Kamis, 19 Nov 2026 08:50 WIB

Aset BUMD Buruk, DPRD Jatim: Harus ada Langkah Konkret dengan Target Khusus!

Ketua Fraksi Golkar DPRD Jatim, Pranaya Yudha Mahardika. (Dok. Fraksi Golkar for selalu.id).
Ketua Fraksi Golkar DPRD Jatim, Pranaya Yudha Mahardika. (Dok. Fraksi Golkar for selalu.id).

selalu.id - Pengelolaan aset BUMD Jawa Timur dinilai masih sangat buruk. Data menunjukkan sebagian besar aset non-perbankan justru tidak produktif, menganggur, atau status legalitasnya tidak jelas.

Padahal, aset tersebut seharusnya menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Baca Juga: Fraksi PDIP DPRD Jatim Sentil Alokasi Anggaran Trans Laut Rp15 M, Seharusnya Begini

Ketua Fraksi Golkar DPRD Jatim, Pranaya Yudha Mahardika menjelaskan, masalah utama terletak pada tidak adanya grand design atau roadmap yang jelas dari pemerintah daerah.

Akibatnya, pengelolaan berjalan parsial, tumpang tindih, dan tidak terintegrasi.

Selain itu, banyak aset hasil penyatoran modal (inbreng) yang tidak dikaji kelayakannya, sehingga sulit dimanfaatkan.

"Aset besar tidak berbanding lurus dengan hasil. Bahkan ada aset yang dikuasai pihak lain atau hanya menjadi beban biaya perawatan. Padahal potensinya sangat besar untuk dimonetisasi," jelas Yudha kepada selalu.id, Jumat (1/5/2026)

Baca Juga: APBD Jatim 2027 Disetujui, DPRD Ingatkan Pemprov soal Risiko Defisit dan SiLPA

Ia menilai Biro Perekonomian saat ini belum berfungsi maksimal sebagai pengendali. Oleh karena itu, diperlukan transformasi menjadi lembaga Strategic Holding Controller yang kuat.

Langkah konkret yang dituntut adalah penataan aset dalam waktu 12 bulan ke depan. Targetnya, minimal 30-50 persen aset idle harus sudah dimanfaatkan atau dialihkan melalui skema KSP/KSO yang transparan sebelum akhir 2026.

Seperti diketahui, Kondisi pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Jawa Timur dinilai masih timpang dan sangat bergantung pada satu entitas saja.

Baca Juga: Fraksi PDI Perjuangan Desak Pemprov Jatim Lindungi UMKM Gegara Ekspor Turun Impor Naik

Data menunjukkan bahwa dari total setoran dividen sebesar Rp488,1 miliar, sekitar 86 persen atau lebih dari Rp420 miliar berasal semata-mata dari Bank Jatim.

Sedangkan Jawa Tengah sendiri memiliki deviden sebesar Rp696 miliar, jauh lebih tinggi jika dibandingkan Jawa Timur.

"Kami minta aset tidak lagi diposisikan sebagai beban, tapi dioptimalkan menjadi sumber nilai ekonomi nyata bagi masyarakat Jawa Timur," tegas Yudha.

Editor : Zein Muhammad
Berita Terbaru

Momen Kapolda Jatim Pulang ke SMAN 1 Sumberrejo Bojonegoro, Beri Pesan Menyentuh ke Siswa

Kunjungan ini menjadi momen emosional dan penuh nostalgia setelah 35 tahun dirinya meniti karier hingga memimpin Korps Bhayangkara di Jawa Timur.

PKL Embong Belimbing Digusur, DPRD Surabaya Desak Pemkot Perbarui Regulasi Wisata Kuliner

Meski menilai aktivitas perdagangan di Embong Belimbing tidak sesuai ketentuan. Afif menyebut pedagang masih dapat mempertimbangkan lokasi lain untuk usaha.

Penampakan Retakan Rumah Warga Imbas Proyek Gedung di Kedung Asem Surabaya

Selain keretakan dinding yang semakin parah, warga setempat juga mengeluhkan polusi debu, kebisingan yang mengganggu hingga tengah malam.

Siap-siap! Jawa Timur Bakal Dilanda Cuaca Ekstrem, Ini Peringatan BMKG

BMKG memprakirakan kondisi hujan sedang-lebat disertai petir dan angin kencang ini masih dapat berlangsung dalam pekan ini.

Dukungan Pendampingan Proyek Investasi Kejati Jatim ke Pelindo Regional 3 Diganjar Penghargaan

Sinergi tersebut diharapkan mampu menciptakan ekosistem kepelabuhanan yang profesional, berintegritas, dan berdaya saing.

Proyek Gedung di Kedung Asem Surabaya Dikeluhkan Warga, Bikin Rumah Rusak dan Bising

Wendy menyebut sedikitnya 30 rumah di sejumlah blok Perumahan Springville Residence terdampak aktivitas proyek. Dari retakan, debu, hingga membuat bising.