Rabu, 18 Nov 2026 05:01 WIB

Jadi Pilot Project Nasional, DPRD Surabaya Soroti 239.277 KK DTSEN Tak Ditemukan

  • Penulis : Ade Resty
  • | Rabu, 14 Jan 2026 18:39 WIB
Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko
Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko

selalu.id - Kota Surabaya yang ditunjuk sebagai pilot project nasional Program Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) justru masih menyisakan pekerjaan rumah besar. 

 

Baca Juga: DPRD Surabaya Sentil Pemkot soal Lambannya Serapan Anggaran Gen Z Rp47 Miliar

Sebanyak 239.277 kepala keluarga (KK) tercatat belum terverifikasi atau masuk kategori tidak ditemukan.

 

Persoalan ini menjadi sorotan serius DPRD Kota Surabaya dalam rapat kerja bersama jajaran Pemerintah Kota Surabaya di Gedung DPRD, Rabu (14/1/2025).

 

Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko atau akrab disapa Cak Yebe, mengapresiasi kinerja aparatur sipil negara (ASN) yang bertugas sebagai surveyor DTSEN. 

 

Namun, ia menegaskan, capaian tersebut tidak boleh membuat Pemkot lengah terhadap ribuan data warga yang belum terverifikasi.

 

“DPRD mengapresiasi kerja keras ASN di lapangan. Pendataan DTSEN ini bukan pekerjaan mudah, butuh tenaga, ketelitian, dan kesabaran tinggi,” ujar Cak Yebe.

 

Meski demikian, Cak Yebe menegaskan bahwa angka 239.277 KK tidak ditemukan harus segera dituntaskan. Ia menjelaskan, kategori tidak ditemukan bukan semata karena kelalaian petugas, melainkan dipengaruhi dinamika masyarakat perkotaan.

 

“Warga sudah dikunjungi lebih dari dua kali, tapi tidak ditemui sesuai alamat. Ada yang pindah kecamatan, ada yang keluar kota, bahkan ada yang sudah tidak menetap,” jelasnya.

 

Baca Juga: DPRD Surabaya Wanti-wanti Kampung Pancasila jangan Cuma 'Keren' Pas Ada Lomba

Cak Yebe mengingatkan, posisi Surabaya sebagai daerah percontohan nasional membuat persoalan data ini menjadi sorotan banyak pihak. 

 

Terlebih, Pemkot Surabaya telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Nasional, dan program DTSEN juga mendapat apresiasi dari Gubernur Jawa Timur.

 

“Bu Gubernur bahkan meminta pendataan DTSEN dilakukan serentak di 37 kabupaten/kota di Jawa Timur, dengan Surabaya sebagai starter atau contoh. Jangan sampai daerah lain justru lebih cepat selesai daripada Surabaya,” tegasnya.

 

Komisi A DPRD Surabaya juga menyoroti metode pendataan yang saat ini masih mengandalkan ASN sebagai surveyor lapangan. Menurut Cak Yebe, pendekatan tersebut perlu dievaluasi, terutama untuk kawasan perumahan menengah ke atas, cluster premium, hingga apartemen.

 

Baca Juga: Fraksi Golkar DPRD Surabaya Kerja Sama dengan Konjen China, Fokus Sains hingga Transfer Teknologi ​

“Karakter pemukiman ini berbeda. Akses terbatas, sistem keamanan ketat, tidak bisa disamakan dengan kampung padat penduduk,” katanya.

 

Untuk itu, ia mendorong Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP) melibatkan asosiasi pengembang seperti APERSI dan REI Surabaya agar membantu memfasilitasi tim surveyor dalam mendata warga di kawasan perumahan dan apartemen.

 

Sebagai langkah percepatan, DPRD juga meminta Pemkot Surabaya melakukan jemput bola dengan melibatkan perangkat kewilayahan hingga tingkat paling bawah.

 

“RT dan RW itu ujung tombak. Mereka tahu persis kondisi warganya. Kalau dilibatkan aktif, saya yakin pendataan DTSEN bisa lebih cepat dan akurat,” pungkas Cak Yebe.

Editor : Ading
Berita Terbaru

Waspada! 7 Makanan dan Minuman Ini Bikin Urine Keruh, Bisa Rusak Ginjal

​Gejala-gejala tersebut bisa jadi indikasi infeksi saluran kemih (ISK), batu ginjal, dehidrasi berat, atau gangguan kesehatan lainnya.

Vivo V80 dan Vivo V80 FE Hadir di Indonesia, Ini Harga hingga Kualitasnya

Bagi masyarakat yang tertarik meminang lini terbaru ini, Vivo menghadirkan program harga spesial yang berlaku hingga 30 November 2026.

Satpol PP Geledah Pedagang Buah Tanjungsari, Asosiasi: Kami Bukan Penjahat, Jangan Berlebihan!

Kata pedagang, pola pengawasan tersebut perlu dievaluasi agar penertiban tidak menimbulkan kesan bahwa pedagang diperlakukan seperti pelaku pelanggaran pidana.

Pemkab Sidoarjo Ajak Warga Ubah Pekarangan jadi Sumber Uang Lewat Program Teras Pangan B2SA

Melalui pengembangan ayam petelur dan tanaman pisang Cavendish, program Teras Pangan B2SA diharapkan mampu memperkuat ketersediaan pangan keluarga.

Polda Jatim Gulung Sindikat Penipuan Jual Beli Kendaraan Online Beromzet Miliaran Rupiah

​Polda Jatim kini telah membentuk tim gabungan untuk mendalami aliran dana serta memburu kemungkinan adanya korban lain.

PDS Perkuat Pendampingan Hukum dengan Kejari Tanjung Perak Surabaya

Melalui kerja sama ini, PDS dapat memperoleh pendampingan hukum dalam menghadapi dinamika proses bisnis dan perkembangan regulasi.