Jumat, 05 Jun 2026 08:59 WIB

Komisi D DPRD Surabaya Dapat Kado Celana Dalam dan Bra, Ini Penyebabnya

  • Penulis : Ade Resty
  • | Senin, 25 Sep 2023 16:00 WIB
Kosgoro Jatim beri kado CD dan BH untuk Komisi D DPRD Surabaya
Kosgoro Jatim beri kado CD dan BH untuk Komisi D DPRD Surabaya

selalu.id - Komisi D DPRD Surabaya diberi kado spesial berupa pakaian dalam oleh Kesatuan Organisasi Serbaguna Gotong Royong (Kosgoro) 1957 Jawa Timur saat mendatangi kantor DPRD Surabaya, Senin (25/9/2023).

Ketua Kasgoro Jatim Yusuf Husni mengatakan bahwa pihaknya memberikan kado tersebut terkait permohonan hearing tentang permasalahan pemenang tender Rumah Sakit Surabaya Timur.

Baca Juga: Cegah Flu Malaysia, DPRD Minta Dinkes Surabaya Perketat Pengawasan di Puskesmas dan Sekolah

"Kehadiran kami adalah yang ke dua kali, untuk menanyakan hal yang sama yakni agenda hearing, ternyata sampai hari oleh komisi D belum mengagendakan. Jangankan diagendakan, rapat internal saja belum dilakukan, seakan tidak peduli dengan masalah ini," kata Yusuf, kepada selalu.id.

Menurutnya, permintaan hearing tersebut terkesan dipersulit bahkan pihaknya menduga bahwa Komisi D sengaja menghindar. Padahal sebelumnya mereka telah mendatangi Kantor DPRD pada Jumat (8/9/2023) lalu, untuk memberikan kejelasan agenda hearing.

"Sehingga kami kritik dengan memberi kado berupa celada dalam wanita, BH, tolak angin dan kerokan yang diterima sekretariat karena satupun anggota komisi D tidak ada yang menerima kami," kata Yusuf Husni.

Yusuf menjelaskan alasan memberikan kado tersebut itu merupakan bentuk sindiran terhadap mereka. Ia menilai berian kado tersebut agar DPRD sadar dalam menyikapi permasalah RS Surabaya Timur yang terkesan ditutupi.

Baca Juga: Kepala SMPN 1 Surabaya Bantah Ada Pungutan Rp1,1 Juta untuk Wisuda

"Narasi kasarnya (kado itu) sing biasane gawe sik repot. Bila bentuk sindiran kita dalam bentuk kado itu ternyata masih belum menyadarkan juga, kita akan pakai cara lain semoga mereka sadar atas perilaku politiknya yang sangat tidak layak mereka pertontonkan kepada publik," imbuhnya.

Dengan diberinya kado ini, Yusuf menjelaskan bahwa pihaknya menganggap Komisi D terkesan menghindar yang sangat tidak baik.

"Jangan disalahkan bila publik mengartikan Komisi D masuk angin. Kami ingatkan jangan main-main dengan masalah ini karena akibatnya ada implikasi hukum," jelasmya

Baca Juga: Wali Kota Eri Targetkan Pengerjaan RSUD Surabaya Timur Selesai Tahun Ini

Lebih lanjut Yusuf menambahkan permasalahan pemenang tender RS Surabaya Timur diduga ada disinyalit kecurangan. Terlebih lagi, pihaknya menemukan pemenang tender tersebut terseret masalah hukum

"Diamnya komisi D juga ada indikasi konspirasi dengan pemkot dan mafia proyek. Kalau memang punya penilaian bahwa proses tender benar dan tidak melanggar hukum, terima kami dan jelaskan alasannya, bukan malah ada kesan menghindar dan ulur-ulur waktu," pungkasnya.

Editor : Ading
Berita Terbaru

Gubernur Khofifah Tegaskan Jatim Pemain Utama Rantai Halal Nasional

Tantangan berikutnya adalah memastikan daerah-daerah potensial mampu mengambil peran lebih besar sebagai produsen penggerak utama industri halal global.

Menanti Ending di Balik Proyek Ilegal PT Wulandaya Cahaya Lestari di Surabaya

Iman tidak menjelaskan lebih detail terkait proses perizinan yang menurutnya pada pekan lalu akan segera selesai, tinggal menunggu pembayaran PBG.

Remaja di Surabaya Tewas Dikeroyok Pelajar SMA, Sempat Gegar Otak dan Patah Tulang

Akibat pengeroyokan itu, korban mengalami luka berat pada bagian kepala hingga tempurung kepalanya pecah. Korban juga disebut menderita patah tulang.

Lima Mahasiswa FH Untag Surabaya Ajukan Uji Materi ke MK Soal Pembuatan SIM

Namun demikian, para mahasiswa tidak meminta seluruh tes dihapus, melainkan dilakukan penyempurnaan agar lebih relevan dengan kondisi saat ini.

Pemkab Sidoarjo Komitmen Selesaikan Hak Warga Terdampak Lumpur Lapindo

Pengaktifan kembali Satgas dinilai penting mengingat masih terdapat sejumlah persoalan yang menjadi perhatian masyarakat terdampak lumpur Lapindo.

Ning Ita Ajak ASN Kota Mojokerto Berani Tolak dan Laporkan Gratifikasi

Ning Ita mengatakan upaya pencegahan korupsi tidak cukup hanya melalui penegakan hukum, tapi harus dibangun dengan kesadaran dan integritas setiap pemerintah.