Kamis, 04 Jun 2026 14:44 WIB

KPU Surabaya Dongkrak Partisipasi Masyarakat di Pilwali 2024, Begini Caranya

  • Penulis : Ade Resty
  • | Minggu, 28 Jul 2024 11:26 WIB
Kantor KPU Surabaya
Kantor KPU Surabaya

selalu.id - KPU Surabaya menyebut partisipasi pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) selama empat periode berturut-turut hanya mencapai 50 Persen.

Hal itu disampikan Ketua KPU Surabaya Soeprayitno.

Baca Juga: Jawaban Pemkot Surabaya soal Polemik Pembangunan Lapangan Padel di Keputih

"Sejak Pilkada tahun 2005,2010,2015, hingga 2020, capaian partisipasi hanya 54 persen," ujarnya.

Ia menyebut angka tersebut berbanding jauh dengan partisipasi pemilih Pemilu pilpres maupun Pileg yang hampir 75 persen. Menurutnya, hal ini cukup berat dengan catatan partisipsi pilkada.

"Ada disparitas jauh dibanding partisipasi Pemilu selalu mendekati 75 persen," kata Nano sapaan akrabnya, Minggu (28/7/2024).

Meski begitu, Nano meminta masyarakat turut membantu untuk ikut menggaungkan ajakan menggunakan hak pilih saat Pilkada 27 November 2024 nanti.

"Mohon anda bisa jadi agen informasi untuk menyampaikan 27 November 2024 adalah hari coblosan (pemungutan suara)," ungkapnya.

"Nah untuk mengerek (menarik) angka capaian (Pilkada) itu lebih tinggi diantaranya, sosialisasi itu yang kita masifkan. Selain itu saat hari pemungutan diliburkan, kami mengimbau silakan jangan lupa gunakan hak pilih," tambahnya.

Baca Juga: SIER Bantu Pelajar Tebus Ijazah yang Tertahan, Aksi Nyata Dukung Dunia Pendidikan

Menurutnya, Pemilihan Presiden, wakil presiden, dan legislatif, lebih punya daya tarik atau magnet bagi masyarakat, sehingga mayoritas menggunakan hak pilihnya. Namun, berbeda di pilkada 2024 ini, partisipasi yang sedikit, itu tak hanya terjadi di Surabaya, tapi juga kabupaten dan kota lain bahkan juga di Provinsi Jawa Timur.

"Tapi seperti disampaikan pimpinan kami di provinsi, harapannya (partisipasi pemilih Pilkada) lebih tinggi syukur-syukur bisa 65 persen bahkan bisa menyamai partisipasi Pemilu 2024," ucapnya.

Sementara Choirul Umam Komisioner KPU Jatim Ketua Divisi Teknis dan Penyelenggaraan menarget, capaian partisipasi pemilih harus bisa naik menjadi 65 persen kali ini di Surabaya.

Berkaca dari 2020 saat pandemi lalu, capaiannya 53 persen bisa meningkat lebih tinggi 0,85 persen dibandingkan periode sebelumnya 2015.

Baca Juga: Maling yang Sering Bobol Rumah di Kawasan Semampir Surabaya Ditangkap, Ini Namanya

"InsyaAllah Pilkada 2024 ini berbekal pengalaman Pemilu kemarin, InsyaAllah Pilkada, parmasnya (partisipasi masyarakatnya) akan naik," katanya.

Ia mengimbau partai politik berani menyuguhkan calon kepala daerah sebanyak mungkin untuk meningkatkan partisipasi pemilih.

"Pilkada itu gak bisa naik parmasnya kalau keamanannya tidak terjamin. Parmas juga gak bisa naik kalau parpolnya gak berani menyuguhkan calon sebanyak mungkin," pungkasnya.

Editor : Arif Ardianto
Berita Terbaru

Sedan Baleno Terbakar di SPBU Probolinggo, di Dalam Mobil Petugas Temukan 8 Jeriken Isi Petralite

Setelah pembasahan usai petugas menemukan sekitar delapan jeriken di dalam sedan Suzuki Baleno yang terbakar.

Beranikah Pemkot Surabaya Tutup Gion Spa, Tempat yang Jadi Eksploitasi Anak?

Fathoni mengatakan predikat Kota Layak Anak yang selama ini disandang Surabaya harus dibuktikan melalui tindakan tegas ketika terjadi kasus eksploitasi anak.

Maling SPPG Itu Bernama Dadan Hindayana

Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Dudung Abdurachman membenarkan salah satu pemicu Dadan dicopot dari Kepala BGN adalah dugaan jual beli SPPG.

Eks Kepala BGN Dadan Hindayana Ditahan Kejagung, Ini Dugaan Kasusnya

Saat ditahan, Dadan mengenakan rompi merah muda dengan dikawal penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Khusus Kejagung.

Foto: Menikmati Rintik Hujan hingga Kuliner di Jalan Hefang Hangzhou

Sore ini, Rabu, 3 Juni 2026, Jalanan Hefang atau Qinghefang terpantau diguyur hujan. Suasananya syahdu.

Respons Santai Istana usai Kantor Badan Gizi Nasional Digeledah Kejagung

Presiden Prabowo sebelumnya melakukan pergantian kepemimpinan di BGN sebagai bagian dari evaluasi dan penguatan pelaksanaan program prioritas pemerintah.