Rabu, 22 Jul 2026 15:48 WIB

Pemprov Desak Komunitas Internasional Ambil Langkah Lindungi Anak-anak Palestina

Gubernur Khofifah
Gubernur Khofifah

selalu.id - Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) mendesak Komunitas Internasional agar segera mengambil langkah kongkret untuk melindungi hak hidup anak-anak Palestina. Menurut Khofifah, selaku Gubernur Jatim, semua anak memiliki hak atas perlindungan khusus di bawah hukum hak asasi manusia internasional, khususnya di bawah Konvensi Hak Anak.

"Hak mereka untuk hidup, belajar dan bermain terampas akibat perang. Tidak sedikit anak-anak yang menjadi korban akibat serangan Israel, hilang, dan menjadi yatim piatu akibat krisis yang terjadi di Gaza. Komunitas Interasional harus bergerak dan jangan diam saja menyaksikan ini," ungkap Khofifah pada selalu.id disela-sela peringatan Hari Anak Sedunia di Gedung Negara Grahadi, Kota Surabaya, Senin (20/11/2023).

Baca Juga: ALLPACK Surabaya 2026: Cara Krista Exhibitions Perkuat Hilirisasi dan Daya Saing IKM

Sementara itu, Pemprov Jatim memiliki pandangan tersendiri tentang Hari Anak yang diperingati di seluruh dunia, harus berdampak pada perlindungan dan penyelamatan anak secara keseluruhan. Saat ini, di lain tempat banyak anak-anak yang terampas haknya menikmati kehidupan layaknya seorang anak pada umumnya.

Badan dunia, PBB lanjut kata Khofifah, harus mengambil sikap tegas untuk mengakhiri derita anak-anak Palestina akibat pertikaian dan konflik di Gaza. Ia juga mengatakan, jika konflik yang terjadi di Gaza bisa berakibat fatal terhadap masa depan dan nasib anak-anak Palestina.

"Anak-anak yang seharusnya menikmati masa kecilnya dengan riang gembira, justru dihadapkan pada peperangan yang pedih. Maka dari itu, di Hari Anak Sedunia 2023, yang mengangkat tema 'For Every Child, Every Right' saya berharap seluruh hak anak-anak di dunia bisa terpenuhi, tidak terkecuali anak-anak di Palestina," imbuhnya.

"Setiap anak, di mana pun berada, berhak untuk hidup di dunia yang damai, aman dan terlindungi," tambahnya.

Sementara dalam menyikapi hal tersebut, Khofifah juga menyinggung sejumlah tantangan nasional Indonesia dalam memenuhi hak-hak anak. Diantaranya, stunting, kekerasan pada anak, anak putus sekolah, perdagangan anak, perkawinan anak, dan sebagainya. Tantangan tersebut, menurutnya, masih membutuhkan upaya serius yang terus menerus dari pemerintah dan segenap lapisan masyarakat dalam mengatasi secara bersama.

Baca Juga: Wapres Gibran Puji Perekonomian Jatim

Untuk itu, Khofifah menegaskan, Pemprov Jawa Timur berkomitmen memenuhi hak-hak anak yang tertera dalam Declaration of the Rights of the Child. Yang salah satu poinnya adalah hak anak untuk mendapat sarana-prasarana, baik material maupun spiritual, untuk perkembangannya.

"Ini dimulai bahkan dari dalam kandungan. Makanya ibu-ibu hamil selalu menjadi prioritas di layanan kesehatan. Dan tugas orang tua adalah memastikan tumbuh kembang anak, dengan menjaga apa yang dikonsumsi dan bagaimana lingkungan di rumah," katanya.

Lebih lanjut dijelaskan Khofifah,  Provinsi Jawa Timur sendiri, pada tahun 2023 ini berhasil mempertahankan predikat sebagai Provinsi Layak Anak (Provila). Capaian ini berhasil diraih secara berturut-turut dalam tiga tahun terakhir sejak tahun 2021. Bahkan, untuk tahun 2023 ini sebanyak 100�ri 38 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur telah berhasil masuk dalam pemeringkatan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA).

Baca Juga: Khofifah Sebut KCL Singhasari Buka Dua Prodi Baru pada 2027, Berikut Cara Daftarnya

"Kita dinilai oleh Kementerian PPPA RI berhasil mendorong 100 persen kabupaten/kota di Jatim masuk dalam pemeringkatan Kota/Kabupaten Layak Anak (KLA). Beberapa diantaranya bahkan naik kelas sampai tidak ada lagi yang berpredikat pratama," jelasnya.

Capaian tersebut, merupakan indikator bahwa kepala daerah mulai tingkat provinsi hingga kabupaten/kota se-Jatim didukung seluruh lapisan masyarakat mempunyai komitmen serius dalam mewujudkan kesejahteraan anak-anak di Provinsi Jawa Timur untuk lima klaster utama.

Diantaranya pemenuhan hak dasar bagi anak, jaminan lingkungan keluarga dan pengasuhan anak, kesehatan dasar dan kesejahteraan anak. Kemudian, pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, dan juga perlindungan khusus bagi anak. Khofifah bertekad, Jawa Timur akan terus menjadi provinsi layak anak dengan lingkungan terbaik di seluruh spektrum. Termasuk di dalamnya sekolah-sekolah dan ruang publik.

Editor : Ading
Berita Terbaru

Dr WP Djatmiko soal OTT Bupati Lombok Barat: Biaya Politik Tinggi hingga Lemahnya Pengawas Internal

Sebaliknya, publik harus mendorong reformasi sistemik pada legal substance dan legal culture agar kasus-kasus korupsi serupa tidak terus berulang.

Eks Dirut Kebun Binatang Surabaya Ditetapkan Tersangka Korupsi Rp10,2 Miliar

Berdasarkan hasil penyidikan, sekitar Rp7 miliar dari total kerugian negara diduga digunakan untuk kepentingan pribadi tersangka.

Sinergi Nasional dari Jember, Dorong UMKM Naik Kelas Lewat Kemudahan Usaha dan Pembiayaan Murah

Pemerintah Kabupaten Jember terus berkomitmen membantu UMKM agar mampu berkembang menjadi usaha yang lebih produktif dan berdaya saing.

Bantah Suap dan Gratifikasi, Kuasa Hukum Eks Bupati Ponorogo Tegaskan Uang Rp500 Juta Murni Pinjaman

Tim kuasa hukum menyampaikan argumentasi yang menitikberatkan pada belum terbuktinya hubungan antara penerimaan uang yang didakwakan dengan tindakan jabatan.

Terobosan Kesehatan di Jember, Program Home Care Bawa Dokter dan Medis Langsung ke Rumah Warga

Program Home Care merupakan salah satu inovasi Pemkab Jember untuk memperluas akses layanan kesehatan, khususnya bagi warga yang alami keterbatasan mobilitas.

Pemkot Surabaya Tegaskan Penarikan Sumbangan HUT ke-81 RI Diperbolehkan, Asalkan..

Pemkot Surabaya mengimbau seluruh pengurus RT dan RW untuk tetap menjaga transparansi dan melakukan pencatatan keuangan secara terbuka.