BPJS Nonaktif hingga Banjir Masih jadi Masalah Serius di Surabaya
- Penulis : Ade Resty
- | Jumat, 29 Mei 2026 16:25 WIB
selalu.id - Masa reses dimanfaatkan Wakil Ketua Komisi C DPRD Surabaya, Aning Rahmawati untuk menyerap berbagai persoalan yang dikeluhkan warga di sejumlah wilayah Kota Pahlawan.
Mulai dari persoalan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang menghambat akses bantuan pemerintah hingga masalah sampah dan banjir menjadi sorotan utama.
Baca Juga: Air PDAM Bocor Rp400 Miliar, DPRD Surabaya Ungkap Praktik Pengelolaan Air Mandiri di Perumahan Elit
Politisi Fraksi PKS ini menyebut, keluhan paling banyak disampaikan warga terkait penerapan DTSEN yang dinilai belum akurat.
Akibatnya, sejumlah warga kesulitan mengakses program pemerintah meski dinilai layak menerima bantuan.
“Banyak warga yang sebenarnya berhak, tetapi terkendala karena pengelompokan desil DTSEN. Ini berdampak pada akses BPJS, beasiswa, hingga program rumah tidak layak huni,” kata Aning, Jumat (29/5/2026).
Di kawasan Keputih, kata dia, warga mengeluhkan BPJS nonaktif sehingga pelayanan kesehatan terganggu. Bahkan, ada laporan warga tidak langsung mendapatkan perawatan karena terkendala administrasi kepesertaan.
Selain itu, warga Bulak juga menyampaikan persoalan bantuan rumah tidak layak huni (Rutilahu) yang dinilai belum tepat sasaran. Keluhan lain muncul terkait penghuni rusunawa yang dinilai sudah tidak memenuhi syarat tetapi masih menempati unit hunian.
Aning menegaskan akan memperjuangkan warga agar tidak kehilangan hak hanya karena persoalan akurasi data DTSEN.
“Jangan sampai masyarakat kecil gagal mendapat layanan dasar karena persoalan data administratif,” jelasnya.
Baca Juga: Potensi Pendapatan PDAM Hilang, DPRD Surabaya Bakal Panggil Pengelola Air Mandiri di Perumahan Elit
Tak hanya soal bantuan sosial, persoalan sengketa tanah juga banyak disampaikan warga, terutama di Bulak dan Siwalankerto. Menurutnya, konflik lahan yang tidak terselesaikan membuat sejumlah RT/RW tidak bisa mengakses pembangunan dari APBD.
Aning pun meminta kelurahan dan kecamatan lebih aktif menjadi mediator agar persoalan pertanahan tidak berlarut-larut dan menghambat pembangunan kampung.
Dalam reses tersebut, warga juga mengeluhkan tata kelola persampahan Kota Surabaya. Mulai dari kebijakan TPS tanpa gerobak sampah hingga keterlambatan pengangkutan akibat keterbatasan armada.
“Keluhan soal sampah hampir muncul di banyak titik reses. Warga menilai sarana prasarana persampahan masih kurang,” katanya.
Baca Juga: Atasi Kebocoran PAD, DPRD Surabaya Gagas Retribusi Parkir Dihapus dan Digabung Pajak Kendaraan
Selain itu, persoalan banjir kampung, minimnya dana kelurahan untuk infrastruktur, kebutuhan penerangan jalan umum (PJU), hingga isu pemekaran wilayah turut menjadi perhatian warga.
Aspirasi lain datang dari pelaku UMKM di Siwalankerto yang membutuhkan bantuan gerobak usaha, serta persoalan administrasi kependudukan yang menyebabkan anak terancam tidak bisa sekolah karena akta belum diterbitkan.
Aning memastikan seluruh aspirasi warga akan dikawal dan dibahas bersama Pemkot Surabaya dalam forum DPRD, termasuk untuk penyusunan Perubahan APBD 2026 maupun APBD 2027.
“Semua masukan warga akan kami kawal agar menjadi perhatian pemerintah kota dan tidak berhenti hanya saat reses,” pungkasnya.
Editor : Zein MuhammadURL : https://selalu.id/news-13993-bpjs-nonaktif-hingga-banjir-masih-jadi-masalah-serius-di-surabaya
