selalu.id – Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko alias Cak Yebe, menyatakan dukungannya terhadap langkah Pemkot Surabaya membentuk Satgas Makan Bergizi Gratis (MBG) dan mewajibkan vendor memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Ia juga mendorong pelibatan puskesmas, akademisi, dan psikolog dalam program tersebut.
Baca juga: Reklame Patah di Surabaya Bahayakan Warga, DPRD Desak Audit Pemegang Izin
“Secara umum apa yang disyaratkan oleh wali kota sudah sangat tepat. Vendor MBG wajib memiliki SLHS dan harus didukung tenaga profesional yang berpengalaman dalam pengolahan makanan,” kata Cak Yebe, Selasa (30/9/2025).
Menurutnya, tim Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) harus benar-benar bekerja sesuai standar operasional prosedur (SOP).
“Fungsi tim SPPI sebagai pelaksana lapangan harus memiliki integritas dan independensi yang kuat. Mereka harus menjadi penggerak utama yang memastikan program MBG berjalan dengan baik dan sesuai SOP,” tegasnya.
SPPI, lanjutnya, tidak hanya memastikan distribusi tepat waktu tetapi juga menjadi pengawas sekaligus edukator.
“SPPI juga menjadi mata dan telinga pemerintah di garis depan, mengawasi sekaligus melaporkan distribusi dan operasional MBG di sekolah-sekolah berjalan dengan baik,” ujarnya.
Cak Yebe menekankan agar Surabaya belajar dari pengalaman daerah lain, di mana program MBG bermasalah hingga menyebabkan dugaan keracunan siswa.
“Pemerintah kota harus mengambil pelajaran dari banyak kejadian di daerah lain. Evaluasi ini penting agar program MBG di Surabaya tidak mubazir dan membawa mudarat,” katanya.
Baca juga: Rapor Merah Dari DPRD Surabaya untuk Setahun Kepemimpinan Eri-Armuji
Ia mendorong keterlibatan puskesmas dalam pemantauan kesehatan siswa, serta akademisi dan psikolog untuk mendukung perkembangan anak penerima MBG.
“Libatkan puskesmas untuk monitoring kesehatan dan akademisi yang punya fakultas psikologi maupun pendidikan. Ini agar perkembangan siswa penerima MBG bisa dipantau dengan baik,” sarannya.
Cak Yebe juga pernah melakukan uji coba MBG secara mandiri di SDN Kedurus 1 selama sebulan. Dengan biaya pribadi, ia melibatkan tenaga medis dan tim psikologi akademisi untuk memantau 330 siswa.
“Dari pengalaman itu, saya melihat pentingnya kolaborasi dengan akademisi dan dinas terkait. Kunjungan berkala minimal seminggu sekali secara acak bisa menjadi evaluasi progres siswa penerima manfaat,” jelasnya.
Baca juga: Atap Kelas SMPN 60 Surabaya Ambruk, DPRD Desak Evaluasi Total Bangunan Sekolah
Legislator Gerindra itu menegaskan, kunci keberhasilan program MBG tetap pada sistem pengawasan.
“Permasalahan keracunan itu banyak faktor, tapi semuanya kembali ke sistem pengawasan. Itu tanggung jawab penuh tim SPPG dan SPPI,” tegasnya.
Ia mengajak Pemkot Surabaya dan masyarakat melakukan evaluasi sejak dini agar program MBG memberi manfaat optimal.
“Mumpung durung kedaden nang Suroboyo, ayo dievaluasi bareng. Tidak ada salahnya menerima masukan dari masyarakat demi kebaikan program ini,” pungkasnya.
Editor : Ading