Selasa, 03 Feb 2026 02:45 WIB

112 Jukir Liar Ditangkap, Pemkot Surabaya Siapkan Sistem Parkir Cashless di 2026

  • Penulis : Ade Resty
  • | Jumat, 12 Des 2025 20:43 WIB
Sidak dishub ke lapangan
Sidak dishub ke lapangan

selalu.id - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya bersama Polrestabes Surabaya menangkap 112 juru parkir (jukir) liar dalam dua minggu terakhir.

Mayoritas dari mereka beroperasi di area tempat usaha yang termasuk objek pajak parkir, sehingga rawan menimbulkan kerugian bagi pemilik usaha.

Baca Juga: TKBM yang Hilang saat Insiden Kapal Pasific 88 di Surabaya Ditemukan Meninggal

“112 jukir diamankan. Rata-rata mereka beroperasi di lokasi pajak parkir,” kata Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi di Balai Kota, Jumat (12/12/2025).

Eri menegaskan penertiban dilakukan untuk menjaga transparansi pengelolaan parkir, sekaligus melindungi pemilik usaha dari potensi manipulasi pendapatan.

“Sering terjadi selisih pendapat antara yang punya lahan dan pengelolanya. Maka harus diselesaikan,” ujarnya.

Menurutnya, perbedaan laporan pendapatan muncul karena masih ada titik parkir yang tidak menggunakan sistem pencatatan digital.

Eri menilai celah ketidaksesuaian data hanya dapat ditutup dengan sistem One Gate System atau palang parkir otomatis.

“Kalau tidak pakai palang, pasti ada perbedaan. Jukir bilang 10 kendaraan, pemilik usaha bilang 15. Jalan satu-satunya ya palang parkir,” tegasnya.

Ia meminta pemilik usaha segera melapor apabila menemukan jukir tak beratribut resmi atau tarif parkir yang tak sesuai ketentuan.

Baca Juga: Kapal Pacific 88 Kecelakaan di Tanjung Perak Surabaya: Kontainer Berjatuhan ke Laut, 1 TKBM Hilang

“Konsumen bisa malas datang kalau jukir tidak pakai rompi atau tarifnya ngawur. Kalau pemilik usaha lapor, Polrestabes pasti tindak,” katanya.

Penertiban jukir liar juga menjadi bagian dari pembenahan besar menuju transaksi parkir non-tunai (cashless) yang ditargetkan berjalan penuh pada 2026.

Eri menegaskan uang tunai menjadi sumber utama ketidaksesuaian laporan.
“Satu-satunya jalan adalah cashless. Bisa e-toll atau parkir berlangganan,” tuturnya.

Pemkot menyiapkan berbagai opsi pembayaran, mulai e-toll, QRIS, hingga parkir berlangganan. Pada tahap uji coba, pembayaran tunai tetap akan dibuka untuk melihat kebiasaan pengguna.

Baca Juga: Wali Kota Surabaya Minta Pengusaha Lapor Jika Lahannya Dipakai Parkir Oknum Tanpa Izin 

“Nanti terlihat mana yang lebih banyak dipakai, tunai atau non-tunai,” imbuhnya.

Untuk memastikan sistem yang dipilih sesuai kebutuhan warga, Pemkot berencana menggelar polling publik pada akhir Desember 2025 atau awal Januari 2026.

“Saya ingin membangun Surabaya dari keinginan masyarakatnya. Nanti dikasih empat pilihan metode pembayaran, kita lihat polling-nya,” kata Eri.

Ia menegaskan bahwa arah pembangunan Surabaya harus lahir dari partisipasi warga.
“Ayo bangun Surabaya bareng-bareng. Kita ingin meninggalkan kota ini dalam keadaan baik untuk anak cucu,” pungkasnya.

Editor : Arif Ardianto
Berita Terbaru

Viral Satpol PP Kota dan Kabupaten Probolinggo Nyaris Baku Hantam saat Penertiban PKL, Ini Penyebabnya

Kabid Tantribum Satpol PP Kota Probolinggo, Angga Budi Pramudya, menegaskan bahwa penertiban dilakukan sesuai aturan.

Transformasi Korupsi di DPRD Jatim: Dari P2SEM, Pokir hingga Fee Istri Siri

Anggaran Pokir yang sebelumnya dikelola secara terpusat kini "disembunyikan" dalam alokasi anggaran berbagai dinas daerah.

Mayat Bayi Perempuan Dalam Tas Ransel Ditemukan di Hutan Mojokerto

Mayat bayi tersebut ditemukan oleh Sukkamto, petugas Tahura yang saat itu berpatroli mengecek irigasi sungai di atas area hutan.

Pimpinan Fraksi DPRD Jatim Disebut Terlibat dalam Dugaan Korupsi Pengadaan Laptop Ponpes 

Informasi yang diperoleh dari sumber selalu.id menyebut, pimpinan fraksi itu berasl dari partai berwarna kuning. 

Wagub Jatim Emil Dardak dan Seskab Teddy Bertemu Empat Mata, Jabatan Wamenkeu?

Pengamat politik, Surokim menilai bahwa isu ini membuka peluang munculnya pasangan calon baru dalam kontestasi Pilgub Jawa Timur mendatang.

Dugaan Korupsi Pengadaan Laptop Ponpes dari Pokir DPRD Jatim, Gempar Desak Inspektorat Lakukan Audit

Gempar Jatim juga menyoroti pentingnya transparansi hasil pemeriksaan kepada publik serta tindak lanjut hukum apabila ditemukan pelanggaran.