Jumat, 04 Sep 2026 17:50 WIB

DPRD Surabaya Ingatkan ASN Harus Optimal Layani Publik saat Lebaran

  • Penulis : Ade Resty
  • | Rabu, 11 Mar 2026 14:02 WIB
Anggata Komisi A DPRD Surabaya Azhar Kahfi. (Foto: Ade/selalu.id).
Anggata Komisi A DPRD Surabaya Azhar Kahfi. (Foto: Ade/selalu.id).

selalu.id - Anggota Komisi A DPRD Surabaya, Azhar Kahfi mengingatkan agar fleksibilitas kerja Work From Anywhere (WFA) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) menjelang Lebaran 2026 tidak berdampak pada turunnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Azhar Kahfi menegaskan, meskipun WFA diberlakukan mulai 16, 17, 25, 26, dan 27 Maret 2026, ASN tetap harus menjaga produktivitas serta memastikan layanan kepada warga tetap berjalan optimal.

Baca Juga: Marak Pemotongan Unggas Ilegal di Permukiman Padat Surabaya, DPRD Bilang Begini

“Momentum Lebaran memang penting bagi ASN untuk berkumpul dengan keluarga. Tapi masyarakat juga tetap membutuhkan layanan administrasi kependudukan, kesehatan, pendidikan, perizinan hingga bantuan sosial. Di titik itu, negara harus tetap hadir,” tegasnya, Rabu (11/3/2026).

Menurut Azhar, sejumlah perangkat daerah memiliki layanan yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan warga dan tidak mengenal jeda pelayanan.

Di antaranya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil), Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol), Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Sosial, Dinas Perhubungan, hingga Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

Politisi Partai Gerindra itu menekankan, perubahan pola kerja tidak boleh membuat masyarakat merasakan perlambatan layanan.

Baca Juga: Ketika Korban Penganiayaan di Surabaya Diintimidasi dan Ditawari Uang Damai Rp150 Juta

“Jangan sampai warga merasa pelayanan melambat hanya karena pola kerja berubah. Ukurannya sederhana, apakah masyarakat tetap terlayani dengan cepat, jelas, dan tanpa dipersulit,” jelasnya.

Azhar menjelaskan kebijakan WFA merupakan bagian dari transformasi birokrasi yang lebih adaptif. Namun menurutnya, sistem kerja fleksibel harus diimbangi dengan kesiapan layanan digital serta pengukuran kinerja berbasis hasil.

“Kalau sistemnya sudah matang, lokasi kerja bukan lagi persoalan. Yang diukur adalah hasil dan kecepatan layanan,” katanya.

Baca Juga: Air PDAM Bocor Rp400 Miliar, DPRD Surabaya Ungkap Praktik Pengelolaan Air Mandiri di Perumahan Elit

Ia juga mengingatkan pentingnya akuntabilitas serta koordinasi antarperangkat daerah selama kebijakan tersebut berlangsung. Setiap dinas diminta menyusun pembagian jadwal kerja yang proporsional serta sistem pemantauan kinerja berbasis output.

“WFA adalah bentuk fleksibilitas, bukan pengurangan tanggung jawab. ASN tetap memegang mandat pelayanan publik. Surabaya sudah dikenal sebagai kota dengan birokrasi yang responsif. Standar itu harus tetap dijaga,” tandas Azhar.

Editor : Zein Muhammad
Berita Terbaru

Kemenag Jatim dan Baznas Kirim 27 Ton Bantuan Logistik untuk Korban Bencana di NTT

Pengiriman ini merupakan hasil kolaborasi bersama Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Jatim dan Forum Zakat (FOZ) Jatim.

Ternyata Banyak Sarjana di Surabaya Belum Update KK, Disdukcapil Wanti-wanti Begini

Irvan menekankan, kesadaran memperbarui data kependudukan kian krusial menyongsong era integrasi data nasional dan pengembangan Digital Public Infrastructure.

Korban Keracunan MBG Sidoarjo Tembus 730 Orang, BGN-SPPG Malah Mangkir di Hearing DPRD

Anggota Komisi D DPRD Sidoarjo, Usman, mendesak audit dan pemeriksaan menyeluruh terhadap seluruh dapur penyedia program MBG.

Sambut Hari Pelanggan Nasional 2026, BRI Cabang Mojokerto Beri Kejutan Haru untuk Nasabah

Momen tahunan ini dimanfaatkan sebagai wadah menyapa langsung sekaligus mendekatkan diri dengan nasabah setia.

Tak Cuma Fisik, Dinkes Sidoarjo Gelar Rapid Asesmen Jiwa Pulihkan Trauma Santri Keracunan MBG

Langkah rapid asesmen ini menegaskan komitmen Pemkab Sidoarjo bahwa penanganan darurat MBG dilakukan secara menyeluruh hingga aspek psikologis korban pulih.

Tiga OPD Pemkab Jember Sabet Penghargaan Public Service of The Year 2026

Gus Fawait menegaskan apresiasi ini bukan sekadar piala biasa, melainkan pelecut semangat agar Pemkab Jember terus melahirkan terobosan baru.