Selasa, 17 Nov 2026 02:13 WIB

Gugatan Dugaan Ijazah Palsu Anggota DPRD Bojonegoro Kini Masuk Tahap Mediasi

Sidang dugaan ijazah palsu anggota DPRD Bojonegoro yang digelar di Pengadilan Negeri Surabaya. (Foto: Dony/selalu.id).
Sidang dugaan ijazah palsu anggota DPRD Bojonegoro yang digelar di Pengadilan Negeri Surabaya. (Foto: Dony/selalu.id).

selalu.id - Sidang gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) terkait dugaan keabsahan gelar pendidikan atau dugaan ijazah palsu anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro, Sukur Priyanto, kembali bergulir di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Selasa (18/8/2026).

Sidang kedua yang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Nugrahini Meinastiti tersebut kini resmi dijadwalkan memasuki tahap mediasi. Langkah ini diambil usai persidangan pertama pada Selasa (11/8) lalu sempat mengalami penundaan.

Baca Juga: DPRD Jatim Minta Pemerintah dan Masyarakat Tingkatkan Kewaspadaan Bencana

Dalam persidangan kali ini, pihak penggugat, Indah Kuntarti, serta para tergugat, yakni Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Sri Wahyuni (Tergugat I), Sukur Priyanto (Tergugat II), dan Universitas Wijaya Putra (Tergugat III), telah menyerahkan materi dalil gugatan serta jawaban masing-masing kepada majelis hakim.

Perkara ini bermula dari persoalan riwayat pendidikan S1 dan S2 Sukur Priyanto yang tercantum saat dirinya menjadi narasumber dalam kegiatan reses Sri Wahyuni di Bojonegoro.

Indah Kuntarti mempersoalkan keabsahan gelar S1 Sukur di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Primavisi, termasuk status pencatatan akademisnya di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti).

"Nomor NIM mahasiswanya di Dikti tidak terdaftar sama sekali. Tidak ada," tegas Indah seusai persidangan di PN Surabaya.

Tak hanya gelar S1, penggugat juga menyoal proses studi S2 Sukur di Universitas Wijaya Putra, yang berujung pada diseretnya kampus tersebut sebagai Tergugat III.

Baca Juga: Dituduh Pakai Ijazah Palsu Jelang Musda, Politisi Demokrat Sukur Priyanto Siap Buktikan di Pengadilan

Menanggapi tuduhan tersebut, pihak Sukur Priyanto dan Sri Wahyuni menolak tegas. Melalui kuasa hukumnya, Moch. Arifin, menegaskan bahwa Sukur menempuh pendidikan S1 di STIE Primavisi pada tahun 2004 secara sah.

"Klien kami lulus dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Primavisi tahun 2004, ketika kampusnya masih beroperasi secara sah di Surabaya dan mengantongi izin resmi," tegasnya.

Sementara untuk jenjang magister, Arifin menyebut kliennya menempuh pendidikan S2 di Universitas Wijaya Putra (UWP) pada kisaran tahun 2014–2015 selama lebih dari dua tahun hingga resmi memperoleh ijazah.

Senada dengan hal itu, kuasa hukum Universitas Wijaya Putra (Tergugat III), Arief Syahrul Alam, memastikan status keabsahan Sukur sebagai mahasiswa di kampusnya.

Baca Juga: Antara Ijazah Kilat dan Penggunaan APBD: Implikasi Hukum Gelar Akademik Anggota DPRD Bojonegoro

"Untuk S2-nya dia resmi. Kami mengantongi data bahwa yang bersangkutan terdaftar, memiliki NPM, dan tercatat di sistem kami," jelasnya.

Pihak kampus berjanji akan menyerahkan seluruh bukti administratif tersebut pada tahap pembuktian mendatang.

Kini, nasib perkara tersebut berada di meja mediasi. Hasil dari proses perdamaian ini bakal menentukan apakah persidangan berlanjut ke pemeriksaan pokok perkara atau diselesaikan secara damai.

Editor : Zein Muhammad
Berita Terbaru

Korupsi Rp10 Miliar, Mantan Dirut KBS Langsung Ditahan

Tersangka berinisial CA yang merupakan mantan Direktur Utama KBS kini resmi ditahan di Rutan Kelas I Surabaya Cabang Kejati Jatim.

PB IPSI Geber 3 Agenda Strategis, Targetkan Pencak Silat Tembus Olimpiade

Dalam momen ini, Bambang Haryo Soekartono dilantik sebagai Ketua IPSI Jatimz yang diharapkan mampu memperkuat organisasi dan meningkatkan prestasi pencak silat.

Polresta Sidoarjo Ungkap 4 Kasus Menonjol, Dari Penipuan hingga BBM Ilegal

​Dalam pengungkapan ini, total sebanyak 14 orang ditetapkan sebagai tersangka. Satu orang pelaku kini masih berstatus daftar pencarian orang (DPO).

Cegah Kebocoran PAD, Pemkab Mojokerto Genjot Digitalisasi Pajak Lewat Jatim Tax

Pemkab Mojokerto berharap administrasi perpajakan daerah semakin transparan, akuntabel, dan mampu menutup celah kebocoran PAD.

Mandor Perhutani Tewas Misterius di RPH Gawok Nganjuk, Ini Identitasnya

Saat ini, jenazah korban telah dibawa ke RS Bhayangkara Nganjuk untuk pemeriksaan lebih lanjut

Kota Mojokerto jadi Pemkot Terbaik di Jatim dalam Penanganan Stunting 2026

Berdasarkan data EPPBGM per akhir Oktober 2026, prevalensi stunting di Kota Mojokerto tercatat 0,78% atau setara 44 balita stunting, jadi terendah di Jatim.