selalu.id – Pemerintah Kabupaten Jember meluncurkan Gerakan 1.200 Tenaga sebagai penguatan komitmen bersama untuk menekan angka stunting serta Angka Kematian Ibu dan Bayi yang masih tergolong tinggi. Kegiatan tersebut digelar di GOR PKPSO Kaliwates, Kabupaten Jember, Senin (26/1/2026).
Bupati Jember Muhammad Fawait mengatakan penanganan stunting serta AKI dan AKB tidak dapat dilakukan secara parsial atau sektoral. Ia menilai pola kerja yang berjalan sendiri-sendiri menjadi salah satu penyebab lambannya penurunan angka tersebut.
Baca juga: Jember Raih UHC Awards 2026 Kategori Madya dengan Cakupan JKN 96,5 Persen
“Selama ini kerja-kerja penanganan terkesan berjalan sendiri-sendiri. Puskesmas sendiri, camat sendiri, hingga dinas kesehatan pun sendiri. Mulai hari ini, kita satukan semua dalam satu komando,” ujar Gus Fawait.
Ia mengungkapkan, berdasarkan data sepuluh tahun terakhir, Kabupaten Jember kerap berada di posisi teratas kasus stunting serta AKI dan AKB di Jawa Timur. Kondisi tersebut dinilai sebagai krisis serius yang mengancam kualitas generasi masa depan.
Sebagai langkah strategis, Pemkab Jember membentuk Satuan Tugas Pencegahan Stunting, AKI, dan AKB yang melibatkan lintas sektor. Satgas tersebut melibatkan tenaga kesehatan, penyuluh keluarga berencana, camat, hingga jajaran pemerintah desa.
Selain itu, pengawas sekolah dan kepala sekolah turut dilibatkan untuk mendukung pendataan dan edukasi. Unsur TNI dan Polri juga disiapkan untuk memperkuat efektivitas gerakan di lapangan.
Baca juga: Pemkot Surabaya Targetkan Nol Kasus Stunting di 2027, Begini Caranya
Melalui integrasi lintas sektor, Gus Fawait menargetkan penurunan angka stunting secara signifikan pada 2026. Ia juga menargetkan pada periode 2029 hingga 2030 angka stunting di Jember menjadi salah satu yang terendah di Provinsi Jawa Timur.
Selain pembentukan satgas, Pemkab Jember merencanakan pengembangan layanan home care yang terintegrasi dengan program penanganan stunting serta kesehatan ibu dan anak. Untuk memastikan efektivitas program, kinerja organisasi perangkat daerah, camat, hingga kepala puskesmas akan dievaluasi setiap tiga bulan.
“Salah satu indikator utama keberhasilan pejabat OPD atau camat di Jember adalah sejauh mana mereka mampu menurunkan angka stunting dan kematian ibu-anak di wilayahnya,” ujar Gus Fawait.
Baca juga: Angka Stunting Turun ke 1,16 Persen, Mojokerto Terima Insentif Rp6 Miliar
Dari sisi anggaran, ia memastikan pengelolaan dilakukan secara terencana dan terintegrasi. Ia juga menegaskan tambahan penghasilan pegawai bagi tenaga kesehatan di Jember tidak akan dikurangi.
“Kita ingin pelayanan publik benar-benar membaik. Anggaran tidak boleh lagi habis hanya untuk seminar atau pelatihan berulang, tetapi harus berdampak langsung bagi masyarakat,” pungkasnya.
Editor : Ading