Rabu, 05 Agu 2026 20:18 WIB

DPRD Surabaya Nilai Banjir Akibat Anggaran Terpangkas dan Normalisasi Tak Maksimal

  • Penulis : Ade Resty
  • | Kamis, 06 Nov 2025 17:03 WIB

selalu.id – Komisi C DPRD Surabaya menilai genangan dan banjir yang masih terjadi di sejumlah titik kota tidak semata disebabkan oleh bangunan warga di atas saluran air, seperti yang disorot Wali Kota Eri Cahyadi saat sidak di Jalan Tanjungsari, Rabu (5/11/2025).

 

Baca Juga: Pemkot Surabaya Perluas TPU Keputih yang Mulai Penuh, Bangunan Liar Ditertibkan

Wakil Ketua Komisi C DPRD Surabaya, Arning Rahmati, mengatakan persoalan banjir justru berakar pada belum tuntasnya pembangunan infrastruktur serta lemahnya pelaksanaan normalisasi saluran.

 

“Selama ini anggaran pembangunan drainase hampir setiap tahun dirasionalisasi. Akibatnya banyak proyek yang seharusnya tuntas di 2025 justru bergeser ke 2026,” ujar Arning kepada selalu.id, Kamis (6/11/2025).

 

Ia mencontohkan proyek drainase di kawasan Gunung Sari dan Semampir yang tertunda karena penyesuaian anggaran. Di sisi lain, wilayah seperti Rungkut Menanggal yang telah menyelesaikan proyeknya sudah tidak mengalami genangan.

 

“Artinya konektivitas saluran belum nyambung. Kalau yang sudah selesai itu nggak banjir. Tapi yang belum selesai, apalagi yang rumah pompanya belum jadi, ya masih tergenang,” tegasnya.

 

Selain keterlambatan proyek, Arning juga menyoroti lemahnya program normalisasi saluran yang seharusnya dilakukan rutin oleh Pemkot Surabaya. Ia menilai pengerukan saat musim kemarau tidak berjalan optimal sehingga saat hujan deras, banyak saluran tersumbat sampah.

Baca Juga: Uji Coba Perlinsos Digital Surabaya Tembus 99,94 Persen, Puluhan Ribu Bansos Salah Sasaran juga Sukses Ditekan

 

“Harusnya enam bulan pertama itu dikeruk terus tiap hari. Tapi faktanya, banyak titik yang dibiarkan penuh lumpur dan sampah. Pemerintah kota juga belum maksimal dalam menyediakan alat dan anggarannya,” ucapnya.

 

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menambahkan, penertiban bangunan liar di atas saluran memang perlu dilakukan, namun harus disertai solusi agar warga terdampak tidak dirugikan.

 

“Bangunan liar harus ditertibkan, tapi jangan cuma bongkar tanpa solusi. Pemerintah kota juga harus berkomunikasi dengan warga dan memberikan jalan keluar yang manusiawi,” katanya.

Baca Juga: DPRD Minta Pemkot Surabaya Tak Tunggu Laporan Warga untuk Normalisasi Saluran Air

 

Meski begitu, Arning menyebut Pemkot Surabaya telah menyiapkan anggaran besar untuk percepatan proyek pengendalian banjir pada 2026.

 

“Tahun depan sudah disiapkan Rp1,1 triliun. Biasanya sekitar Rp600 miliar, jadi tahun depan lebih besar. Harapannya 2026 bisa tuntas,” pungkasnya.

 

Editor : Ading
Berita Terbaru

DPRD dan Pemprov Jatim Sahkan KUA-PPAS P-APBD 2026, Kejar Target IKU hingga Pokir

Penyesuaian target pendapatan nantinya akan digodok matang bersama komisi membidangi agar presisi dengan potensi riil tiap sektor penerimaan daerah.

Gempur Miras Ilegal di Sidoarjo: 3 Penjual Diseret ke Sidang Tipiring, Didenda hingga Rp1 Juta

Tak berhenti pada sanksi denda, seluruh barang bukti miras yang disita dan telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) dijadwalkan bakal dimusnahkan.

Sikat Premanisme, Polrestabes Surabaya Tahan Tiga Tersangka Penyerobot Ruko LeIang

Proses penyidikan saat ini masih terus berjalan untuk membongkar keterlibatan aktor lain di balik aksi penyerobotan tersebut.

DVI Polda Jatim Kembali Identifikasi Korban KMP Mutiara Sentosa II, Total 4 Jenazah Sudah Diserahkan

Dengan penyerahan ini, Tim DVI Polda Jatim tercatat telah menyerahkan total empat jenazah teridentifikasi kepada pihak keluarga.

Banyak Mahasiswa Berprestasi di Surabaya Terancam Gagal Beasiswa, DPRD Desak Dinsos Benahi Data Desil

Salah satu kasus yang jadi perhatian adalah seorang mahasiswi di kawasan Wonokromo yang terancam menghentikan kuliahnya meski memiliki prestasi akademik tinggi.

Langkah Tegas Polres Pasuruan Usut Tuntas Tewasnya Terduga Pelaku Judol di Beji

Hasil dari pemeriksaan internal ini nantinya juga bakal dibuka secara terbuka kepada publik sebagai wujud transparansi institusi.