Kamis, 19 Nov 2026 18:01 WIB

Usut Dugaan Penyimpangan Dana dan Aset, Warga Desa Rowo Melapor ke Kejari Jember

Misbahul Munir saat melaporkan dugaan tindak pidana korupsi Desa Rowo Indah di Kejaksaan Negeri Jember (Foto: Nurul/selalu.id).
Misbahul Munir saat melaporkan dugaan tindak pidana korupsi Desa Rowo Indah di Kejaksaan Negeri Jember (Foto: Nurul/selalu.id).

selalu.id - Sejumlah warga Desa Rowo Indah, Kecamatan Ajung, melaporkan dugaan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan dan aset desa ke Kejaksaan Negeri Jember, Senin (6/7/2026). 

Laporan tersebut diajukan sebagai pengaduan masyarakat dan kini menunggu proses verifikasi oleh aparat penegak hukum.

Baca Juga: Mutasi PJU Polres Jember, Kasatlantas hingga Kapolsek Diganti

Pengaduan dipimpin oleh Misbahul Munir bersama beberapa warga lainnya. Mereka mendatangiKantor Kejaksaan Negeri Jember untuk menyerahkan berkas laporan yang disertai sejumlah dokumen yang diklaim sebagai bukti pendukung.

Usai menyampaikan laporan, Misbahul Munir mengatakan pengaduan tersebut berkaitan dengan dugaan penyimpangan administrasi, penyalahgunaan wewenang, serta dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan dan aset Desa Rowo Indah selama periode anggaran 2021 hingga 2026.

"Kami berharap laporan ini dapat diregister dan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Berkas kami telah diterima dengan baik oleh petugas Kejaksaan Negeri Jember," jelasnya.

Munir menjelaskan, dugaan tersebut berawal dari hasil analisis terhadap dokumen penggunaan anggaran desa yang dipublikasikan Pemerintah Desa Rowo Indah. Menurutnya, terdapat sejumlah hal yang dinilai tidak sinkron sehingga perlu mendapat penjelasan.

Ia mengaku telah berupaya menempuh langkah persuasif dengan meminta klarifikasi kepada Kepala Desa Rowo Indah, Rudi Hartono. Bahkan, somasi juga telah dilayangkan. 

Namun hingga laporan disampaikan ke kejaksaan, ia menyatakan belum pernah memperoleh tanggapan maupun kesempatan untuk mencocokkan data.

Baca Juga: Kisah Perajin Kuningan Bondowoso Berkembang Berkat KUR BNI Jember

"Saya hanya ingin data yang saya miliki dibandingkan dengan data pemerintah desa agar diketahui mana yang benar. Namun sampai sekarang belum ada klarifikasi," ungkap Munir.

Ia menambahkan bahwa pelaporan kepada aparat penegak hukum merupakan langkah terakhir setelah berbagai upaya penyelesaian di luar jalur hukum tidak membuahkan hasil. 

Munir juga menyebut pernah menghadiri forum serap aspirasi yang difasilitasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD), namun persoalan tersebut belum dapat dibahas secara tuntas karena Kepala Desa disebut tidak hadir.

Salah satu poin yang menjadi perhatian dalam laporannya adalah pengelolaan tanah kas desa. Munir menilai mekanisme pembentukan panitia lelang dan penyewaan aset desa harus dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Baca Juga: BNI Tegaskan Berkat Laporan Awal Jadi Pintu Pengungkapan Korupsi KUR di Jember

Meski demikian, Munir memilih tidak membeberkan nilai dugaan kerugian negara kepada publik. Ia menyerahkan sepenuhnya kepada Kejaksaan Negeri Jember untuk melakukan pendalaman berdasarkan dokumen dan bukti yang telah disampaikan.

Soal itu, hingga kini Kepala Desa Rowo Indah, Rudi Hartono, belum memberikan keterangan resmi terkait laporan tersebut.

"Perlu ditegaskan bahwa laporan tersebut masih berupa pengaduan masyarakat. Seluruh dugaan yang disampaikan pelapor belum merupakan fakta hukum yang telah terbukti dan masih menunggu proses verifikasi, penyelidikan, maupun tindak lanjut sesuai ketentuan yang berlaku oleh Kejaksaan Negeri Jember," tandas Munir.

Editor : Zein Muhammad
Berita Terbaru

Sungai Sukomoro Dipenuhi Eceng Gondok, Pemkab Nganjuk Gercep Normalisasi

Saluran tersebut sering mengalami limpasan air saat hujan deras hingga menggenangi jalan utama.

Warga Demo Gegara Sawah dan Sungai Diduga Tercemar Limbah PT Belfoods di Nganjuk

Limbah tersebut diduga mengalir ke area persawahan dan aliran Sungai Ngangkatan, Talang Rejoso, dan sekitarnya.

Bawaslu Sidoarjo Kini Miliki Pojok Pengawasan Ruang Edukasi Demokrasi Bagi Masyarakat

Demokrasi bukan sekadar proses memilih pemimpin melalui pemungutan suara, melainkan tanggung jawab bersama dalam menjaga kualitas setiap tahapan penyelenggaraan

Puluhan Rumah Retak Imbas Proyek, DPRKPP Surabaya Bakal Cek Jam Operasional

DPRKPP menyatakan perlu melakukan pengecekan bersama Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surabaya.

Strategi Pemkot Surabaya Hadapi Musim Hujan, 5 Rumah Pompa hingga Normalisasi Sungai Dikebut

Langkah tersebut dilakukan secara bertahap dengan memprioritaskan kawasan yang selama ini rawan terdampak genangan.

Empat Kendaraan Terlibat Kecelakaan Beruntun di Mojokerto Tewaskan 2 Orang

Proses evakuasi dua korban meninggal memakan waktu hingga 2 jam.