Rabu, 22 Jul 2026 17:50 WIB

BPS Surabaya Tegaskan Sensus Ekonomi 2026 Bukan untuk Pajak

  • Penulis : Ade Resty
  • | Jumat, 08 Mei 2026 12:00 WIB
Kepala BPS Kota Surabaya, Arief Chandra Setiawan. (Dok. BPS Surabaya).
Kepala BPS Kota Surabaya, Arief Chandra Setiawan. (Dok. BPS Surabaya).

selalu.id - Badan Pusat Statistik (BPS) mulai melaksanakan Sensus Ekonomi 2026 di Surabaya sejak 1 Mei hingga 31 Juli 2026.

Pendataan tersebut menargetkan sekitar 415 ribu unit usaha, mulai dari usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), perusahaan besar, hingga bisnis rumahan.

Baca Juga: Pemkot Surabaya Tetapkan Perwalian 75 Anak Perlindungan Khusus

Sensus Ekonomi merupakan pendataan usaha nonpertanian yang digelar setiap 10 tahun sekali.

Kegiatan ini dilakukan untuk memotret kondisi riil perekonomian, perkembangan dunia usaha, serta perubahan struktur ekonomi di daerah.

Kepala BPS Kota Surabaya, Arief Chandra Setiawan mengatakan pendataan kali ini juga mencakup sektor ekonomi digital yang terus berkembang di Kota Pahlawan.

“Seluruh pelaku usaha nonpertanian akan didata, termasuk sektor ekonomi digital, UMKM, usaha rumahan, hingga perusahaan besar,” jelasnya, Jumat (8/5/2026).

Menurut Arief, data yang dihimpun meliputi identitas usaha, nomor induk berusaha (NIB), karakteristik usaha, jumlah tenaga kerja, serta aspek keuangan seperti pendapatan, pengeluaran, dan aset.

Baca Juga: Beredar Kabar Gerai Mie Gacoan di Surabaya Banyak yang Disegel, Ada Apa?

BPS menyiapkan sekitar 1.900 petugas lapangan untuk menjangkau seluruh wilayah Surabaya. Para petugas akan melakukan pendataan hingga Agustus 2026.

Selain mendata perusahaan formal, sensus juga menyasar rumah tangga yang memiliki kegiatan usaha mandiri.

Langkah ini dilakukan untuk menangkap potensi ekonomi informal dan usaha berbasis rumah tangga yang cukup banyak berkembang.

Arief menegaskan seluruh data yang diberikan responden dijamin kerahasiaannya dan tidak digunakan untuk kepentingan perpajakan.

Baca Juga: Mampir di Surabaya, Hasto Bicara Soal Tudingan PDIP Sebagai Dalang Aksi Demonstrasi

“Data bersifat rahasia dan hanya disajikan dalam bentuk agregat. Tidak digunakan untuk kepentingan perpajakan. Jadi murni untuk kebutuhan perencanaan pembangunan,” paparnya.

Arief menambahkan, partisipasi masyarakat menjadi faktor penting agar hasil sensus benar-benar menggambarkan kondisi ekonomi Surabaya secara menyeluruh.

“Kami tidak bisa mengolah data tanpa dukungan dari pelaku usaha. Karena itu partisipasi masyarakat menjadi kunci,” tandasnya.

Editor : Zein Muhammad
Berita Terbaru

Tabrak Truk Parkir, Pasutri di Mojokerto Tewas 

Petugas Unit Gakkum saat ini masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab kecelakaan yang merenggut nyawa pasangan suami istri tersebut.

Ketika Wabup Sidoarjo Mimik Pakai Dana Pribadi Bangun Jembatan Kedungbanteng–Balongdowo

Setelah bertahun-tahun menunggu realisasi pembangunan, akses yang menjadi urat nadi mobilitas masyarakat tersebut kini memasuki tahap pemasangan box culvert.

Seorang Kakek di Mojokerto jadi Korban Gendam, Motor Supra Kesayangan Raib

Peristiwa itu terjadi di area Perumahan Flower Garden, Dusun Glonggongan, Desa Sumbertebu, Kecamatan Bangsal. Korban saat itu tengah mencari rumput.

Resmikan Closed Barn di Pasuruan, Wamenko Pangan Dorong Pengembangan Sapi Perah Dataran Rendah

Inovasi tersebut diyakini dapat menjadi terobosan untuk meningkatkan produksi susu nasional sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap impor.

Dr WP Djatmiko soal OTT Bupati Lombok Barat: Biaya Politik Tinggi hingga Lemahnya Pengawas Internal

Sebaliknya, publik harus mendorong reformasi sistemik pada legal substance dan legal culture agar kasus-kasus korupsi serupa tidak terus berulang.

Eks Dirut Kebun Binatang Surabaya Ditetapkan Tersangka Korupsi Rp10,2 Miliar

Berdasarkan hasil penyidikan, sekitar Rp7 miliar dari total kerugian negara diduga digunakan untuk kepentingan pribadi tersangka.