Selasa, 23 Jul 2024 22:26 WIB

Sorot PAD, DPRD Jatim Harap BUMD jadi Penggerak Roda Perekonomian

Selalu.id - BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) yang dimiliki Pemprov Jatim berperan penting dalam menggerakkan roda perekonomian di Jawa Timur. Dengan adanya itu diharapkan, BUMD dapat menjadi tauladan dalam kinerja ekonomi, baik bagi sektor swasta maupun masyarakat luas, agar menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang signifikan bagi Pemprov Jatim. 

Wakil Ketua DPRD Jatim Anwar Sadad berharap, agar BUMD menjadi tauladan bagi Jawa Timur. Karena perekonomian Jatim dapat digambarkan melalui kinerja BUMD. "Saya berharap agar BUMD memberikan suatu kerja dan tauladan bagi Jawa Timur. Karena kinerja ekonomi Jawa Timur digambarkan melalui kinerja BUMD," kata Gus Sadad yang juga menjabat Ketua DPD Gerindra Jatim. 

Baca Juga: Pegawai BUMD Kedapatan Terlibat Kampanye, Begini Respon Wali Kota Eri

Dikatakannya, selama lima tahun terakhir, kondisi ekonomi di Jatim cukup baik meski dalam beberapa waktu dilanda pandemi Covid 19. Sementara itu dirinya juga berharap agar BUMD bisa memberikan kontribusi maksimal, agar potensi PAD mampu ditingkatkan lebih besar lagi. "Besar harapan kami ada pihak yang terlibat memberikan catatan betul, BUMD yang kita banggakan banyak kontribusinya," tambahnya. 

Gus Sadad meminta agar Pemprov dan Komisi C DPRD Jatim terus bersinergi untuk memberikan masukan yang produktif, agar kinerja BUMD di Jatim bisa ditingkatkan. Selama ini, dia mencatat, hanya beberapa BUMD saja yang memiliki kontribusi PAD cukup baik bagi Jatim. 

"Semua akan efektif jika ditunjang oleh penyenggaraan pemerinatah Jawa Timur yang optimal. Kalau komisi C benar-benar cerewet dan nyambung optimisme dengan Pemprov. Karena kadang kadang kegairahan kita untuk menggerakkan BUMD itu tidak ada," tambahnya. 

Baca Juga: Akun Instagram KBS Diretas, DPRD Minta BUMD Surabaya Hati-hati di Tahun Politik

Sementara itu, Anggota komisi C DPRD Jatim Pranaya Yudha Mahardika mengatakan, ada tiga masalah mendasar yang dihadapi BUMD sehingga tidak bisa meningkatkan kinerjanya. Selain permodalan dan bisnis plan yang masih belum matang, tata kelola yang kurang baik menjadi hambatan untuk meraup pendapatan yang maksimal. 

"Tiga poin kalau kita bicara masalah permodalan selalu disampaikan dan itu betul sebuah persoalan," kata anggota DPRD Jatim dari dapi Banyuwangi-Bondowoso-Situbondo. 

Baca Juga: Wali Kota Eri Angkat Bicara Soal Pejabat Aktif Daftar Caleg, Begini Katanya

Wakil Ketua DPD Golkar Jatim itu mengatakan, salah satu langkah untuk mengatasi masalah modal bagi BUMD adalah kebijakan adanya sistem Kerjasama Operasi. Terobosan itu menjadi salah satu solusi yang dapat dipertimbangkan oleh BUMD untuk mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapinya. 

Sekadar diketahui, KSO adalah bentuk kerjasama antara dua atau lebih BUMD atau antara BUMD dengan pihak swasta untuk melaksanakan suatu usaha yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Meski demikan, dia meminta agar sistem KSO itu benar-benar bisa dikaji secara matang, agar kedepan tidak menimbulkan masalah hukum.

Editor : Redaksi