Aset BUMD Buruk, DPRD Jatim: Harus ada Langkah Konkret dengan Target Khusus!
- Penulis : Dony Maulana
- | Jumat, 01 Mei 2026 14:23 WIB
selalu.id - Pengelolaan aset BUMD Jawa Timur dinilai masih sangat buruk. Data menunjukkan sebagian besar aset non-perbankan justru tidak produktif, menganggur, atau status legalitasnya tidak jelas.
Padahal, aset tersebut seharusnya menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Baca Juga: DPRD dan Pemprov Jatim Sahkan KUA-PPAS P-APBD 2026, Kejar Target IKU hingga Pokir
Ketua Fraksi Golkar DPRD Jatim, Pranaya Yudha Mahardika menjelaskan, masalah utama terletak pada tidak adanya grand design atau roadmap yang jelas dari pemerintah daerah.
Akibatnya, pengelolaan berjalan parsial, tumpang tindih, dan tidak terintegrasi.
Selain itu, banyak aset hasil penyatoran modal (inbreng) yang tidak dikaji kelayakannya, sehingga sulit dimanfaatkan.
"Aset besar tidak berbanding lurus dengan hasil. Bahkan ada aset yang dikuasai pihak lain atau hanya menjadi beban biaya perawatan. Padahal potensinya sangat besar untuk dimonetisasi," jelas Yudha kepada selalu.id, Jumat (1/5/2026)
Baca Juga: Kawal Pertumbuhan Ekonomi, DPRD Jatim Perkuat Sinergi Lewat Agenda Reses
Ia menilai Biro Perekonomian saat ini belum berfungsi maksimal sebagai pengendali. Oleh karena itu, diperlukan transformasi menjadi lembaga Strategic Holding Controller yang kuat.
Langkah konkret yang dituntut adalah penataan aset dalam waktu 12 bulan ke depan. Targetnya, minimal 30-50 persen aset idle harus sudah dimanfaatkan atau dialihkan melalui skema KSP/KSO yang transparan sebelum akhir 2026.
Seperti diketahui, Kondisi pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Jawa Timur dinilai masih timpang dan sangat bergantung pada satu entitas saja.
Baca Juga: Bukan Sekadar Penerima, DPRD Jatim Tekankan Pentingnya Peran Warga Awasi Anggaran Daerah
Data menunjukkan bahwa dari total setoran dividen sebesar Rp488,1 miliar, sekitar 86 persen atau lebih dari Rp420 miliar berasal semata-mata dari Bank Jatim.
Sedangkan Jawa Tengah sendiri memiliki deviden sebesar Rp696 miliar, jauh lebih tinggi jika dibandingkan Jawa Timur.
"Kami minta aset tidak lagi diposisikan sebagai beban, tapi dioptimalkan menjadi sumber nilai ekonomi nyata bagi masyarakat Jawa Timur," tegas Yudha.
Editor : Zein Muhammad
