Jumat, 05 Jun 2026 06:39 WIB

Biaya Pendidikan dan Seragam Sekolah Tinggi, Fuad Benardi: DPRD Jatim Dorong Kualitas Pendidikan 

Fuad Benardi
Fuad Benardi

selalu.id - Anggota Komisi C DPRD Provinsi Jawa Timur, Fuad Benardi, menggelar reses di Jl. Bogen 1, Surabaya, Rabu (26/2/2025) malam.  Reses pertama periode I tahun 2025 ini menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi terkait berbagai permasalahan.  Salah satu isu utama yang mengemuka adalah tingginya biaya seragam sekolah di SMA/SMK negeri.  

 

Baca Juga: Dorong Penguatan Mutu Pendidikan, DPRD Jatim Minta Pergub PSM Segera Disahkan

Fuad menjelaskan,  biaya seragam yang harus dibeli melalui koperasi sekolah, termasuk biaya penjahit, jauh lebih mahal daripada membeli di pasaran.  Hal ini, menurutnya, disebabkan oleh sistem pengelolaan SMA/SMK yang saat ini menjadi tanggung jawab provinsi.

 

"Konsep SMA/SMK saat ini berbeda dengan sebelumnya.  Sekolah seolah menjadi lahan mencari pendapatan, sehingga muncul iuran komite yang menjadi beban tambahan bagi wali murid," ujar Fuad, Rabu (26/2/2025) malam.  

 

Ia menambahkan,  berdasarkan aspirasi yang diterima,  DPRD Jawa Timur akan mendorong agar sekolah fokus pada peningkatan kualitas pendidikan, bukan mencari keuntungan.  "Kita akan berupaya agar ada subsidi tambahan, sehingga biaya pendidikan tidak memberatkan masyarakat," tegasnya.

 

Baca Juga: DPRD Jatim Sebut UMKM Waktunya Naik Kelas di Tengah Rupiah Melemah

Selain biaya seragam,  reses ini juga menerima keluhan terkait pelayanan kesehatan di rumah sakit pemerintah.  Fuad menjelaskan,  pihaknya akan menindaklanjuti keluhan tersebut dengan menyampaikannya kepada instansi terkait, baik di tingkat kota maupun provinsi.  "Baik rumah sakit kota maupun provinsi, jika ada masalah pelayanan, akan kita sampaikan agar diperbaiki," jelasnya.

 

Permasalahan lain yang diangkat adalah maraknya program dengan iming-iming tertentu yang meminta biaya kepada pelaku UMKM.  Fuad mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati terhadap modus penipuan semacam ini.  "Kita sudah mendengar laporan terkait hal ini dan akan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mencegahnya," tambahnya.

 

Baca Juga: Driver Online Malang Dukung Regulasi RUU dalam Demo di DPRD Jatim Besok

Terkait penambahan sekolah SMA/SMK di Surabaya, Fuad menekankan perlunya sinergi antara pemerintah provinsi dan kota.  Keterbatasan lahan di Surabaya mengharuskan adanya kerjasama untuk menemukan lokasi yang tepat.  "Pemerintah provinsi perlu berkolaborasi dengan pemerintah kota untuk pembangunan sekolah baru," pungkasnya.  

 

Reses ini diharapkan dapat menjadi jembatan bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan mendorong pemerintah untuk memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi.  DPRD Jawa Timur berkomitmen untuk menindaklanjuti semua aspirasi yang telah disampaikan dan memperjuangkannya dalam program pokok pikiran.

Editor : Ading
Berita Terbaru

Gubernur Khofifah Tegaskan Jatim Pemain Utama Rantai Halal Nasional

Tantangan berikutnya adalah memastikan daerah-daerah potensial mampu mengambil peran lebih besar sebagai produsen penggerak utama industri halal global.

Menanti Ending di Balik Proyek Ilegal PT Wulandaya Cahaya Lestari di Surabaya

Iman tidak menjelaskan lebih detail terkait proses perizinan yang menurutnya pada pekan lalu akan segera selesai, tinggal menunggu pembayaran PBG.

Remaja di Surabaya Tewas Dikeroyok Pelajar SMA, Sempat Gegar Otak dan Patah Tulang

Akibat pengeroyokan itu, korban mengalami luka berat pada bagian kepala hingga tempurung kepalanya pecah. Korban juga disebut menderita patah tulang.

Lima Mahasiswa FH Untag Surabaya Ajukan Uji Materi ke MK Soal Pembuatan SIM

Namun demikian, para mahasiswa tidak meminta seluruh tes dihapus, melainkan dilakukan penyempurnaan agar lebih relevan dengan kondisi saat ini.

Pemkab Sidoarjo Komitmen Selesaikan Hak Warga Terdampak Lumpur Lapindo

Pengaktifan kembali Satgas dinilai penting mengingat masih terdapat sejumlah persoalan yang menjadi perhatian masyarakat terdampak lumpur Lapindo.

Ning Ita Ajak ASN Kota Mojokerto Berani Tolak dan Laporkan Gratifikasi

Ning Ita mengatakan upaya pencegahan korupsi tidak cukup hanya melalui penegakan hukum, tapi harus dibangun dengan kesadaran dan integritas setiap pemerintah.