RAPBD Jatim 2027 Defisit Rp1,02 Triliun, DPRD Ingatkan Pemprov Tak Bebani Masyarakat Lewat Pajak
- Penulis : Dony Maulana
- | Senin, 14 Sep 2026 18:25 WIB
selalu.id - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur mulai memetakan ruang fiskal Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2027 dengan tantangan yang tak ringan.
Proyeksi pendapatan daerah yang dipatok sebesar Rp26,41 triliun berbanding terbalik dengan kebutuhan belanja yang melonjak hingga Rp27,42 triliun. Alhasil, postur keuangan Jatim pada 2027 dibayangi defisit sebesar Rp1,02 triliun.
Baca Juga: Ditanya Peluang Eri Cahyadi, Ketua Golkar Jatim Malah Spil Nama Blegur untuk Pilgub 2029
Di tengah desakan kebutuhan belanja, Pemprov Jatim menargetkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di kisaran Rp17,7 triliun.
Kondisi tersebut langsung mendapat atensi tajam dari legislatif. Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Hidayat Maseaji mengimbau Pemprov Jatim untuk lebih kreatif memperluas ruang fiskal tanpa menjadikan pajak masyarakat sebagai jalan pintas.
"Di tengah-tengah situasi ekonomi masyarakat yang belum sepenuhnya pulih, maka jangan sampai pilihan pajak sebagai sumber pendapatan malah membebani masyarakat," tegas Hidayat, Senin (14/9/2026).
Politisi Partai Gerindra ini menyoroti perlunya pemetaan sumber pertumbuhan PAD yang rasional. Menurutnya, Pemprov jangan hanya mengejar cara mudah melalui pemungutan pajak warga, melainkan harus memaksimalkan potensi internal yang ada.
"Kita masih punya aset daerah dan BUMD yang seharusnya bisa dioptimalkan," kata Hidayat.
Ia membeberkan, setidaknya ada tiga poin utama yang harus diuji secara ketat dalam pembahasan R-APBD 2027 mendatang.
Di antaranya Produktivitas Aset yakni engidentifikasi aset daerah bernilai tinggi yang selama ini 'mangkrak' agar bisa memberi nilai tambah pendapatan.
Kemudian Dividen BUMD, yakni evaluasi mendalam terhadap BUMD yang masih memiliki ruang peningkatan kontribusi ke Kas Daerah.
Lalu Realisme Target, yakni menilai seberapa realistis target PAD Rp17,7 triliun jika disandingkan dengan realisasi pendapatan sepanjang 2026.
Baca Juga: Kekeringan di Tuban-Bojonegoro Menahun, Pemprov Didesak Ubah Penanganan untuk Jangka Panjang
"Kami ingin melihat aset mana yang selama ini belum produktif. Jangan sampai Pemprov memiliki aset bernilai besar, tetapi setiap tahun hanya tercatat sebagai aset dan tidak memberikan nilai tambah terhadap pendapatan daerah," ujarnya.
Hidayat juga menyentil kinerja BUMD milik Pemprov Jatim yang telah menguras penyertaan modal dan dukungan aset daerah. Ia mendesak adanya evaluasi menyeluruh satu per satu terhadap unit bisnis Pemprov.
"Mana yang sehat, mana yang memiliki prospek bisnis besar dan mana yang dividennya masih bisa ditingkatkan. Kalau pemerintah sudah menanamkan modal, tentu masyarakat juga berhak mendapatkan manfaat melalui kontribusi BUMD terhadap PAD," paparnya.
Belanja Ekspansif jadi Evaluasi
Tekanan belanja Pemprov Jatim memang terbilang berat akibat besarnya beban mandatory spending di sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga program penanganan kemiskinan dan perlindungan sosial.
Baca Juga: Fraksi Demokrat Absen Massal di Paripurna DPRD Jatim, Ini Jawaban Wagub Emil
Sebagai pembanding, dalam P-APBD 2026, alokasi anggaran fungsi pendidikan menyedot Rp9,536 triliun (31,93 persen) dan fungsi kesehatan menembus Rp6,183 triliun.
Catatan kelam P-APBD 2026 juga membuktikan bagaimana lonjakan belanja dari Rp27,23 triliun menjadi Rp29,87 triliun membuat defisit melebar drastis dari Rp916,73 miliar menjadi Rp3,37 triliun.
Pengalaman tersebut diharapkan menjadi pelajaran berharga agar penyusunan APBD 2027 tidak kembali kebablasan.
"Jangan sampai belanjanya terus ekspansif, tetapi kemampuan meningkatkan pendapatannya berjalan biasa-biasa saja. APBD harus sehat," jelas Hidayat.
DPRD Jatim memastikan bakal mengawal ketat penyusunan roadmap pendapatan daerah agar target PAD Rp17,7 triliun didasarkan pada kalkulasi objektif, bukan sekadar angka tinggi di atas kertas.
Editor : Zein Muhammad
