DPRD Jatim: WFH Bukan Cuma Fleksibilitas, Tapi Simulasi Efisiensi Energi dan Anggaran
- Penulis : Dony Maulana
- | Selasa, 31 Mar 2026 15:54 WIB
selalu.id - DPRD Jawa Timur akan menerapkan kebijakan work from home (WFH) setiap hari Rabu mulai besok, 1 April 2026.
Kebijakan ini bukan hanya untuk meningkatkan fleksibilitas kerja, melainkan sebagai simulasi besar untuk menguji efisiensi energi dan penghematan anggaran di birokrasi daerah.
Baca Juga: Jatim Masih jadi Target Jaringan Internasional, DPRD Soroti Lemahnya Pencegahan Narkoba
Langkah ini merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran Nomor 800/1141/204/2026 tentang fleksibilitas tugas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dikeluarkan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa.
Sekretaris DPRD Jatim, Ali Kuncoro menegaskan bahwa penerapan WFH tidak dimaknai sebagai pelonggaran kinerja.
"Tidak ada layanan yang terganggu. Semua tetap berjalan sesuai mekanisme, hanya pola kerjanya yang disesuaikan," jelasnya saat dikonfirmasi, Selasa (31/3/2026).
Di balik kebijakan tersebut, DPRD Jatim menyusun strategi efisiensi yang lebih luas. Aktivitas kantor diatur ulang dengan rapat dipusatkan di luar hari Rabu.
Baca Juga: Penebangan Hutan Ilegal Picu Risiko Karhutla, Anggota DPRD Jatim Minta Pengawasan Diperketat
Penggunaan listrik ditekan saat gedung tidak aktif, dan ASN didorong menggunakan transportasi umum. Bagi ASN dari luar kota, juga disiapkan ruang inap sederhana untuk menekan mobilitas harian.
Penerapan WFH dilakukan secara diferensiasi: ASN yang terlibat langsung dalam kegiatan dewan seperti pendampingan kunjungan kerja dan reses tetap bekerja seperti biasa dengan skema penyesuaian, sementara pegawai administratif wajib menjalankan WFH setiap Rabu.
Ali menekankan bahwa efisiensi yang ditargetkan tidak hanya menyasar listrik dan bahan bakar, melainkan juga seluruh belanja operasional.
Baca Juga: DPRD Jatim Desak Pemprov Susun Kajian Ilmiah Peta Potensi Pendapatan Daerah
"Efisiensi anggaran bisa kita dapatkan, penghematan energi berjalan, tapi produktivitas tidak boleh turun. Itu kuncinya," tegasnya.
Kebijakan ini juga menjadi uji coba apakah pola kerja hibrida di pemerintahan daerah mampu menjawab tantangan kinerja birokrasi dan tekanan efisiensi di tengah dinamika ekonomi.
Jika berhasil, model "WFH tematik" yang terkait dengan penghematan energi berpotensi menjadi standar baru tata kelola pemerintahan daerah.
Editor : Zein Muhammad
