DPRD Surabaya Nilai Banjir Akibat Anggaran Terpangkas dan Normalisasi Tak Maksimal
- Penulis : Ade Resty
- | Kamis, 06 Nov 2025 17:03 WIB
selalu.id – Komisi C DPRD Surabaya menilai genangan dan banjir yang masih terjadi di sejumlah titik kota tidak semata disebabkan oleh bangunan warga di atas saluran air, seperti yang disorot Wali Kota Eri Cahyadi saat sidak di Jalan Tanjungsari, Rabu (5/11/2025).
Baca Juga: Soal Seragam Sekolah, DPRD Surabaya Minta Pemkot Kaji Pembiayaan Batik Lewat BOPDA
Wakil Ketua Komisi C DPRD Surabaya, Arning Rahmati, mengatakan persoalan banjir justru berakar pada belum tuntasnya pembangunan infrastruktur serta lemahnya pelaksanaan normalisasi saluran.
“Selama ini anggaran pembangunan drainase hampir setiap tahun dirasionalisasi. Akibatnya banyak proyek yang seharusnya tuntas di 2025 justru bergeser ke 2026,” ujar Arning kepada selalu.id, Kamis (6/11/2025).
Ia mencontohkan proyek drainase di kawasan Gunung Sari dan Semampir yang tertunda karena penyesuaian anggaran. Di sisi lain, wilayah seperti Rungkut Menanggal yang telah menyelesaikan proyeknya sudah tidak mengalami genangan.
“Artinya konektivitas saluran belum nyambung. Kalau yang sudah selesai itu nggak banjir. Tapi yang belum selesai, apalagi yang rumah pompanya belum jadi, ya masih tergenang,” tegasnya.
Selain keterlambatan proyek, Arning juga menyoroti lemahnya program normalisasi saluran yang seharusnya dilakukan rutin oleh Pemkot Surabaya. Ia menilai pengerukan saat musim kemarau tidak berjalan optimal sehingga saat hujan deras, banyak saluran tersumbat sampah.
Baca Juga: Cegah Pungli, Pemkot Surabaya Buka Skema Bantuan Seragam Lewat BOPDA
“Harusnya enam bulan pertama itu dikeruk terus tiap hari. Tapi faktanya, banyak titik yang dibiarkan penuh lumpur dan sampah. Pemerintah kota juga belum maksimal dalam menyediakan alat dan anggarannya,” ucapnya.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menambahkan, penertiban bangunan liar di atas saluran memang perlu dilakukan, namun harus disertai solusi agar warga terdampak tidak dirugikan.
“Bangunan liar harus ditertibkan, tapi jangan cuma bongkar tanpa solusi. Pemerintah kota juga harus berkomunikasi dengan warga dan memberikan jalan keluar yang manusiawi,” katanya.
Baca Juga: Banyak ASN Pemkot Surabaya Langgar Aturan, Dari Terlibat Pungli hingga Penyalahgunaan Wewenang
Meski begitu, Arning menyebut Pemkot Surabaya telah menyiapkan anggaran besar untuk percepatan proyek pengendalian banjir pada 2026.
“Tahun depan sudah disiapkan Rp1,1 triliun. Biasanya sekitar Rp600 miliar, jadi tahun depan lebih besar. Harapannya 2026 bisa tuntas,” pungkasnya.
Editor : Ading
