Selasa, 17 Nov 2026 03:29 WIB

PKB Jatim Turun Tangan Kawal Kasus Kekerasan Seksual Gadis Disabilitas di Lumajang

Tim Kuasa Hukum korban kekerasan seksual didampingi Ketua DPRD Jatim Musyafak Rouf mewakili DPW PKB Jatim saat melapor di Polda Jatim. (Foto: Dony/selalu.id).
Tim Kuasa Hukum korban kekerasan seksual didampingi Ketua DPRD Jatim Musyafak Rouf mewakili DPW PKB Jatim saat melapor di Polda Jatim. (Foto: Dony/selalu.id).

selalu.id - DPW PKB Jawa Timur bergerak cepat menindaklanjuti aduan yang disampaikan Shifa Khilwiyatul Muti’ah, kuasa hukum korban kasus kekerasan seksual terhadap seorang gadis disabilitas asal Kecamatan Padang, Kabupaten Lumajang.

Aduan tersebut disampaikan dalam agenda Hari Fraksi yang digelar DPW PKB Jatim sebagai forum serap aspirasi masyarakat, baik secara tatap muka maupun daring melalui siaran langsung di akun TikTok @dpwpkbjatim yang digelar setiap hari Jumat.

Baca Juga: Operasi Zebra Semeru Dimulai, Polda Jatim Fokus Tekan Angka Laka Lantas

Dalam forum itu, Shifa hadir bersama kliennya, AW, gadis disabilitas yang diduga menjadi korban kekerasan seksual oleh tetangganya sendiri yang berusia sekitar 70 tahun.

Di hadapan pengurus DPW PKB Jatim dan anggota Fraksi PKB DPRD Jawa Timur, Shifa meminta aparat penegak hukum segera menangkap terduga pelaku.

Menurutnya, laporan kasus tersebut telah masuk ke Polres Lumajang hampir satu bulan lalu, namun hingga kini belum ada penangkapan.

Menindaklanjuti aduan tersebut, Shifa bersama korban didampingi langsung Wakil Ketua DPW PKB Jatim yang juga Ketua DPRD Jatim Musyafak Rouf, Ketua Fraksi PKB DPRD Jatim Muhammad Ashari, Ketua Komisi B DPRD Jatim Anik Maslachah, Erjik Bintoro serta Anggota Komisi E DPRD Jatim Sriatun mendatangi Polda Jatim untuk melaporkan sekaligus meminta percepatan penanganan perkara tersebut.

"Kami di sini mendampingi Bu Shifa, kita teruskan sesuai dengan prosedur-prosedur hukum yang berlaku. Sehingga, karena kami di tingkat provinsi tentunya ketika di polres atau di kabupaten itu kurang maksimal maka minta kepada polda atau tingkat provinsi itu ikut juga melakukan pengawasan sekaligus untuk mendorong supaya proses ini ada percepatan," kata Musyafak di Polda Jatim, Jumat (8/5/2026).

Musyafak menegaskan PKB Jatim berkomitmen mengawal proses hukum kasus kekerasan seksual, khususnya yang menimpa kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, agar korban mendapatkan perlindungan dan keadilan.

Ketua Fraksi PKB DPRD Jatim Muhammad Ashari. (Foto: Dony/selalu.id).Ketua Fraksi PKB DPRD Jatim Muhammad Ashari. (Foto: Dony/selalu.id).

Baca Juga: Hadiri Penutupan TMMD ke-130 di Pamekasan, Kapolda Jatim Tekankan Pentingnya Keamanan dan Sinergi Daerah

"Jadi PKB Jawa Timur itu sesuai dengan jargonnya, kita membela wong cilik, orang yang terdzolimi dan orang-orang yang tidak dapat perlakuan keadilan di negeri tercinta ini, itu adalah tujuan PKB, membela yang benar," tegasnya.

Sementara itu, Shifa mengaku meminta pendampingan PKB Jatim agar proses hukum tidak berhenti di tengah jalan.

Apalagi, kasus tersebut telah bergulir hampir satu bulan di Polres Lumajang sejak pertama kali dilaporkan.

"Kenapa kami meminta bantuan hingga provinsi, hingga PKB Provinsi Jawa Timur, karena kami sudah melakukan pelaporan juga di Polres Lumajang, tetapi sampai hari ini prosesnya masih belum tuntas," katanya.

Baca Juga: Polda Jatim Bongkar 45 Kasus TPPO, PMI Non-Prosedural Paling Banyak

"Saat ini di Polres Lumajang sendiri sudah sampai tahap penyidikan. Akan tetapi kami juga butuh bantuan agar lekas menemukan titik yang baik agar terduga, tersangka pelaku ataupun yang terlapor itu bisa segera ditemukan," tambah Shifa.

Ia menegaskan menolak penyelesaian melalui jalur damai karena kekerasan seksual merupakan kejahatan serius, terlebih korbannya merupakan penyandang disabilitas.

Shifa khawatir praktik damai di luar proses hukum justru membuat kasus serupa terus berulang.

"Korban penyandang disabilitas. Kami tidak menerima proses damai karena jika proses damai itu dibiarkan maka selanjutnya akan tetap akan adanya perdamaian jika ada tindak pidana kekerasan seksual. Karena beberapa kasus yang korbannya adalah disabilitas itu tidak tuntas. Selesai di jalur damai," pungkasnya.

Editor : Zein Muhammad
Berita Terbaru

Korupsi Rp10 Miliar, Mantan Dirut KBS Langsung Ditahan

Tersangka berinisial CA yang merupakan mantan Direktur Utama KBS kini resmi ditahan di Rutan Kelas I Surabaya Cabang Kejati Jatim.

PB IPSI Geber 3 Agenda Strategis, Targetkan Pencak Silat Tembus Olimpiade

Dalam momen ini, Bambang Haryo Soekartono dilantik sebagai Ketua IPSI Jatimz yang diharapkan mampu memperkuat organisasi dan meningkatkan prestasi pencak silat.

Polresta Sidoarjo Ungkap 4 Kasus Menonjol, Dari Penipuan hingga BBM Ilegal

​Dalam pengungkapan ini, total sebanyak 14 orang ditetapkan sebagai tersangka. Satu orang pelaku kini masih berstatus daftar pencarian orang (DPO).

Cegah Kebocoran PAD, Pemkab Mojokerto Genjot Digitalisasi Pajak Lewat Jatim Tax

Pemkab Mojokerto berharap administrasi perpajakan daerah semakin transparan, akuntabel, dan mampu menutup celah kebocoran PAD.

Mandor Perhutani Tewas Misterius di RPH Gawok Nganjuk, Ini Identitasnya

Saat ini, jenazah korban telah dibawa ke RS Bhayangkara Nganjuk untuk pemeriksaan lebih lanjut

Kota Mojokerto jadi Pemkot Terbaik di Jatim dalam Penanganan Stunting 2026

Berdasarkan data EPPBGM per akhir Oktober 2026, prevalensi stunting di Kota Mojokerto tercatat 0,78% atau setara 44 balita stunting, jadi terendah di Jatim.