Rabu, 18 Nov 2026 02:49 WIB

Aturan dan Peringatan Keras Wali Kota Eri untuk Hiburan Malam di Surabaya 

  • Penulis : Ade Resty
  • | Jumat, 02 Okt 2026 20:24 WIB
Ilustrasi hiburan malam di Surabaya. (Dok. Surabaya Nightlife).
Ilustrasi hiburan malam di Surabaya. (Dok. Surabaya Nightlife).

selalu.id - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya tidak membuka ruang untuk penambahan diskotek baru. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyebut saat ini sudah ada sekitar 13 diskotek yang beroperasi di Kota Pahlawan.

Jumlah tersebut dinilai sudah cukup. Karena itu, pengajuan tempat hiburan malam baru, khususnya diskotek, akan diperketat.

Baca Juga: DPRD Surabaya Sentil Pemkot soal Lambannya Serapan Anggaran Gen Z Rp47 Miliar

“Jadi kita harus bisa ngecek, hiburan malam diskotek itu sudah banyak di Surabaya. Jangan ada tambahan lagi diskotek di Surabaya. Tambah ruwet (ribet) Surabaya kalau banyak diskotek,” tegas Eri, Jumat (2/10/2026).

Namun, kebijakan Pemkot Surabaya bukan hanya menghentikan penambahan diskotek baru. Eri juga meminta 13 diskotek yang sudah beroperasi memenuhi sejumlah ketentuan.

Salah satunya memastikan tidak ada pengunjung yang keluar dari tempat hiburan malam dalam kondisi mabuk.

Eri meminta setiap pengelola memiliki perjanjian tertulis dengan Pemkot Surabaya terkait komitmen menjalankan aturan operasional.

“Saya juga ingin memastikan tempat hiburan malam itu punya perjanjian dengan kita. Ada surat pernyataannya bahwa tidak boleh ada pengunjung yang keluar dalam keadaan mabuk. Itu menjadi tanggung jawab tempat hiburan malam atau diskotek itu,” jelasnya.

Selain kondisi pengunjung, Eri menyoroti persoalan usia. Pengelola diskotek diminta tidak menerima anak-anak di bawah umur.

“Tidak boleh ada lagi anak-anak di bawah umur masuk ke sana. Ayo sama-sama jaga. Makanya kita lihat dulu apakah ini bisa dijalankan. Kalau bisa dijalankan ya terus, kalau tidak bisa ya dievaluasi,” katanya.

Baca Juga: Kurangi Suhu Panas Perkotaan, Surabaya Masifkan Penanaman Pohon dan Uji Emisi Kendaraan

Dengan demikian, keberadaan 13 diskotek yang sudah ada bukan berarti bebas dari evaluasi. Pemkot Surabaya akan melihat apakah pengelola mampu menjalankan ketentuan yang telah ditetapkan.

Eri menilai pengawasan tersebut penting untuk menjaga Surabaya tetap aman dan kondusif, khususnya bagi anak-anak.

“Semakin rusak anak bangsa ini kalau tidak ada kontrolnya. Dilos semua, padahal mereka punya aturan ketika mendirikan. Maka tidak menambah lagi, tetapi yang ada diketati agar Surabaya ini tetap menjadi kota yang aman bagi anak-anak,” paparnya.

Eri juga menyinggung kewenangan perizinan tempat hiburan malam yang tidak seluruhnya berada di Pemkot Surabaya.

Menurutnya, Pemkot tetap memiliki kewenangan melalui Surat Keterangan Rencana Kota (SKRK) dan ketentuan bangunan. Karena itu, setiap pengajuan lokasi tetap harus disesuaikan dengan peruntukan ruangnya.

Baca Juga: Disdukcapil Surabaya Hadirkan Layanan Jemput Bola untuk Warga Berkebutuhan Khusus Hingga Lansia

“Meski tempat-tempat itu yang mengeluarkan bukan pemkot, ada kewenangan provinsi dan kementerian tetapi ketika SKRK-nya tidak ada, ya jangan dikeluarkan sebagai diskotek. Kalau ternyata izinnya keluar, kita bisa menyampaikan kepada provinsi untuk dicabut,” jelasnya.

Eri menegaskan kebijakan pembatasan diskotek tidak semata-mata mempertimbangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Ia mengakui pemerintah tetap membutuhkan PAD, tetapi menurutnya penerimaan daerah dapat dicari dari sektor lain.

“Tidak berdampak, karena buat saya PAD bisa dicari dari tempat yang lain. Bukan dari tempat yang bisa merusak anak bangsa. Kalau terlalu banyak kan merusak secara berlebihan, makanya harus dihitung dan dibatasi, jangan dilos terus,” pungkasnya.

Editor : Zein Muhammad
Berita Terbaru

Waspada! 7 Makanan dan Minuman Ini Bikin Urine Keruh, Bisa Rusak Ginjal

​Gejala-gejala tersebut bisa jadi indikasi infeksi saluran kemih (ISK), batu ginjal, dehidrasi berat, atau gangguan kesehatan lainnya.

Vivo V80 dan Vivo V80 FE Hadir di Indonesia, Ini Harga hingga Kualitasnya

Bagi masyarakat yang tertarik meminang lini terbaru ini, Vivo menghadirkan program harga spesial yang berlaku hingga 30 November 2026.

Satpol PP Geledah Pedagang Buah Tanjungsari, Asosiasi: Kami Bukan Penjahat, Jangan Berlebihan!

Kata pedagang, pola pengawasan tersebut perlu dievaluasi agar penertiban tidak menimbulkan kesan bahwa pedagang diperlakukan seperti pelaku pelanggaran pidana.

Pemkab Sidoarjo Ajak Warga Ubah Pekarangan jadi Sumber Uang Lewat Program Teras Pangan B2SA

Melalui pengembangan ayam petelur dan tanaman pisang Cavendish, program Teras Pangan B2SA diharapkan mampu memperkuat ketersediaan pangan keluarga.

Polda Jatim Gulung Sindikat Penipuan Jual Beli Kendaraan Online Beromzet Miliaran Rupiah

​Polda Jatim kini telah membentuk tim gabungan untuk mendalami aliran dana serta memburu kemungkinan adanya korban lain.

PDS Perkuat Pendampingan Hukum dengan Kejari Tanjung Perak Surabaya

Melalui kerja sama ini, PDS dapat memperoleh pendampingan hukum dalam menghadapi dinamika proses bisnis dan perkembangan regulasi.