Selasa, 04 Agu 2026 22:00 WIB

Pengganti Ketua DPRD Surabaya Masih Misterius, Siapa yang Bakal Jadi?

  • Penulis : Ade Resty
  • | Senin, 30 Mar 2026 11:57 WIB
Ketua DPC PDI Perjuangan Surabaya, Armuji.(Foto: Ade/selalu.id).
Ketua DPC PDI Perjuangan Surabaya, Armuji.(Foto: Ade/selalu.id).

selalu.id - Proses penentuan Ketua DPRD Kota Surabaya dari Fraksi PDI Perjuangan masih menunggu rekomendasi dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP).

Ketua DPC PDI Perjuangan Surabaya, Armuji menegaskan bahwa hingga saat ini surat rekomendasi dari DPP belum turun.

Baca Juga: Tergerus Pasar Digital, Pedagang Kampung Bendera Darmokali Surabaya Menangis Omzet Anjlok

“Masih diolah di pusat. Kita di daerah tinggal menunggu saja,” jelasnya saat ditemui di sela kegiatan halalbihalal alumni Posko Pandegiling, Minggu, (28/3/2026).

Menurut Armuji, DPC telah mengirimkan sejumlah nama anggota fraksi sebagai bahan pertimbangan DPP untuk menentukan sosok Ketua DPRD Surabaya definitif. Namun, keputusan akhir sepenuhnya menjadi kewenangan pusat.

“Kita sudah kirim nama-nama dari fraksi. Nanti kalau sudah turun, baru diproses sesuai mekanisme, mulai dari partai hingga ke lembaga terkait,” katanya.

Saat ditanya soal waktu turunnya rekomendasi, Armuji mengaku belum dapat memastikan. Ia menegaskan bahwa pihaknya tidak bisa mendesak keputusan DPP.

Baca Juga: Revitalisasi Pasar Keputran Surabaya Kini Sudah 60 Persen, Pemotongan Unggas Dipindah ke RPU

“Tidak bisa kita mendikte pusat. Kita tunggu saja,” paparnya.

Selain itu, Armuji juga menyinggung proses Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD Surabaya.

Ia menyebut, mekanisme PAW akan mengikuti aturan yang berlaku, termasuk ketentuan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Baca Juga: DPRD Minta Pemkot Surabaya Tak Tunggu Laporan Warga untuk Normalisasi Saluran Air

Terkait isu nama yang berpotensi masuk dalam PAW, seperti Syaifuddin Zuhri atau Kaji Ipuk, Armuji enggan berkomentar jauh.

Wakil Wali Kota Surabaya ini kembali menegaskan bahwa seluruh keputusan tetap berada di tangan DPP.

“Kamu mancing-mancing aja. Itu kewenangan pusat,” tandasnya.

Editor : Zein Muhammad
Berita Terbaru

Pria di Gangsir Pasuruan Tewas usai Ditangkap Polisi, Keluarga Tuntut Keadilan

Keluarga menegaskan, jika ditemukan indikasi pelanggaran prosedur oleh oknum petugas, proses hukum tegas harus ditegakkan.

Potret Sentuhan Kemanusiaan Polisi untuk Korban KMP Mutiara Sentosa II

Pelayanan itu dilakukan agar proses evakuasi hingga penanganan pascakejadian berlangsung efektif dan seluruh korban dapat segera memperoleh pelayanan terbaik.

Kepala Basarnas Sebut Operasi SAR KMP Mutiara Sentosa II Segera Ditutup

Hingga saat ini belum ada laporan resmi terkait penumpang yang hilang, sehingga Basarnas optimis operasi pencarian dan pertolongan dapat segera dihentikan.

BPKH Salurkan Rp2,06 Triliun Nilai Manfaat Tahap I pada 5,7 Juta Jemaah Haji Tunggu

Penyaluran ini merupakan bagian dari optimalisasi manfaat dana haji yang dikelola secara berkelanjutan agar dapat dirasakan oleh seluruh jemaah.

Korban Meninggal dalam Tragedi KMP Mutiara Sentosa II Dapat Santunan Rp125 Juta per Orang

Wamenhub Suntana menyatakan pemberian santunan ini merupakan wujud nyata kehadiran pemerintah bagi masyarakat yang menjadi korban kecelakaan angkutan umum.

Kejati Jatim Lelang Mobil, Motor hingga Tanah di Mojokerto, Berikut Tanggal Dibuka dan Syaratnya

Kajati Jatim Abdul Qohar menjamin proses lelang transparansi dan masyarakat tak kuatir lantaran semua proses menggunakan sistem elektronik yang canggih.