Selasa, 08 Sep 2026 13:23 WIB

Tanggapi Soal KKB Papua, GM FKPPI: Diplomasi Perlu, Ketegasan Militer Wajib

  • Penulis : Ade Resty
  • | Minggu, 16 Apr 2023 21:35 WIB
Sekretaris GM FKPPI Jatim, Didik Prasetiyono.
Sekretaris GM FKPPI Jatim, Didik Prasetiyono.

selalu.id - Kontak senjata TNI dan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua yang menyebabkan enam prajurit meninggal mendapat perhatian serius dari GM FKPPI. Ormas pemuda anak-anak tentara dan polisi itu minta pemerintah dan Panglima TNI bersikap tegas terukur.

GM FKPPI juga menentang dan mengecam segala bentuk kekerasan yang dilakukan oleh KKB di Papua.

Baca Juga: Turnamen Mini Soccer Piala Bahlil Lahadalia 2026 Segera Dimulai, Golkar Jatim Pastikan Kesiapan 11 Venue

"Kekerasan hanya akan memperburuk situasi dan memperbesar penderitaan bagi orang-orang yang terlibat dalam konflik, baik itu pihak TNI maupun masyarakat sipil yang tidak berdosa," ucap Sekretaris GM FKPPI Jatim, Didik Prasetiyono, dalam keterangan yang diterima hari ini.

Tercatat sebanyak enam orang anggota TNI yang tergabung dalam Tim Gabungan Satgas Yonif 321/GT dan Kopassus dilaporkan meninggal dalam kontak tembak dengan KKB Sabtu (15/4/2023). Peristiwa penyerangan itu terjadi pada pukul 16.30 WIT.

Penyerangan terjadi pada 36 anggota TNI yang menjalankan tugas di perbatasan. Mereka berasal dari Tim Badak 1, Badak 3, Candraca 2, dan Candraca 11 Pos Mugi. Prajurit ini berasal dari kesatuan Satgas Yonif 321/GT dan Kopassus.

Atas kejadian ini GM FKPPI mengecam tindakan kekerasan yang dilakukan oleh KKB, yang telah menyebabkan banyak korban dan kerusakan di Papua.

"GM FKPPI mendorong semua pihak untuk menyelesaikan konflik ini dengan cara damai dan dialog. Melalui dialog, perbedaan pendapat dapat dicari solusi yang terbaik bagi kedua belah pihak, dan menjaga keamanan serta kesejahteraan masyarakat Papua secara keseluruhan," jelas Didik.

Sementara, Ketua PD XII GM FKPPI Jatim Ir R. Agoes Soerjanto menambahkan, GM FKPPI mengajak semua pihak membangun Papua bersama-sama untuk Papua.

Baca Juga: 12 Warga Jatim jadi Korban Penipuan Kerja ke Hong Kong, Kerugian Ratusan Juta

"Semua komponen bangsa perlu konsentrasi ke Papua untuk ibu pertiwi. Kita berpikir untuk Papua," kata Agoes.

Khusus untuk KKB yang menyerang TNI, GM FKPPI berharap mereka menyerahkan diri.

"Jangan sampai kekuatan militer turun ke Papua untuk menyelamatkan rakyat dan ibu pertiwi," tandasnya.

Untuk itu sebagai anak TNI Polri, GM FKPPI minta pemerintah dalam hal ini presiden dan Panglima TNI tegas menyikapi peristiwa ini.

Baca Juga: Kunjungi Lahan Terdampak Kekeringan di Gresik, Mentan Amran Tawarkan Solusi Gak Pake Ribet

"Diplomasi memang perlu, tapi ketegasan militer juga wajib dilakukan," tegas Agoes.

Ketegasan itu bukan untuk balas dendam, tapi untuk melindungi ibu pertiwi dan rakyat Papua.

"Saya yakin dengan bersama-sama, kita semua mampu mengatasi problem Papua," tandasnya. (SL1)

Editor : Redaksi
Berita Terbaru

Fenomena Gunung di Indonesia Erupsi Bersamaan, Mbah Rono Bilang Begini

Masyarakat, wisatawan, maupun pendaki dilarang keras mendekat atau beraktivitas dalam radius aman 3 kilometer dari pusat kawah.

Daftar 6 Gunung di Indonesia yang Kini Berstatus Siaga

Masyarakat pun diimbau untuk terus memantau arahan resmi dari PVMBG, serta menyiapkan langkah antisipasi terhadap dampak abu vulkanik.

Air Keruh Berbau Kimia Teror Warga Surabaya, Ini Dugaan Penyebabnya

Untuk mengungkap fenomena ini, DPRD Surabaya bakal panggil BBWS dan Perum Jasa Tirta I pekan depan.

Tekan Emisi dan Dukung UMKM, PGN Masifkan Pemanfaatan Gas Bumi di Sidoarjo

Kehadiran gas bumi diproyeksikan mampu menjadi jawaban atas kebutuhan energi yang aman, efisien, dan praktis bagi kawasan industri maupun pemukiman.

Momen Pemkot Mojokerto Gelar Pelatihan Kuliner Kekinian bagi Warga Binaan

Pelatihan difokuskan pada keterampilan praktis yang adaptif terhadap tren pasar saat ini, seperti pembuatan minuman ala kafe hingga olahan keripik.

DPRD Surabaya Desak Evaluasi Total OPD Buntut Kasus Pungli Rekrutmen Kepegawaian

DPRD Surabaya mengatakan bahwa penindakan terhadap oknum yang terlibat dinilai tidak cukup tanpa adanya pembenahan sistem secara menyeluruh.