Selasa, 17 Nov 2026 05:25 WIB

Diduga Pemalsuan Tanda Tangan, CEO RS Pura Raharja Surabaya Dilaporkan ke Polisi

selalu.id - Ketua Umum Perkumpulan Abdi Negara Jatim, Adhy Karyono (juga menjabat sebagai Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur), melalui kuasa hukumnya Syaiful Ma'arif, resmi melaporkan CEO RS Pura Raharja Surabaya, Ishaq Jayabrata, ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Jatim pada Rabu (31/12/2025) petang.

 

Baca Juga: Pemprov Jatim Bakal Rombak Jajaran Direksi PT PWU dan PT JGU

Pelaporan ini dilakukan setelah Ishaq Jayabrata tidak mengindahkan peringatan terakhir yang diberikan untuk meninggalkan posisinya, dengan tenggat waktu 24 jam.

 

"Kami telah memberikan kesempatan selama satu hari penuh, namun pihak yang bersangkutan tidak menanggapi sehingga kami mengambil langkah untuk melaporkan Bapak Ishaq ke Polda Jatim," ujar Syaiful Ma'arif usai melaporkan.

 

Dasar pelaporan adalah dugaan pemalsuan tanda tangan pada surat perpanjangan jabatan Ishaq sebagai CEO. Rasiyo, yang menjabat Ketua Umum Perkumpulan Abdi Negara Jatim pada saat surat tersebut dikeluarkan dan kini menjadi Anggota Komisi E DPRD Jatim dari Fraksi Demokrat, telah memberikan surat pernyataan bahwa ia tidak pernah menandatangani Surat Keputusan Nomor 006/AN-JATIM/X/2021 tentang Penunjukan Pelimpahan Tugas dan Tanggung Jawab Pengelolaan Rumah Sakit.

 

Baca Juga: Rasiyo Diundang Untuk Klarifikasi Kasus RS Pura Raharja, Ishaq Laporkan Balik Ke Polda Jatim  

"Artinya, surat keputusan yang menjadi dasar perpanjangan jabatan Bapak Ishaq Jayabrata sebagai CEO periode 2021-2026 tidak sah dan tidak memiliki dasar hukum yang kuat secara hukum," jelas Syaiful.

 

Syaiful menambahkan bahwa Rasiyo telah memberikan dua surat pernyataan sebagai bukti. Surat pertama menyatakan bahwa tanda tangannya diduga dipalsukan oleh pihak tidak dikenal, sedangkan surat kedua menyatakan bahwa RS Pura Raharja merupakan aset milik KORPRI Jatim yang dikelola di bawah naungan Perkumpulan Abdi Negara Jatim. Dalam pelaporan ini, pihaknya juga membawa sebanyak 24 alat bukti mulai dari akta pendirian perkumpulan hingga surat-surat yang digunakan Ishaq sebagai dasar untuk tetap menjabat.

 

Baca Juga: Kasus RS Pura Raharja, Kuasa Hukum Ishaq Jayabrata Sebut Masalah Rumit dan Panjang  

Dikonfirmasi secara terpisah, Rasiyo mengakui adanya dugaan pemalsuan tanda tangannya. "Secara tampilan memang terlihat dipalsukan, dan saya sendiri tidak mengetahui siapa yang melakukan itu," ujarnya. Namun, ia berharap permasalahan ini dapat diselesaikan secara kondusif.

 

"Yang berwenang saat ini adalah Bapak Adhy Karyono sebagai Ketua Umum Perkumpulan Abdi Negara Jatim. Saya berharap beliau bisa bertemu dengan Bapak Imam Utomo sebagai penasihat perkumpulan. Selain itu, Bapak Ishaq Jayabrata jangan hanya asal dipecat karena beliau berjasa besar dalam mengembangkan RS Pura Raharja. Mungkin bisa diberikan posisi sebagai Wakil CEO atau Koordinator Pengawas RS," tambah Rasiyo.

Editor : Ading
Berita Terbaru

Korupsi Rp10 Miliar, Mantan Dirut KBS Langsung Ditahan

Tersangka berinisial CA yang merupakan mantan Direktur Utama KBS kini resmi ditahan di Rutan Kelas I Surabaya Cabang Kejati Jatim.

PB IPSI Geber 3 Agenda Strategis, Targetkan Pencak Silat Tembus Olimpiade

Dalam momen ini, Bambang Haryo Soekartono dilantik sebagai Ketua IPSI Jatimz yang diharapkan mampu memperkuat organisasi dan meningkatkan prestasi pencak silat.

Polresta Sidoarjo Ungkap 4 Kasus Menonjol, Dari Penipuan hingga BBM Ilegal

​Dalam pengungkapan ini, total sebanyak 14 orang ditetapkan sebagai tersangka. Satu orang pelaku kini masih berstatus daftar pencarian orang (DPO).

Cegah Kebocoran PAD, Pemkab Mojokerto Genjot Digitalisasi Pajak Lewat Jatim Tax

Pemkab Mojokerto berharap administrasi perpajakan daerah semakin transparan, akuntabel, dan mampu menutup celah kebocoran PAD.

Mandor Perhutani Tewas Misterius di RPH Gawok Nganjuk, Ini Identitasnya

Saat ini, jenazah korban telah dibawa ke RS Bhayangkara Nganjuk untuk pemeriksaan lebih lanjut

Kota Mojokerto jadi Pemkot Terbaik di Jatim dalam Penanganan Stunting 2026

Berdasarkan data EPPBGM per akhir Oktober 2026, prevalensi stunting di Kota Mojokerto tercatat 0,78% atau setara 44 balita stunting, jadi terendah di Jatim.