Selasa, 21 Jul 2026 20:18 WIB

DPRD Surabaya Bakal Panggil Adpem Terkait Indikasi Pelanggaran Perpres di LPSE

  • Penulis : Ade Resty
  • | Rabu, 13 Jul 2022 17:09 WIB
DPRD Surabaya. Foto: Istimewa
DPRD Surabaya. Foto: Istimewa

selalu.id - DPRD berniat memanggil pihak terkait menyikapi adanya indikasi pelanggaran Perpres dan LKPP pada proses lelang di LPSE Surabaya.

Anggota Komisi A DPRD Surabaya, Arif Fathoni, menyampaikan bahwa dirinya bakal mengusulkan pemanggilan terkait adanya indikasi pelanggaran tersebut.

Baca Juga: Diskon BPHTB Surabaya 40 Persen: Fokus Rumah Pertama, Lindungi PAD dan Bantu MBR

"Kami akan panggi secepatnya, minggu depan dipanggil," ujar Toni, sapaan akrab Afif Fathoni saat dikonfirmasi selalu.id, Rabu (13/7/2022).

Dalam hal ini, Toni mengaku berniat menciptakan transparansi di lingkungan Pemerintah kota Surabaya, selain bekerjas cerdas sesuai semangat yang diusung oleh Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi.

Baca Juga: Pemkot Surabaya Tetapkan Perwalian 75 Anak Perlindungan Khusus

"Makanya kami ingin tahu yang memperbolehkan itu. Tentu pendapat hanya pendapat. Tidak menduga-menduga," jelasnya.

Toni menambahkan bahwa dalam hal ini DPRD membawa semangat untuk kemajuan dan keprofesionalitasan pelayanan di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya.

Baca Juga: Tenyata Ini Penyebab Gerai Mie Gacoan di Surabaya Banyak yang Disegel

"Kita tahu kinerja dan semangat yang ditunjukan oleh Wali Kota Surabaya, Pak Eri Cahyadi. Seharusnya semangat itu juga didukung dengan kinerja para perangkatnya yang baik pula. Kalau semuanya baik, saya yakin kota ini akan semakin maju untuk kesejahteraan masyarakat," pungkasnya. (Ade/SL1)

Editor : Redaksi
Berita Terbaru

Demo BEM Nusantara di Kejati Jatim: Tuntut Penangkapan Mantan Jampidsus Febrie Adriansyah

Karangan bunga yang ditempatkan di pintu masuk Kejati itu, sempat disiram bensin untuk dibakar sebagai bentuk kekecewaan.

Komitmen Pemkab Jember untuk Pesantren: Dari Beasiswa Internasional, Insentif Guru Ngaji hingga Layanan Kesehatan Gratis

Gus Fawait juga umumkan pembentukan Forum Komunikasi Pondok Pesantren sebagai wadah resmi mempererat koordinasi antara Pemkab Jember dengan seluruh ponpes.

Gebrakan Menko AHY di Benoa: Relokasi Kapal Perikanan demi Terwujudnya Marina District

Nantinya, Marina District akan mampu menampung hingga 180 unit yacht dengan ukuran maksimal panjang 90 meter. 

Nenek di Mojokerto jadi Korban Perampasan, Kalung Emas 7 Gram Raib

Saat beraksi, pelaku berpura-pura memberi makanan kepada korban, kemudian langsung merampas kalung emas yang dipakai korban. 

Puluhan Motor dan Truk Terjaring Razia di Mojokerto, Banyak yang Belum Bayar Pajak

Razia ini digelar karena jumlah warga yang membayar pajak kendaraan bermotor dan memperpanjang uji berkala kendaraan atau KIR mengalami penurunan.

Pemkab Sidoarjo Dorong Perbaikan Sekolah Terpencil dan Usulan Tunjangan Khusus Guru Pesisir

Pemkab Sidoarjo menilai seluruh anak berhak memperoleh fasilitas pendidikan yang aman dan nyaman tanpa membedakan lokasi tempat tinggal mereka.