Rabu, 18 Nov 2026 02:49 WIB

Bupati Jember Sebut 7 Fraksi DPRD Sejalan dengan Arah APBD 2027

Bupati Jember Muhammad Fawait usai mengikuti sidang paripurna di DPRD Jember. (Nurul/selalu.id)
Bupati Jember Muhammad Fawait usai mengikuti sidang paripurna di DPRD Jember. (Nurul/selalu.id)

selalu.id - Bupati Jember Muhammad Fawait menilai pandangan umum tujuh fraksi DPRD Jember terhadap Rancangan APBD 2027 sejalan dengan arah kebijakan pemerintah daerah.

Fokus utama yang disepakati adalah pemerataan pembangunan dan pengentasan kemiskinan.

Baca Juga: Korupsi Penyaluran KUR Mikro BNI Jember, 4 Tersangka dan Rugikan Negara 41 Miliar

Hal itu disampaikan Fawait usai mengikuti Sidang Paripurna DPRD Jember, Kamis (1/10/2026) malam, dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi.

“Alhamdulillah pandangan fraksi sangat baik. Seluruh fraksi di DPRD ada tujuh fraksi, semua sepakat APBD 2027 untuk pengentasan kemiskinan dan pemerataan pembangunan di seluruh desa di Kabupaten Jember,” ujar Fawait.

Ia menyebut masukan dari legislatif menjadi bahan penting dalam pembahasan anggaran. Menurutnya, seluruh fraksi memiliki perhatian agar program pembangunan dapat dirasakan manfaatnya hingga ke desa.

Selain anggaran, Fawait juga mengumumkan rencana Pemkab Jember menambah layanan kesehatan. Program baru ini akan melengkapi UHC dan Home Care yang sudah berjalan.

"Kami akan meningkatkan layanan kesehatan bagi masyarakat Jember. Setelah ada UHC dan Home Care, kami tidak lama lagi akan melaunching program layanan kesehatan yang baru,” katanya.

Baca Juga: Momen PPNI Jember Bagikan Ratusan Paket Sembako pada Korban Bencana di Sumbersalak

Program tersebut menyasar keluarga pasien yang mendampingi kerabatnya saat rawat inap. Fawait menyoroti warga yang harus meninggalkan pekerjaan saat menjaga anggota keluarga di rumah sakit.

“Selama ini warga Jember yang menjaga saudaranya opname di rumah sakit, mereka jelas meninggalkan rumah dan juga pekerjaannya. Oleh karena itu, kami akan memperhatikan hal ini agar masyarakat yang menjaga di rumah sakit tidak terbebani urusan pekerjaan,” jelasnya.

Soal tambang, Fawait menyebut dari ratusan lokasi di Jember baru 17 yang berizin resmi. Pemkab mendorong pengelola segera mengurus legalitas.

Baca Juga: Gerindra Jember Konsolidasi, Hangatkan Mesin Hadapi Pemilu 2029

“Memang izin pertambangan ada di provinsi. Beberapa waktu lalu kami bersama Dinas ESDM Provinsi dan Komisi D DPRD Jatim telah membahas ini,” ungkapnya.

Pemkab siap memfasilitasi perizinan sepanjang tidak merugikan warga. Untuk tambang ilegal, penanganannya diserahkan ke aparat.

“Yang ilegal akan menjadi kewenangan APH,” pungkasnya.

Editor : Achmad Supriyadi
Berita Terbaru

Waspada! 7 Makanan dan Minuman Ini Bikin Urine Keruh, Bisa Rusak Ginjal

​Gejala-gejala tersebut bisa jadi indikasi infeksi saluran kemih (ISK), batu ginjal, dehidrasi berat, atau gangguan kesehatan lainnya.

Vivo V80 dan Vivo V80 FE Hadir di Indonesia, Ini Harga hingga Kualitasnya

Bagi masyarakat yang tertarik meminang lini terbaru ini, Vivo menghadirkan program harga spesial yang berlaku hingga 30 November 2026.

DPRD Surabaya Sentil Pemkot soal Lambannya Serapan Anggaran Gen Z Rp47 Miliar

Berdasarkan evaluasi bersama jajaran camat dan lurah, serapan anggaran program Gen Z kini baru berada di kisaran 20 persen. 

Satpol PP Geledah Pedagang Buah Tanjungsari, Asosiasi: Kami Bukan Penjahat, Jangan Berlebihan!

Kata pedagang, pola pengawasan tersebut perlu dievaluasi agar penertiban tidak menimbulkan kesan bahwa pedagang diperlakukan seperti pelaku pelanggaran pidana.

Pemkab Sidoarjo Ajak Warga Ubah Pekarangan jadi Sumber Uang Lewat Program Teras Pangan B2SA

Melalui pengembangan ayam petelur dan tanaman pisang Cavendish, program Teras Pangan B2SA diharapkan mampu memperkuat ketersediaan pangan keluarga.

Polda Jatim Gulung Sindikat Penipuan Jual Beli Kendaraan Online Beromzet Miliaran Rupiah

​Polda Jatim kini telah membentuk tim gabungan untuk mendalami aliran dana serta memburu kemungkinan adanya korban lain.