Rabu, 18 Nov 2026 02:49 WIB

Soroti Tambang Ilegal di Jember, Komisi D DPRD Jatim: Penegak Hukum Harus Turun Tangan

Ketua Komisi D DPRD Jatim, Abdul Halim. (DPRD Jatim for selalu.id)
Ketua Komisi D DPRD Jatim, Abdul Halim. (DPRD Jatim for selalu.id)

selalu.id - Ketua Komisi D DPRD Jatim, Abdul Halim menyoroti ratusan tambang ilegal atau belum memiliki izin resmi yang beroperasi di Kabupaten Jember.  

Abdul Halim mengatakan penanganan aktivitas tambang ilegal bukan sekadar kewenangan pemerintah daerah, melainkan ranah aparat penegak hukum. 

Baca Juga: Korupsi Penyaluran KUR Mikro BNI Jember, 4 Tersangka dan Rugikan Negara 41 Miliar

Pernyataan itu disampaikannya usai melakukan kunjungan kerja ke Jember dan rapat koordinasi DPRD Jawa Timur, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten Jember, terungkap masih berlangsung ratusan aktivitas penambangan yang belum mengantongi izin resmi pada Selasa (29/9/2026). 

“Kalau memang terbukti ilegal, itu bukan ranah pemerintah semata, apalagi Pemprov. Itu ranah aparat penegak hukum,” tegas Abdul Halim saat dikonfirmasi, Jumat (2/10/2026). 

Dalam pertemuan di Pendopo Kabupaten Jember, Plt Kepala Bidang Pertambangan Dinas ESDM Jatim menyampaikan data tujuh izin usaha pertambangan telah beroperasi dan 10 lainnya masih dalam proses pengurusan perizinan. Namun, Bupati Jember Muhammad Fawait menyampaikan di lapangan masih ditemukan ratusan titik aktivitas yang tidak memiliki dasar hukum. 

Baca Juga: Momen PPNI Jember Bagikan Ratusan Paket Sembako pada Korban Bencana di Sumbersalak

Abdul Halim mendesak Pemkab Jember segera berkoordinasi dengan kepolisian dan instansi terkait untuk menindak tegas pelanggaran tersebut. Selain masalah tanpa izin, Komisi D juga menyoroti penguasaan lahan milik Pemkab Jember untuk kegiatan galian C yang belum memiliki kesepakatan resmi. 

“Masih perlu ditelusuri apakah statusnya sewa, klaim sepihak, atau penguasaan tanpa dasar. Mekanisme pemanfaatan aset daerah harus jelas dan tertib,” ujar Halim. 

Bupati Jember pun meminta peninjauan kembali pengajuan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) yang berlokasi di atas tanah milik Pemkab Jember. Abdul Halim menegaskan penataan ini bukan menghambat masyarakat yang sedang mengurus izin, melainkan memastikan status lahan dan legalitas kegiatan terjamin terlebih dahulu. 

Baca Juga: Gerindra Jember Konsolidasi, Hangatkan Mesin Hadapi Pemilu 2029

Ia juga mengingatkan agar pemanfaatan sumber daya alam tidak mengorbankan lingkungan. Setiap tahapan perizinan wajib mengikuti kaidah perlindungan lingkungan agar tidak menimbulkan kerusakan yang diwariskan ke generasi mendatang. 

“Ini kekayaan alam yang seharusnya kita tinggalkan untuk anak cucu. Jangan dieksploitasi semata tanpa memikirkan dampak jangka panjang. Jika prosedur dan syarat lingkungan dipenuhi, pemanfaatan bisa berjalan tanpa meninggalkan kebencanaan,” pungkasnya.

Editor : Achmad Supriyadi
Berita Terbaru

Waspada! 7 Makanan dan Minuman Ini Bikin Urine Keruh, Bisa Rusak Ginjal

​Gejala-gejala tersebut bisa jadi indikasi infeksi saluran kemih (ISK), batu ginjal, dehidrasi berat, atau gangguan kesehatan lainnya.

Vivo V80 dan Vivo V80 FE Hadir di Indonesia, Ini Harga hingga Kualitasnya

Bagi masyarakat yang tertarik meminang lini terbaru ini, Vivo menghadirkan program harga spesial yang berlaku hingga 30 November 2026.

DPRD Surabaya Sentil Pemkot soal Lambannya Serapan Anggaran Gen Z Rp47 Miliar

Berdasarkan evaluasi bersama jajaran camat dan lurah, serapan anggaran program Gen Z kini baru berada di kisaran 20 persen. 

Satpol PP Geledah Pedagang Buah Tanjungsari, Asosiasi: Kami Bukan Penjahat, Jangan Berlebihan!

Kata pedagang, pola pengawasan tersebut perlu dievaluasi agar penertiban tidak menimbulkan kesan bahwa pedagang diperlakukan seperti pelaku pelanggaran pidana.

Pemkab Sidoarjo Ajak Warga Ubah Pekarangan jadi Sumber Uang Lewat Program Teras Pangan B2SA

Melalui pengembangan ayam petelur dan tanaman pisang Cavendish, program Teras Pangan B2SA diharapkan mampu memperkuat ketersediaan pangan keluarga.

Polda Jatim Gulung Sindikat Penipuan Jual Beli Kendaraan Online Beromzet Miliaran Rupiah

​Polda Jatim kini telah membentuk tim gabungan untuk mendalami aliran dana serta memburu kemungkinan adanya korban lain.