Senin, 29 Jun 2026 18:13 WIB

Respon DPRD dan Pemkab Sidoarjo saat Didemo Soal Program MBG

  • Penulis : Ariyanto
  • | Senin, 29 Jun 2026 16:30 WIB
Wakil Bupati Sidoarjo, Mimik Idayana dan Ketua DPRD Sidoarjo, Abdillah Nasih saat hadir di tengah pendemo. (Foto: Ariyanto/selalu.id).
Wakil Bupati Sidoarjo, Mimik Idayana dan Ketua DPRD Sidoarjo, Abdillah Nasih saat hadir di tengah pendemo. (Foto: Ariyanto/selalu.id).

selalu.id - Dukungan terhadap keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mengemuka di Sidoarjo, Senin (29/6/2026).

Ribuan warga dari berbagai unsur masyarakat menggelar aksi damai di depan Kantor Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, untuk menyampaikan aspirasi agar program nasional tersebut tetap berjalan dengan perbaikan pada aspek pelaksanaannya.

Baca Juga: 80 Kepala Desa Terpilih di Sidoarjo Resmi Dilantik, Bupati Subandi Pesan Begini

Wakil Bupati Sidoarjo, Mimik Idayana didampingi Ketua DPRD Sidoarjo menerima langsung perwakilan Forum Komunikasi dan Relawan Makan Bergizi Gratis (Forkoh MBG) yang menyerahkan petisi berisi enam poin pernyataan sikap.

Dalam dialog tersebut, Mimik memastikan seluruh aspirasi masyarakat akan diteruskan kepada pimpinan sebagai bahan evaluasi pelaksanaan Program MBG.

"Seluruh aspirasi yang mereka sampaikan akan kami terima dan segera kami laporkan kepada pimpinan," jelasnya.

Mimik menegaskan evaluasi menjadi bagian penting agar pelaksanaan program semakin baik dan tidak menimbulkan persoalan di lapangan.

"Program ini memang harus terus dievaluasi supaya lebih baik lagi. Tidak ada korban atau persoalan seperti yang terjadi saat ini," tegasnya.

Mimik menyebut, saat ini terdapat 19 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Sidoarjo yang sedang menjalani proses asesmen dari total 178 SPPG yang telah beroperasi. 

Baca Juga: Buka Turnamen Sepak Bola Antar RW Sukodono, Subandi Ajak Warga Junjung Sportivitas

Sementara Ketua DPRD Sidoarjo, Abdilah Nasih mengapresiasi aksi yang berlangsung tertib dan kondusif itu. 

Menurutnya, program MBG merupakan program pemerintah pusat yang harus dikawal bersama agar pelaksanaannya tepat sasaran dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.

"Program-program yang baik harus kita kawal bersama. Kita kawal ketepatan sasarannya, kualitas menunya, dan memastikan anak-anak mendapatkan makanan bergizi. Kalau ada oknum yang melakukan pelanggaran, serahkan kepada aparat penegak hukum. Jangan sampai program yang baik justru dihentikan karena ulah segelintir orang," tegasnya.

Koordinator aksi, Ubaidilah Nurdin, menegaskan aksi tersebut bukan bentuk penolakan terhadap evaluasi pemerintah, melainkan dukungan agar program MBG tetap berlanjut dengan pembenahan pada pelaksanaannya.

Baca Juga: Pemkab Sidoarjo Minta Warga Taat Pajak Demi Percepatan Pembangunan

"Kalau memang ada kekurangan dalam pelayanan, ya harus diperbaiki. Bukan programnya yang ditutup. Yang diperbaiki adalah pelaksanaannya agar semakin baik," katanya.

Ubaidilah menyebut, peserta aksi berasal dari petani, nelayan, pedagang pasar, pemasok bahan pangan, pengelola SPPG, hingga relawan MBG dari berbagai wilayah di Kabupaten Sidoarjo. 

Berdasarkan pendataan panitia, jumlah massa diperkirakan mencapai sekitar 8.000 orang. Selain menyampaikan dukungan terhadap keberlanjutan program MBG, petisi Forkoh MBG juga meminta sinergi pemerintah daerah dengan Badan Gizi Nasional dan SPPG terus diperkuat.

Kemudian mengusulkan adanya payung hukum khusus bagi program tersebut, serta mendukung penegakan hukum terhadap setiap pelaku penyimpangan dalam pelaksanaannya.

Editor : Zein Muhammad
Berita Terbaru

Bupati Jember Fawait Pastikan Beasiswa Pendidikan pada Anak Guru Ngaji dan Ketua Pengajian

Bupati Fawait memastikan putra-putri guru ngaji dan ketua kelompok pengajian di Jember memiliki kesempatan besar untuk memperoleh beasiswa.

Gila, Ayah Kandung di Surabaya Setubuhi Anaknya hingga Hamil 4 Bulan

Polda Jatim menegaskan kasus ini menjadi perhatian serius. Pihaknya akan terus memperkuat pengawasan dan penindakan terhadap segala bentuk kekerasan pada anak.

DPRD Surabaya Ingatkan Camat hingga Kepala OPD Tak Main-main dalam Pelayanan

Camat, lurah, maupun kepala OPD tidak boleh bekerja secara pasif hingga persoalan membesar atau baru bergerak setelah mendapat perhatian dari wali kota.

Polisi Dalami 6 Tersangka Sabu yang Ditangkap dalam Ricuh Demo Surabaya

Penyidik saat ini masih mendalami barang bukti berupa telepon genggam milik mereka untuk menelusuri kemungkinan adanya keterkaitan dengan tindak pidana lain.

Satgas Anti Mafia Tanah Polri Selidiki Dugaan Penyerobotan Lahan di Pasuruan

Menurut Christopher Tjandra Siacahyo, Kuasa Hukum ahli waris, penggunaan lahan tersebut dimulai sejak PT HCML berdiri pada tahun 2013. 

10 Pendemo Ricuh di Surabaya Jadi Tersangka: 4 Perusuh, Enam Pengguna Sabu

Polisi memastikan penyelidikan akan terus dikembangkan untuk mengungkap kemungkinan adanya aktor lain di balik aksi tersebut.