112 Jukir Liar Ditangkap, Pemkot Surabaya Siapkan Sistem Parkir Cashless di 2026
- Penulis : Ade Resty
- | Jumat, 12 Des 2025 20:43 WIB
selalu.id - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya bersama Polrestabes Surabaya menangkap 112 juru parkir (jukir) liar dalam dua minggu terakhir.
Mayoritas dari mereka beroperasi di area tempat usaha yang termasuk objek pajak parkir, sehingga rawan menimbulkan kerugian bagi pemilik usaha.
Baca Juga: Diperiksa Bapenda Surabaya soal Kepatuhan Pajak PBJT, Manajemen RM Ayam Goreng Ny Suharti Bungkam
“112 jukir diamankan. Rata-rata mereka beroperasi di lokasi pajak parkir,” kata Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi di Balai Kota, Jumat (12/12/2025).
Eri menegaskan penertiban dilakukan untuk menjaga transparansi pengelolaan parkir, sekaligus melindungi pemilik usaha dari potensi manipulasi pendapatan.
“Sering terjadi selisih pendapat antara yang punya lahan dan pengelolanya. Maka harus diselesaikan,” ujarnya.
Menurutnya, perbedaan laporan pendapatan muncul karena masih ada titik parkir yang tidak menggunakan sistem pencatatan digital.
Eri menilai celah ketidaksesuaian data hanya dapat ditutup dengan sistem One Gate System atau palang parkir otomatis.
“Kalau tidak pakai palang, pasti ada perbedaan. Jukir bilang 10 kendaraan, pemilik usaha bilang 15. Jalan satu-satunya ya palang parkir,” tegasnya.
Ia meminta pemilik usaha segera melapor apabila menemukan jukir tak beratribut resmi atau tarif parkir yang tak sesuai ketentuan.
Baca Juga: 75 Anak Surabaya Resmi Kantongi Penetapan Perwalian, Hak Pendidikan hingga Kesehatan Terjamin
“Konsumen bisa malas datang kalau jukir tidak pakai rompi atau tarifnya ngawur. Kalau pemilik usaha lapor, Polrestabes pasti tindak,” katanya.
Penertiban jukir liar juga menjadi bagian dari pembenahan besar menuju transaksi parkir non-tunai (cashless) yang ditargetkan berjalan penuh pada 2026.
Eri menegaskan uang tunai menjadi sumber utama ketidaksesuaian laporan.
“Satu-satunya jalan adalah cashless. Bisa e-toll atau parkir berlangganan,” tuturnya.
Pemkot menyiapkan berbagai opsi pembayaran, mulai e-toll, QRIS, hingga parkir berlangganan. Pada tahap uji coba, pembayaran tunai tetap akan dibuka untuk melihat kebiasaan pengguna.
Baca Juga: Mantan Dirut KBS jadi Tersangka, Wali Kota Eri Janji Usut Tuntas Kasus Selisih Kas Rp10 M
“Nanti terlihat mana yang lebih banyak dipakai, tunai atau non-tunai,” imbuhnya.
Untuk memastikan sistem yang dipilih sesuai kebutuhan warga, Pemkot berencana menggelar polling publik pada akhir Desember 2025 atau awal Januari 2026.
“Saya ingin membangun Surabaya dari keinginan masyarakatnya. Nanti dikasih empat pilihan metode pembayaran, kita lihat polling-nya,” kata Eri.
Ia menegaskan bahwa arah pembangunan Surabaya harus lahir dari partisipasi warga.
“Ayo bangun Surabaya bareng-bareng. Kita ingin meninggalkan kota ini dalam keadaan baik untuk anak cucu,” pungkasnya.
