selalu.id – DPRD dan Pemerintah Kota Surabaya menyepakati Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) 2026 senilai Rp12,7 triliun. Kesepakatan tersebut merupakan hasil pembahasan panjang mulai dari KUA-PPAS, rapat komisi, hingga Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Surabaya.
Baca juga: Menanti Ending di Balik Proyek Ilegal PT Wulandaya Cahaya Lestari di Surabaya
Sekretaris Daerah Kota Surabaya, Lilik Arijanto, mengatakan pembahasan R-APBD 2026 merupakan kelanjutan dari proses yang telah dilakukan sebelumnya bersama seluruh fraksi dan komisi.
“Acara hari ini itu rangkaian dari yang sudah lama, mulai dari kawan-kawan PPAS sampai pembahasan di komisi-komisi. Hasil pembahasan itu sudah kita bahas bersama, dan sekarang disampaikan dalam pandangan fraksi,” ujar Lilik usai rapat paripurna di DPRD Surabaya, Kamis (6/11/2025).
Lilik juga menanggapi catatan sejumlah fraksi, termasuk dari PKS, yang menyoroti beberapa poin dalam postur anggaran. Ia menyebut hal tersebut bukan hal baru karena sudah dibahas sebelumnya di Banggar.
“Itu bukan poin baru, mereka hanya mengingatkan agar segera tetap dilakukan,” katanya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Surabaya, Arif Fathoni, mengatakan pihaknya bersama Pemkot menargetkan pengesahan APBD 2026 dilakukan pada 10 November 2025, bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan.
“Kita ingin memberikan kado untuk masyarakat Surabaya dengan pengesahan APBD di Hari Pahlawan. Setelah pembahasan di komisi dan Banggar, hari ini fraksi-fraksi menyampaikan catatan dan masukannya kepada Pemkot,” jelas Fathoni.
Baca juga: Beranikah Pemkot Surabaya Tutup Gion Spa, Tempat yang Jadi Eksploitasi Anak?
Menurutnya, seluruh fraksi DPRD memberikan saran dan masukan berdasarkan aspirasi masyarakat. Catatan itu diharapkan memperkuat arah kebijakan anggaran agar berdampak langsung pada kesejahteraan warga.
“Kami harap dalam rapat paripurna berikutnya, tanggapan Wali Kota bisa menindaklanjuti semua masukan itu. Tujuannya agar APBD 2026 benar-benar menjadi pemicu pertumbuhan ekonomi di Surabaya,” ujarnya.
Fathoni menjelaskan, anggaran Rp12,7 triliun tersebut akan difokuskan pada dua sektor utama, yaitu proyek infrastruktur dan program perlindungan sosial.
Baca juga: Polemik Pajak Rumah Kos di Surabaya Tuai Protes
“APBD 2026 diharapkan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi baik melalui bantalan sosial maupun pengerjaan infrastruktur yang berdampak langsung pada kawasan yang belum tumbuh secara ekonomi,” paparnya.
Sejumlah proyek strategis yang akan dibiayai dalam APBD 2026 antara lain pembangunan saluran koneksi untuk pengendalian banjir, pembangunan jalan lingkar barat, serta penyelesaian proyek infrastruktur dan permukiman.
“Harapannya seluruh pekerjaan infrastruktur itu bisa tuntas di tahun 2027. Jadi ketika tahun 2028 Ibu Kota Nusantara (IKN) sudah dihuni, Surabaya siap menjadi pintu gerbang menuju IKN,” tandas Fathoni.
Editor : Ading