Menteri HAM soal Ratusan Siswa Keracunan MBG di Surabaya: SPPG Wajib Disanksi Tegas!
- Penulis : Ade Resty
- | Rabu, 13 Mei 2026 18:43 WIB
selalu.id - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menyoroti keras kasus dugaan keracunan massal yang menimpa ratusan siswa penerima program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Surabaya.
Pigai menilai kelalaian terjadi pada pengelola dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) serta lemahnya pengawasan dari Badan Gizi Nasional (BGN).
Baca Juga: Top 5 Berita: Ayam Krispi hingga Keracunan MBG di Mojokerto
Menurut Pigai, insiden yang menyeret sekitar 200 lebih siswa tersebut seharusnya tidak perlu terjadi.
“Ini tidak boleh terjadi lagi. Saya menyimak penjelasan ilmiah dari Kepala Dinas Kesehatan, melihat fakta lapangan, dan mewawancarai anak-anak korban. Saya menemukan SPPG sangat tidak profesional dan tidak layak, tapi tetap beroperasi,” ungkap Pigai selepas hearing bersama DPRD Surabaya, Rabu (13/5/2026).
Ia menjelaskan, satu dapur SPPG menangani 13 sekolah, dan dari jumlah itu sembilan sekolah terdampak dugaan keracunan. Kondisi itu, menurutnya, menunjukkan sumber persoalan berasal dari satu titik produksi makanan.
“Kalau sembilan sekolah terpapar, artinya bisa disimpulkan keracunan disebabkan kelalaian satu SPPG. Karena yang memproduksi makanannya hanya satu,” tegasnya.
Pigai menyebut tanggung jawab utama berada pada SPPG selaku operator dapur serta BGN sebagai pengawas program nasional. Ia menilai sistem kontrol harian nyaris tidak berjalan.
“Harusnya ada checklist setiap hari. Dapurnya dicek, tempat penyimpanan dicek, suhu makanan dicek, higienesnya dicek. Tapi ini hampir lalai,” katanya.
Baca Juga: 15 Siswa SMP Diduga Keracunan MBG di Mojokerto
Menurut Pigai, lemahnya pengawasan berpotensi menjadi masalah besar karena jumlah dapur MBG akan terus bertambah. Ia menyebut saat ini di Jawa Timur terdapat 119 SPPG yang melayani sekitar 1.900 sekolah.
“Nanti kalau bertambah ratusan SPPG lagi bagaimana pengawasannya? Kalau sekarang saja tidak maksimal,” paparnya.
Selain itu, Pigai juga menyoroti belum terhubungnya sistem koordinasi antara BGN dan pemerintah daerah. Ia menilai banyak pemda menganggap program MBG sepenuhnya urusan pusat sehingga tidak merasa ikut bertanggung jawab.
“Program ini dianggap bergerak di luar sistem pemerintah daerah. Akibatnya daerah tidak merasa memiliki, tidak ikut mengawasi, tidak ikut menganggarkan,” jelasnya.
Baca Juga: Sidoarjo Perketat Pengawasan MBG usai Temuan SLHS Palsu
Pigai mengusulkan pembentukan dinas gizi daerah agar program MBG bisa berkelanjutan dan tidak bergantung pada pergantian kepemimpinan nasional.
Saat ditanya kondisi dapur SPPG yang diduga kumuh, Pigai menyebut lokasi tersebut layak dihentikan sementara. Ia mengaku menemukan banyak persoalan sanitasi.
“Tadi ada lalat, ada tikus keluar masuk dekat ember dan IPAL. Ini makanan untuk anak-anak. Apa nggak punya hati?” katanya dengan nada tinggi.
Meski begitu, Pigai menyerahkan keputusan sanksi permanen kepada mekanisme dan SOP di BGN. Namun ia menegaskan operasional dapur tersebut sudah layak dihentikan sementara sampai evaluasi selesai.
Editor : Zein Muhammad
