Kekeringan di Tuban-Bojonegoro Menahun, Pemprov Didesak Ubah Penanganan untuk Jangka Panjang
- Penulis : Dony Maulana
- | Sabtu, 12 Sep 2026 14:05 WIB
selalu.id - Anggota DPRD Jawa Timur Fraksi PDI Perjuangan, Ony Setiawan, mendesak Pemerintah Provinsi Jawa Timur berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Tuban dan Bojonegoro untuk mengubah pola penanganan kekeringan yang kerap terjadi setiap tahun di kedua wilayah tersebut.
Langkah yang selama ini didominasi penanganan darurat berupa pengiriman air tangki dinilai tidak berkelanjutan dan perlu digantikan dengan program ketahanan air jangka panjang.
Baca Juga: DPRD dan Pemprov Jatim Ancam Sanksi Sekolah Penahan Ijazah: Jangan Hambat Masa Depan Siswa!
Kepada selalu.id, Ony, yang juga mewakili Daerah Pemilihan (Dapil) Tuban–Bojonegoro tersebut juga mengakui pendistribusian air bersih menggunakan truk tangki tetap diperlukan sebagai respons mendesak saat krisis melanda. Namun, ia menegaskan tidak boleh bergantung terus pada cara tersebut setiap kali musim kemarau tiba.
"Bantuan air tangki tetap diperlukan sebagai penanganan darurat. Tetapi jangan sampai setiap musim kemarau kita kembali pada persoalan yang sama dan hanya mengandalkan dropping air," ujar Ony kepada selalu.id, Sabtu (12/9/2026).
Secara geografis, wilayah Tuban dan Bojonegoro didominasi kawasan batu kapur atau karst. Kondisi ini menyebabkan air hujan terserap cepat ke dalam batuan, sehingga cadangan air permukaan maupun sumber warga menyusut tajam saat kemarau berkepanjangan.
Anggota Komisi B DPRD Jatim ini menyoroti perlunya kebijakan terintegrasi yang mencakup pembangunan infrastruktur air, konservasi lingkungan, hingga penyesuaian pola pertanian.
"Yang dibutuhkan bukan hanya bagaimana mendatangkan air ketika warga sudah kekurangan, tetapi bagaimana air bisa ditampung, disimpan, dan didistribusikan sehingga tersedia ketika musim kemarau," tegas Ony yang juga menjabat Ketua DPC PDIP Tuban.
Baca Juga: Krisis Air Bersih dan Gagal Panen Mengancam Indonesia, Ini Peringatan BMKG
Ia merinci sejumlah langkah strategis yang harus diprioritaskan diantaranya yakni memperbanyak embung dan waduk mikro di kawasan rawan kekeringan untuk menampung air hujan. Kedua, membangun jaringan pipa lintas wilayah guna menghubungkan sumber air stabil ke desa-desa yang kekurangan pasokan.
"Ketiga, dengan melakukan pengeboran sumur dalam berbasis pemetaan geologi atau geolistrik agar tepat sasaran pada lapisan akuifer. Dan tentunya juga memberdayakan masyarakat dalam pengelolaan dan pemeliharaan sarana air agar berfungsi jangka panjang," sambungnya.
Selain infrastruktur teknis, Ony mengingatkan pentingnya pengawasan ketat terhadap aktivitas pertambangan yang berpotensi merusak kawasan resapan karst. Program penghijauan di area hulu, sekitar mata air, serta pembangunan sumur resapan di lingkungan pemukiman juga perlu diperluas.
Baca Juga: Ketua DPRD Jatim: Pembangunan Harus Merata, Berkelanjutan, dan Diawasi Ketat
Di sektor pertanian, ia mendesak pendampingan petani melalui penyediaan benih berumur pendek, penyesuaian kalender tanam, serta fasilitas pompanisasi dan sistem irigasi hemat air agar tidak lagi merugi akibat pola tanam yang tidak sesuai iklim.
Ony menegaskan penanganan menyeluruh ini memerlukan komitmen politik dan alokasi anggaran tetap dalam APBD, bukan sekadar pos anggaran tanggap bencana yang baru muncul saat krisis terjadi.
Ia berharap sinergi antara Pemerintah Provinsi, Pemkab, DPRD, masyarakat, dan dunia usaha dapat memutus rantai kekeringan di Tuban dan Bojonegoro secara bertahap. "Dengan begitu, daerah yang selama ini menjadi langganan krisis air bisa mandiri dan tak lagi bergantung pada bantuan tangki air," tukasnya.
Editor : Redaksi
