Kamis, 13 Agu 2026 07:52 WIB

Kemenkumham Jatim Dampingi Jember, Susun Perda Berkualitas dan Tepat Sasaran

Kakanwil jawa timur haris sukamto didampingi PJ.Sekda jember saat foto bersama diaula pemkab jember. (Foto: dok.kominfo)
Kakanwil jawa timur haris sukamto didampingi PJ.Sekda jember saat foto bersama diaula pemkab jember. (Foto: dok.kominfo)

selalu.id - Pemerintah Kabupaten Jember terus memperkuat kualitas produk hukum daerah melalui sinergi bersama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Hal ini ditandai dengan kunjungan kerja Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenkumham Jawa Timur, Haris Sukamto, pada Jumat (10/4/2026).

Kegiatan yang berlangsung di Aula Bawah Timur Kantor Pemkab Jember tersebut dihadiri oleh Pj. Sekda Jember Akhmad Helmi Luqman, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Ratno C. Sembodo, Kepala Bagian Hukum Ervan Setiawan, serta sejumlah pimpinan OPD terkait.

Baca Juga: Jember Pecahkan Dua Rekor MURI dalam Peringatan HAN 2026

Dalam keterangannya, Kakanwil Kemenkumham Jatim Haris Sukamto menegaskan bahwa kunjungan ini difokuskan pada pendampingan penyusunan naskah akademik sebagai fondasi utama dalam pembentukan Peraturan Daerah (Perda). Menurutnya, naskah akademik memiliki peran strategis dalam memastikan kualitas substansi regulasi.

“Penyusunan naskah akademik ini sangat penting bagi proses pembentukan peraturan daerah. Semuanya harus diawali dengan perancangan yang matang agar substansi perda benar-benar tepat sasaran,” ujar Haris.

Ia menambahkan, naskah akademik bukan sekadar pelengkap administratif, melainkan instrumen penting untuk menjamin bahwa setiap kebijakan yang dituangkan dalam Perda memiliki dasar kajian yang kuat dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Haris juga mengapresiasi sinergi yang terjalin antara Kanwil Kemenkumham Jawa Timur dengan Pemerintah Kabupaten Jember. Menurutnya, kolaborasi tersebut menjadi kunci dalam menghasilkan produk hukum daerah yang berkualitas dan berdaya guna.

Baca Juga: SMPN 7 Jember Direvitalisasi, Fasilitas Belajar Diperkuat hingga GOR untuk Pembinaan Atlet

“Semangat kami adalah memastikan Perda yang terbentuk mampu menjamin kepastian hukum bagi masyarakat. Mutu dan kualitasnya harus terjaga sehingga dapat menjadi landasan yang kuat dalam pelaksanaannya,” imbuhnya.

Meski secara teknis peran Kemenkumham berada pada tahap harmonisasi regulasi, Haris menegaskan pihaknya tetap berkomitmen mengawal proses hingga ke tahap pembahasan di legislatif, yakni di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember.

Ia berharap pemerintah daerah mampu menjaga substansi regulasi agar tidak terdistorsi oleh kepentingan politik yang berlebihan.

Baca Juga: Sederet Komitmen Pemkab Jember Dukung Pengembangan Generasi Muda Lewat Gerakan Pramuka

“Kami berharap proses ini tetap berjalan sesuai jalur. Saat masuk ke ranah politik di DPRD, substansi perda harus tetap utuh dan tidak terpotong-potong,” tegasnya.

Ke depan, Kanwil Kemenkumham Jawa Timur akan terus menjalin komunikasi intensif dengan pihak legislatif guna memastikan setiap Perda yang dihasilkan benar-benar memberikan manfaat bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Jember," pungkasnya.(ADV)

Editor : Redaksi
Berita Terbaru

Dua Motor Tabrakan di Kebontunggul Mojokerto, 3 Orang Tewas dan Satu Kritis

Saat ini, kecelakaan maut tersebut tengah didalami kepolisian setempat untuk mengungkap penyebabnya. Sementara semua korban sudah ditangani di rumah sakit.

Manjakan Tamu di HUT RI ke-81, ASTON Inn Jemursari Surabaya Siapkan Promo Menginap hingga Upgrade Kamar Gratis

Hotel berkonsep modern ini menghadirkan promo khusus bertajuk "Merdeka Deals" yang berlaku sepanjang bulan Agustus 2026.

LPSK Sosialisasi UU Nomor 3 Tahun 2026 di Surabaya, Tekankan Percepatan Restitusi Korban Sejak Penyidikan

LPSK mengatakan bahwa sosialisasi digelar karena masih banyak saksi dan korban yang belum mengetahui hak dasar serta bentuk pemulihan yang dijamin oleh negara.

Bantah Rugikan Negara Rp83,2 Miliar, Tiga Mantan Pejabat Pelindo 3 Tegaskan Tak Terima Suap

Atas dasar itu, tim penasihat hukum meminta majelis hakim Tipikor Surabaya membebaskan ketiga terdakwa dari seluruh tuduhan, memulihkan nama baik.

Wali Kota Eri Minta Figur Cak dan Ning Surabaya jaga Attitude dan Akhlak Buntut Kasus Dugaan Aborsi

Kata Eri, Cak dan Ning merupakan bagian dari figur yang membawa nama Kota Surabaya. Karena itu, perilaku pribadi menjadi salah satu hal yang harus diperhatikan.

Derita Korban Kejahatan Jalanan: Tak Tercover BPJS, Orang Tua Kelimpungan

LPSK mengakui keterbatasan anggaran yang dimiliki. Untuk mengatasi tagihan medis yang fantastis, menerapkan skema kolaborasi atau cost sharing bersama Pemda.