Penataan Aset hingga Administrasi jadi Fokus Pembenahan Pemkab Sidoarjo

selalu.id - Pengelolaan keuangan daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo kembali menjadi perhatian dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2025.

Sejumlah sektor, mulai administrasi pendapatan, pengelolaan belanja hingga penatausahaan aset daerah, menjadi fokus evaluasi untuk menjaga kualitas laporan keuangan tetap berstatus opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Baca Juga: Ternyata, Ada 21 SPPG MBG di Sidoarjo Belum Berizin

Pembahasan itu mengemuka dalam exit meeting pemeriksaan LKPD di Opsroom Setda Kabupaten Sidoarjo, Senin (25/5/2026).

Bupati Sidoarjo, Subandi menegaskan bahwa hasil pemeriksaan menjadi pijakan penting bagi pemerintah daerah untuk memperbaiki tata kelola keuangan secara berkelanjutan.

Menurutnya, tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan harus segera dilakukan seluruh OPD agar pengelolaan anggaran semakin tertib.

“Setiap temuan dan rekomendasi menjadi bahan evaluasi bagi kami untuk terus melakukan perbaikan. Seluruh OPD harus segera menindaklanjuti agar tata kelola keuangan dan penatausahaan aset daerah semakin tertib, transparan, dan akuntabel,” jelasnya.

Dalam proses pemeriksaan tersebut, masih ditemukan beberapa aspek yang memerlukan perhatian lanjutan.

Di antaranya menyangkut administrasi pendapatan daerah, pengelolaan belanja, pelaksanaan pekerjaan konstruksi, hingga pencatatan aset tetap daerah.

Baca Juga: BGN Suspend SPPG Penyedia MBG yang Diduga Picu Keracunan Ratusan Santri Sidoarjo

Kondisi itu dinilai menjadi bagian penting yang harus segera dibenahi agar tidak memunculkan persoalan administrasi maupun teknis di kemudian hari.

Pemkab Sidoarjo pun disebut terus memperkuat pengawasan internal di seluruh perangkat daerah.

Selain pengawasan, disiplin administrasi juga menjadi fokus pembenahan untuk mendukung pengelolaan keuangan daerah yang lebih tertib dan akuntabel.

Pemerintah daerah menilai kualitas laporan keuangan tidak hanya ditentukan pada penyusunan laporan, tetapi juga pelaksanaan kegiatan dan pencatatan aset yang berjalan sesuai aturan.

Baca Juga: Ini Nama Dapur SPPG yang Diduga Bikin Ratusan Santri di Sidoarjo Keracunan MBG

“Kami ingin mempertahankan opini WTP mulai dari tertib administrasi, pengawasan pelaksanaan kegiatan, hingga penataan aset daerah yang lebih optimal,” papar Subandi.

Sementara itu, perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Jawa Timur, Catur menyebut rekomendasi hasil pemeriksaan merupakan bagian dari mekanisme evaluasi dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan daerah.

“Temuan pemeriksaan bukan semata mencari kesalahan, tetapi menjadi instrumen evaluasi agar pengelolaan keuangan daerah semakin efektif, efisien, dan sesuai ketentuan,” jelasnya.

BPK juga meminta seluruh perangkat daerah segera menyelesaikan tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan, khususnya terkait administrasi pendapatan, pengelolaan belanja, dan penatausahaan aset daerah.

Editor : Zein Muhammad

URL : https://selalu.id/news-13938-penataan-aset-hingga-administrasi-jadi-fokus-pembenahan-pemkab-sidoarjo