Kamis, 23 Jul 2026 01:26 WIB

Komisi C DPRD Jatim Soroti PT Kasa Husada Wira Jatim Tak Beri Kontribusi PAD

Anggota Komisi C DPRD Jatim, Imron
Anggota Komisi C DPRD Jatim, Imron

selalu.id – Komisi C DPRD Jawa Timur menyoroti kinerja PT Kasa Husada Wira Jatim yang dilaporkan tidak memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Perusahaan yang merupakan anak usaha PT Panca Wira Usaha (PWU) itu disebut tengah tidak sehat secara finansial.

 

Baca Juga: Jatim Masih jadi Target Jaringan Internasional, DPRD Soroti Lemahnya Pencegahan Narkoba

Anggota Komisi C DPRD Jatim, Imron, mengatakan pihaknya sudah beberapa kali melayangkan surat panggilan kepada PT PWU selaku induk usaha PT Kasa Husada Wira Jatim, namun belum mendapat tanggapan.

 

“PT Kasa Husada Wira Jatim ini merupakan anak perusahaan dari PT PWU dan saat ini sedang tidak sehat, melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) cukup besar, serta operasionalnya sedang berhenti,” kata Imron.

 

Ia menambahkan, Komisi C sudah memanggil Direktur PT PWU dan Kasa Husada untuk meminta penjelasan terkait kondisi keuangan perusahaan tersebut.

Baca Juga: Penebangan Hutan Ilegal Picu Risiko Karhutla, Anggota DPRD Jatim Minta Pengawasan Diperketat

 

“Mereka menyampaikan bahwa PT Kasa Husada memiliki beban hutang. Namun sampai saat ini belum ada keputusan apakah akan tetap berjalan atau tidak. Kami masih menunggu sikap dari PWU selaku induknya,” ujarnya.

 

Menanggapi kondisi itu, anggota DPRD Jatim lainnya, Hartono, berharap PWU segera mengambil keputusan yang tidak membebani keuangan daerah.

Baca Juga: DPRD Jatim Desak Pemprov Susun Kajian Ilmiah Peta Potensi Pendapatan Daerah

 

“Kami berikan kesempatan kepada PWU selaku induk perusahaan, dan kami tidak bisa memberikan intervensi langsung kecuali terhadap BUMD-nya,” pungkasnya.

 

Editor : Ading
Berita Terbaru

Diperiksa Bapenda Surabaya soal Kepatuhan Pajak PBJT, Manajemen RM Ayam Goreng Ny Suharti Bungkam

Pemeriksaan tersebut merupakan bagian dari penelusuran kepatuhan pelaporan PBJT sektor makanan dan minuman untuk masa pajak 1 tahun. 

75 Anak Surabaya Resmi Kantongi Penetapan Perwalian, Hak Pendidikan hingga Kesehatan Terjamin

Program ini bertujuan memberikan perlindungan hukum bagi anak yatim piatu, anak terlantar, hingga anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Kemenag Terapkan Manajemen Talenta Berbasis Sistem Merit untuk Birokrasi Bebas KKN

Menag menegaskan digitalisasi menjadi instrumen penting dalam menyederhanakan birokrasi sekaligus memastikan pengelolaan talenta berjalan secara lebih adil.

Mantan Dirut KBS jadi Tersangka, Wali Kota Eri Janji Usut Tuntas Kasus Selisih Kas Rp10 M

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memastikan Pemkot akan memperketat pengawasan dengan menerapkan audit independen secara rutin.

Tiberman Raih 2 Penghargaan MURI dalam Tiberman Expo 2026

Andy Gunawan mengatakan, inovasi tersebut merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk terus menghadirkan solusi sekaligus nilai tambah bagi pelanggan.

Mantan Dirut KBS Tersangka Korupsi, DPRD Surabaya: Tamparan Keras dan Alarm Pembenahan BUMD!

DPRD Surabaya menilai kasus tersebut tidak boleh kembali terulang karena berpotensi menggerus kepercayaan publik terhadap perusahaan daerah.