Senin, 02 Feb 2026 21:10 WIB

Anggota DPRD Jatim Gelar Reses di Tulungagung, Prioritaskan Kesehatan Masyarakat

Cek kssehatqn
Cek kssehatqn

selalu.id – Anggota DPRD Jawa Timur dari Fraksi Golkar, Jairi Irawan, menggelar reses pertamanya di tahun 2025 dengan fokus utama pada kesehatan masyarakat.  Reses yang berlangsung di tiga kampus berbeda, yaitu Sekolah Tinggi Agama Islam Muhammadiyah (STAIM), STIKes Hutama Abdi Husada, dan Universitas Bhinneka PGRI Tulungagung, diawali dengan pemeriksaan kesehatan gratis (CKG) bagi seluruh peserta.

 

Baca Juga: Transformasi Korupsi di DPRD Jatim: Dari P2SEM, Pokir hingga Fee Istri Siri

CKG yang meliputi pengecekan gula darah, tekanan darah, berat badan, dan tinggi badan ini merupakan bagian integral dari reses tersebut.  Jairi Irawan menjelaskan bahwa inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan.  "Melalui cek kesehatan rutin, masyarakat dapat mendeteksi dini potensi gangguan kesehatan," ujarnya kepada selalu.id, Kamis (27/2/2025). 

 

Hasil pemeriksaan, lanjut Jairi menjelaskan, yang menunjukkan indikasi penyakit serius akan direkomendasikan untuk ditindaklanjuti di fasilitas kesehatan yang lebih lengkap. Kegiatan CKG ini juga merupakan bentuk dukungan nyata Fraksi Golkar DPRD Jawa Timur terhadap program pemerintah Prabowo-Gibran yang diluncurkan awal Februari lalu.  "Kami menilai program ini sangat baik dan layak didukung," cetusnya. 

 

"Sebagai bagian dari pemerintahan, kami wajib turun tangan agar program ini sukses dan menjangkau lebih banyak masyarakat," tambah dia.

Baca Juga: Pimpinan Fraksi DPRD Jatim Disebut Terlibat dalam Dugaan Korupsi Pengadaan Laptop Ponpes 

 

Guna menunjang kegiatan CKG, Jairi Irawan menggandeng petugas dari Dinas Kesehatan Tulungagung dan mahasiswa kesehatan dari berbagai perguruan tinggi di daerah tersebut.  Kerja sama ini, menurutnya, akan terus dilakukan dalam berbagai kegiatan kedewanan, baik reses maupun sosialisasi.  

 

Baca Juga: Gila! Ternyata Begini Alur Suap Dana Hibah Pokir DPRD Jatim

Sinergi antara lembaga legislatif, eksekutif, dan akademisi dianggap krusial untuk keberhasilan program-program yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Selain CKG, reses tersebut juga diisi dengan dialog dan diskusi langsung dengan masyarakat untuk menyerap aspirasi dan permasalahan yang ada di Tulungagung.  

 

Kendati demikian, Jairi Irawan juga berkomitmen untuk menindaklanjuti aspirasi tersebut melalui jalur dan mekanisme yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.  Keberhasilan reses ini diharapkan dapat menjadi model bagi kegiatan serupa di daerah lain,  menunjukkan pentingnya peran wakil rakyat dalam  mengawasi dan mendukung program pemerintah yang berpihak pada rakyat.

Editor : Ading
Berita Terbaru

Viral Satpol PP Kota dan Kabupaten Probolinggo Nyaris Baku Hantam saat Penertiban PKL, Ini Penyebabnya

Kabid Tantribum Satpol PP Kota Probolinggo, Angga Budi Pramudya, menegaskan bahwa penertiban dilakukan sesuai aturan.

TKBM yang Hilang saat Insiden Kapal Pasific 88 di Surabaya Ditemukan Meninggal

Kepala Kantor SAR Kelas A Surabaya, Nanang Sigit selaku SMC mengatakan, korban ditemukan berjarak sekitar 1 mil laut dari titik awal kejadian.

Mayat Bayi Perempuan Dalam Tas Ransel Ditemukan di Hutan Mojokerto

Mayat bayi tersebut ditemukan oleh Sukkamto, petugas Tahura yang saat itu berpatroli mengecek irigasi sungai di atas area hutan.

Kapal Pacific 88 Kecelakaan di Tanjung Perak Surabaya: Kontainer Berjatuhan ke Laut, 1 TKBM Hilang

Kejadian tersebut berlansung cepat. Dan saat ini satu orang tenaga kerja bongkar muat (TKBM) dilaporkan hilang dan masih dalam pencarian.

Wagub Jatim Emil Dardak dan Seskab Teddy Bertemu Empat Mata, Jabatan Wamenkeu?

Pengamat politik, Surokim menilai bahwa isu ini membuka peluang munculnya pasangan calon baru dalam kontestasi Pilgub Jawa Timur mendatang.

Dugaan Korupsi Pengadaan Laptop Ponpes dari Pokir DPRD Jatim, Gempar Desak Inspektorat Lakukan Audit

Gempar Jatim juga menyoroti pentingnya transparansi hasil pemeriksaan kepada publik serta tindak lanjut hukum apabila ditemukan pelanggaran.