selalu.id – Pemerintah Kota Surabaya mengajukan pinjaman daerah senilai Rp452 miliar untuk mempercepat penanganan sejumlah masalah infrastruktur, seperti banjir, kemacetan, dan penerangan jalan umum (PJU). Fraksi PDI Perjuangan DPRD Surabaya menyatakan dukungannya atas langkah tersebut.
Baca juga: DPRD Surabaya Turut Sesalkan Hilangnya Rumah Radio Bung Tomo
Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Budi Leksono, menyebut rencana ini sesuai dengan kebutuhan warga yang selama ini mengeluhkan genangan, kemacetan, dan minimnya penerangan di lingkungan tempat tinggal.
“Fraksi PDI Perjuangan mendengar banyak masukan masyarakat, memang Surabaya membutuhkan percepatan penanganan banjir, kemacetan, dan PJU, karena hal-hal tersebut sangat dibutuhkan warga. Sehingga kami memahami langkah yang dilakukan Pemkot Surabaya dalam mencari sumber pembiayaan alternatif senilai Rp452 miliar melalui pinjaman daerah,” ujar Budi.
Dari total pinjaman, alokasi terbesar yaitu Rp179 miliar akan digunakan untuk penanganan banjir skala kota. Dana ini akan memperkuat anggaran penanganan banjir dalam APBD 2025 sebesar Rp863 miliar.
“Penanganan banjir ini penting dilakukan terintegrasi antara perkampungan dan skala perkotaan. Dengan pembiayaan alternatif untuk penanganan banjir skala kota, maka dampak penanganan banjir bisa segera dirasakan masyarakat. Titik dan lama genangan akan berkurang drastis, sehingga aktivitas masyarakat tidak akan terganggu, otomatis perekonomian warga juga tidak lagi terkendali banjir,” jelasnya.
Selain itu, sekitar Rp50 miliar akan dialokasikan untuk menambah PJU di jalan-jalan kecil perkampungan yang belum memiliki pencahayaan.
“Terutama skala jalan 1–2 meter, masih ada sejumlah spot yang belum ada PJU-nya. Nah itu nanti bisa dipenuhi, sehingga kampung-kampung terang, sehingga warga juga akan semakin nyaman karena lingkungannya aman dengan hadirnya lampu-lampu PJU,” tambah Buleks, sapaan akrab Budi.
Baca juga: Polisi Juga Bakal Panggil Anggota DPRD Surabaya dalam Kasus Bimtek, Siapa Jadi Tersangka?
Proyek pelebaran Jalan Wiyung dan pembangunan Jalan Lingkar Luar Barat (JLLB) juga menjadi prioritas. Budi menyebut, infrastruktur ini akan berdampak pada pengurangan kemacetan dan penguatan konektivitas kawasan barat kota.
“Dengan infrastruktur strategis seperti pelebaran Jalan Wiyung dan JLLB, ekonomi akan tumbuh, investasi masuk, terbuka lapangan kerja, dan ujungnya mengurangi kemiskinan,” ujarnya.
Meski mendukung percepatan pembangunan, Fraksi PDIP menolak rencana pengurangan anggaran program sosial, termasuk perbaikan rumah tidak layak huni (Rutilahu).
Baca juga: Dalami Kasus Bimtek 2011, Anggota DPRD Surabaya Aktif juga Bakal Diperiksa
“Kami mendukung agar tidak ada pengurangan program perbaikan Rutilahu. Sebelumnya ada wacana dikurangi Rp16 miliar, kami dukung dan pastikan itu tidak dikurangi. Bahkan bila perlu ke depan kami dukung agar terus ditambah,” tegas Budi.
Ia juga memastikan program kerakyatan lain tetap masuk dalam APBD 2025, mulai dari pendidikan gratis, beasiswa, hingga layanan kesehatan gratis.
“Alokasi pendidikan SD–SMP negeri gratis, beasiswa SMA/SMK, beasiswa kuliah, dan perlengkapan sekolah gratis untuk puluhan ribu pelajar keluarga kurang mampu telah dimasukkan di APBD. Demikian pula iuran Jaminan Kesehatan Semesta (UHC) sampai Desember 2025 telah aman di APBD 2025, sehingga warga tetap dapat berobat gratis,” pungkasnya.
Editor : Ading