Jumat, 05 Jun 2026 03:25 WIB

Polisi Tangkap Pelaku Perdagangan Manusia di Prigen, 15 Wanita Dipaksa Jadi PSK

  • Penulis : Ade Resty
  • | Senin, 21 Nov 2022 17:15 WIB
Tersangka saat  di Mapolda Jatim
Tersangka saat di Mapolda Jatim

selalu.id - Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Timur menangkap lima tersangka kasus perdagangan manusia atau dalam hal ini anak dibawah umur di Ruko Gempol 9 Avenue Mojorejo dan Perumahan Pesanggrahan, Prigen Pasuruan pada Senin (14/11/2022) lalu.

Kasubdit IV Renakta (Remaja Anak dan Wanita) Polda Jatim, AKBP Hendra Eko Yulia mengatakan, total sebanyak 19 perempuan menjadi korban Pekerja Seks Komersil (PSK). Diantaranya, 15 perempuan dewasa dan 4 orang anak yang dibawah umur.

Baca Juga: 971 Bintara SPN Polda Jatim Resmi Dilantik, Begini Pesan Khusus Kapolda

"Korban dipekerjakan sebagai pemandu lagu di ruko sebagian di wisma Pesanggrahan anggrek. Setiap yang berkunjung ke warkop ada yang memboking korban diajak oleh pelangganya di wisma Tretes,"kata AKBP Hendra, saat ungkap kasus rilis, di Humas Polda Jatim, Senin (21/10/22022).

AKBP Hendra menjelaskan, belasan korban itu kebanyakan berasal dari Jawa Timur. Saat ditemukan dari pengakuan korban mereka disekap dalam sebuah ruko dan perumahan.

"Mereka sehari-harinya tidak boleh keluar, hp disita, bisa keluar hanya khusus untuk melayani tamu sebagai PSK di pesanggrahan,"jelasnya.

Lima tersangka yakni berisnial DGP (29) sebagai mucikari atau pemilik wisma dan warkop, RNA (30) pasangannya DGP. Kemudian, A (42) penjaga ruko, CEA (26) kasir Warkop, dan AS (31) sebagai kasir di wisma pesanggrahan.

"Mereka dapat keuntungan satu orang dengan tarif 500-800 ribu. Pelaku mendapatkan 300-400 ribu, sisanya korban,"terangnya.

Baca Juga: Bahagianya Korban Pencurian saat Motornya Dikembalikan Polda Jatim

Lebih lanjut AKBP Hendra menjelaskan, awalnya tersangka menyebarkan informasi melalui Facebook menawarkan pekerjaan sebagai pemandu lagu dan di iming-iming digaji Rp 10 juta-25 juta per bulan.

"Kemudian ada 19 korban yang tertarik sehingga terjadilah transaksi perdagangan orang,"tuturnya.

Ia menambahkan, untuk 4 korban dibawah umur saat ini telah diserahkan ke Dinas Soiasl Jawa Timur.

Baca Juga: Polda Jatim Ringkus 319 Bandit, Sita Motor-Mobil, Emas hingga Uang Tunai

"19 korban ini berasal dari Jakarta, Jawa Barat dan kebanyakan di Jawa Timut,"ujarnya.

Atas perbuatannya, lima tersangka ini disangkakan Pasal 2 jo Pasal 17,dan Pasal 10 UU RI No. 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dan Pasal 2 ayat (1) huruf r No. 8 tahun 2010 tentang tindak pidana Pencucian uang.

Dan ancaman Hukuman paling singkat 3 sampai 15 tahun Penjara dan Denda uang paling sedikit Rp 120 juta dan paling banyak Rp 600 juta. (Ade/SL1)

Editor : Redaksi
Berita Terbaru

Gubernur Khofifah Tegaskan Jatim Pemain Utama Rantai Halal Nasional

Tantangan berikutnya adalah memastikan daerah-daerah potensial mampu mengambil peran lebih besar sebagai produsen penggerak utama industri halal global.

Menanti Ending di Balik Proyek Ilegal PT Wulandaya Cahaya Lestari di Surabaya

Iman tidak menjelaskan lebih detail terkait proses perizinan yang menurutnya pada pekan lalu akan segera selesai, tinggal menunggu pembayaran PBG.

Remaja di Surabaya Tewas Dikeroyok Pelajar SMA, Sempat Gegar Otak dan Patah Tulang

Akibat pengeroyokan itu, korban mengalami luka berat pada bagian kepala hingga tempurung kepalanya pecah. Korban juga disebut menderita patah tulang.

Lima Mahasiswa FH Untag Surabaya Ajukan Uji Materi ke MK Soal Pembuatan SIM

Namun demikian, para mahasiswa tidak meminta seluruh tes dihapus, melainkan dilakukan penyempurnaan agar lebih relevan dengan kondisi saat ini.

Pemkab Sidoarjo Komitmen Selesaikan Hak Warga Terdampak Lumpur Lapindo

Pengaktifan kembali Satgas dinilai penting mengingat masih terdapat sejumlah persoalan yang menjadi perhatian masyarakat terdampak lumpur Lapindo.

Ning Ita Ajak ASN Kota Mojokerto Berani Tolak dan Laporkan Gratifikasi

Ning Ita mengatakan upaya pencegahan korupsi tidak cukup hanya melalui penegakan hukum, tapi harus dibangun dengan kesadaran dan integritas setiap pemerintah.