Kamis, 03 Sep 2026 14:27 WIB

Pemkot Mojokerto Sabet 2 Penghargaan Pendidikan Tingkat Nasional

Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari saat menerima penghargaan dari Menteri Pendidikan Abdul Mukti. (Dok. Humas Pemkot Mojokerto).
Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari saat menerima penghargaan dari Menteri Pendidikan Abdul Mukti. (Dok. Humas Pemkot Mojokerto).

selalu.id - Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional dengan meraih dua penghargaan di bidang pendidikan dalam rangkaian peringatan Hari Pendidikan Nasional 2026 yang digelar di Jakarta, Senin (25/5/2026) malam.

Raihan tersebut menempatkan Kota Mojokerto sebagai salah satu pemerintah kota dengan kinerja terbaik nasional dalam tata kelola serta pelayanan pendidikan berbasis data.

Baca Juga: Pemkab Mojokerto Kucurkan Rp3,2 Miliar untuk Kelompok Tani, Ajak Milenial Tak Gengsi jadi Petani

Penghargaan pertama diraih pada kategori validitas data pendidikan terbaik tingkat pemerintah kota dengan predikat Terbaik 3 Nasional.

Sementara penghargaan kedua pada capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan Tahun 2025 berdasarkan rapor pendidikan kategori pemerintah kota dengan predikat Terbaik 3 Nasional.

Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari mengatakan bahwa penghargaan tersebut menjadi bukti komitmen bersama dalam membangun kualitas pendidikan yang berkelanjutan dan berorientasi pada peningkatan sumber daya manusia.

Baca Juga: Berkat Akses dan Kualitas Kesehatan, Kota Mojokerto Terima Insentif Fiskal 2 Miliar

“Bagi kami, pendidikan bukan sekadar urusan administratif, tetapi fondasi utama dalam membangun kualitas SDM dan masa depan daerah. Karena itu, kualitas layanan pendidikan harus terus dijaga, diperkuat, dan dikembangkan secara berkelanjutan,” tuturnya.

Wali Kota yang akrab disapa Ning Ita ini mengatakan bahwa keberhasilan tersebut tidak lepas dari sinergi seluruh elemen, mulai dari pemerintah daerah, tenaga pendidik, sekolah, hingga masyarakat dalam menciptakan ekosistem pendidikan yang berkualitas dan inklusif.

“Validitas data dan kualitas pelayanan harus berjalan beriringan. Dengan data yang akurat, kebijakan pendidikan dapat disusun lebih tepat sasaran sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” jelasnya.

Baca Juga: Melihat Keseruan Tradisi Rombekan Tabur Uang Peringati Maulid Nabi Muhammad di Mojokerto

Ning Ita menegaskan, Pemerintah Kota Mojokerto akan terus memperkuat sektor pendidikan sebagai salah satu prioritas pembangunan daerah melalui peningkatan kualitas layanan, penguatan kompetensi tenaga pendidik, serta pemanfaatan sistem pendidikan berbasis data.

Raihan dua penghargaan tersebut sekaligus memperkuat posisi Kota Mojokerto sebagai salah satu daerah dengan performa pendidikan terbaik di tingkat nasional, khususnya dalam aspek pelayanan dasar pendidikan dan tata kelola data pendidikan daerah.

Editor : Zein Muhammad
Berita Terbaru

Air PDAM Bocor Rp400 Miliar, DPRD Surabaya Ungkap Praktik Pengelolaan Air Mandiri di Perumahan Elit

Hingga 28 Agustus 2026, dari total pagu anggaran mencapai Rp1,9 triliun, BPKAD baru merealisasikan anggaran sebesar Rp11 miliar.

Pengumuman Beasiswa Cinta Bergema Jember, 7.566 Mahasiswa Lolos Administrasi

Pemkab Jember nantinya hanya akan menyaring sekitar 4.200 mahasiswa sesuai batas kuota yang tersedia.

Potensi Pendapatan PDAM Hilang, DPRD Surabaya Bakal Panggil Pengelola Air Mandiri di Perumahan Elit

Machmud membeberkan, sejumlah pengelola kawasan perumahan elit memproduksi air sendiri dan menetapkan tarif secara sepihak kepada para penghuninya.

Sering Bikin Bahaya, Arus Lalu Lintas Embong Gayam dan Embong Sawo Surabaya Kini Dibalik

Selama masa uji coba, Dishub Surabaya tidak hanya memfokuskan pemantauan pada Jalan Basuki Rahmat, tetapi juga mengevaluasi kawasan sekitarnya secara berkala.

‎Gempur Rokok Ilegal, Bea Cukai Probolinggo Targetkan Penerimaan Rp1,4 Triliun

Selain pemberantasan rokok ilegal, Bea Cukai Probolinggo juga memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait aturan barang bawaan penumpang dari luar negeri.

Ternyata, Ada 21 SPPG MBG di Sidoarjo Belum Berizin

Imbas keracunan massal santri, Pemkab Sidoarjo mendesak agar pengawasan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) pada program MBG benar-benar diperketat.