Balik 100 Mahakarya Lukisan SBY di Surabaya
Pantauan di lokasi menunjukkan massa aksi mulai memadati Jalan Gubernur Suryo sekitar pukul 13.30 WIB.
Demi memberikan ruang bagi para demonstran menyampaikan aspirasi, arus lalu lintas di depan Gedung Negara Grahadi ditutup sementara dan dialihkan ke sejumlah ruas jalan alternatif.
Sepanjang aksi berlangsung, perwakilan mahasiswa dari berbagai universitas secara bergantian menyampaikan orasi. Mereka menyoroti berbagai isu nasional mulai dari kondisi ekonomi, demokrasi, lingkungan hidup, hingga hak asasi manusia.
Koordinator Umum Aliansi BEM Surabaya, Nasrawi Ibnu Dahlan mengatakan aksi tersebut merupakan bentuk tanggung jawab moral mahasiswa dalam menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap jalannya pemerintahan.
Menurutnya, mahasiswa memiliki kewajiban untuk menyuarakan keresahan masyarakat ketika berbagai persoalan dinilai semakin membebani kehidupan rakyat.
“Aksi ini adalah bentuk keberpihakan kami kepada rakyat sekaligus upaya menjaga semangat reformasi agar tidak mengalami kemunduran,” ungkap Nasrawi di sela aksi.
Dalam demonstrasi tersebut, ABS membawa tujuh tuntutan utama yang ditujukan kepada pemerintah dan lembaga negara terkait.
Tuntutan pertama adalah mendesak pemerintah menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM) guna menekan kenaikan harga kebutuhan pokok yang berdampak langsung terhadap daya beli masyarakat.
Baca Juga: Penyakit ISPA di Surabaya Melonjak, DPRD Ingatkan Demam Tinggi Anak Bisa jadi Sinyal DBD
Mahasiswa juga meminta pemerintah mengambil langkah konkret untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah serta melakukan evaluasi terhadap pejabat-pejabat yang dianggap tidak mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.
Selain isu ekonomi, mahasiswa mendorong DPR RI segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset sebagai instrumen penting dalam memperkuat pemberantasan korupsi di Indonesia.
ABS juga menyampaikan penolakan terhadap berbagai kebijakan yang dinilai berpotensi mengancam supremasi sipil dan mengurangi ruang demokrasi.
Mereka menilai kebebasan berpendapat dan kontrol masyarakat terhadap pemerintah harus tetap dijaga sebagai bagian dari prinsip negara demokratis.
Persoalan lingkungan hidup turut menjadi sorotan dalam aksi tersebut. Mahasiswa menolak berbagai bentuk eksploitasi lingkungan yang disebut berkedok proyek strategis nasional dan mendesak pemerintah melakukan pemulihan terhadap ekosistem yang mengalami kerusakan akibat aktivitas eksploitasi sumber daya alam.
Baca Juga: Diduga Ditemukan Larva di Dalam Jeruk MBG, Dinkes Surabaya Soroti SLHS SPPG
Di bidang sosial, mahasiswa meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan program bantuan sosial lainnya.
Mereka menilai diperlukan sistem mitigasi yang jelas, pengawasan ketat, serta mekanisme distribusi bantuan yang transparan dan tepat sasaran.
Selain itu, mahasiswa juga mengecam berbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia (HAM) serta menolak segala upaya pembungkaman terhadap masyarakat sipil yang menyampaikan kritik kepada pemerintah.
Aksi berlangsung dengan pengawalan aparat kepolisian dan petugas gabungan. Hingga kini, massa dari mahasiswa masih menyuarakan tuntutannya sembari berharap pemerintah dan para pemangku kebijakan dapat merespons berbagai aspirasi yang mereka sampaikan.
Editor : Zein Muhammad
