Minggu, 22 Nov 2026 20:49 WIB

Catat! Wali Kota Eri Cahyadi Akan Seleksi Kriteria MBR

  • Penulis : Ade Resty
  • | Senin, 19 Sep 2022 16:45 WIB
Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi
Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi

selalu.id - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya tengah merancang Peraturan Wali Kota (Perwali) Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) untuk lebih selektif dengan berbagai kriteria.

Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi mengatakan, nantinya Perwali MBR tersebut akan disesuaikan dengan peraturan Gubernur (Pergub) dan Pemerintah pusat

Baca Juga: Jelang Puncak Musim Hujan, 76 Titik Genangan di Surabaya Belum Tertangani

"Nantinya akan ada kriteria apa saja yang disebut sebagai kategori keluarga miskin,"kata Eri, melalui keterangannya, Senin (19/9/2022).

Dengan adanya perwali ini, Eri berharap bantuan yang diberikan oleh Pemkot Surabaya ataupun Pemerintah Pusat itu bisa tepat sasaran dan tidak sembarang orang bisa disebut MBR.

"Di Surabaya itu kabeh pengen mlebu (semua ingin masuk) MBR, itu jangan. Untuk masuk kriteria keluarga miskin itu sudah ada ketentuan dan penilaian - penilaiannya," jelasnya.

Namun, tepat tidaknya sasaran MBR tersebut, Eri menegaskan, harus ada peran oleh camat dan lurah dalam melakukan pendataan MBR bersama RT/RW.

Menurutnya, koordinasi antara camat, lurah dan RT/RW itu perlu dilakukan untuk memastikan data keluarga miskin di masing-masing wilayahnya.

"Harusnya, camat dan lurah ini koordinasi, karena kemarin itu ada yang bilang, gaji Rp 4 juta tapi dapat bantuan. Jadi harus benar-benar dicek, kalau ada tambahan orang dan sebagainya," jelasnya.

Baca Juga: Tanpa Pesta Mewah, Grand Swiss-Belhotel Darmo Surabaya Ajak 1.500 Jemaah Muhasabah di HUT ke-3

Lebih lanjut Eri menjelaskan, Perwali MBR ini sebelumnya juga sempat didiskusikan bersama Komisi D DPRD Kota Surabaya sebagai dasar penilaian kriteria keluarga miskin ke depannya.

Kriteria tersebut, lanjutnya, nantinya akan dimasukkan ke dalam Peraturan Daerah (Perda) yang diinisiatif oleh DPRD.

"Saya lakukan dulu dengan perwali, tapi kami tidak lepas dari Perda inisiatif DPRD itu nanti. Sehingga yang masuk kriteria keluarga miskin, itu benar - benar keluarga miskin," paparnya.

Dengan begitu, ketika ada warga masuk kategori keluarga miskin, maka pemkot mempunyai target maksimal 2 tahun harus bisa dinyatakan lepas dari kriteria keluarga miskin.

Baca Juga: Kuasa Hukum Tersangka Minta Kejati Jatim Usut Korupsi KBS Tak Pandang Bulu

"Untuk jangka waktu lepas dari kategori keluarga masih kita tunggu dulu hasilnya,"tuturnya.

Kata dia, target itu nantinya menjadi tolok ukur keberhasilan pemkot dalam mengentaskan MBR.

"Jadi jangan sampai nanti ketika masuk kategori keluarga miskin, lalu kita diberi fasilitas rusun, setelah dua tahun sudah tidak menjadi keluarga miskin, dia harus keluar," pungkasnya. (Ade/SL1)

Editor : Redaksi
Berita Terbaru

Soal UMK 2027, DPRD Jatim Desak Pemerintah Sejahteran Buruh

Renny juga menyoroti fenomena pertumbuhan ekonomi daerah yang belum sepenuhnya diikuti oleh peningkatan kesejahteraan pekerja. 

Dua Pelajar Perempuan Tewas Kecelakaan di Nganjuk, Ini Namanya

Atas kejadian ini, polisi mengingatkan pengendara agar selalu berhati-hati dan mengurangi kecepatan saat melintasi jembatan, terutama pada malam hari.

Gubernur Khofifah Tetapkan UMP Jatim 2027 Rp2,73 Juta, Catat Berlakunya

Menurut Khofifah, perbandingan upah antarprovinsi tidak bisa hanya dilihat dari nominal, melainkan juga rasio KHL dan kondisi ekonomi setempat.

Disperindag Bidik Kemitraan Lewat LDII Jatim Expo 2026, Ajak UMKM Naik Kelas

​Amrodji berharap Disperindag dan Diskop UKM Jatim dapat memberikan pendampingan berkelanjutan, termasuk turun langsung melakukan kurasi produk ke rumah-rumah

Sidoarjo Kini Punya Museum Narotama, Jadi Ruang Edukasi dan Pelestarian Seni Budaya

Masyarakat diharapkan lebih mudah mengenali identitas budaya daerah yang selama ini masih banyak tersimpan dalam tradisi, cerita rakyat, maupun komunitas seni.

Gelar Rakerwil, LDII Jatim Siap Bantu Pemerintah Berantas Judi Online hingga Mafia Tanah

​Selain Rakerwil dan LDII Jatim Expo, momentum ini juga diisi dengan permohonan peresmian Gedung Serba Guna milik LDII Jatim kepada Gubernur Khofifah.