Kamis, 04 Jun 2026 12:57 WIB

Solidkan Barisan, PDIP Surabaya Siapkan Strategi Hadapi Pemilu 2024

  • Penulis : Ade Resty
  • | Senin, 14 Feb 2022 13:26 WIB
Rakor Ancab PDIP Surabaya
Rakor Ancab PDIP Surabaya

selalu.id - PDI Perjuangan Kota Surabaya menggelar rapat maraton di 31 kecamatan. Kegiatan yang bernama Rakor Ancab (rapat koordinasi anak cabang) itu untuk menyolidkan barisan dan menata langkah hingga akar rumput, dalam menghadapi Pemilu serentak tahun 2024.

Anak Cabang adalah organisasi PDI Perjuangan di level kecamatan. Dalam Rakor Ancab, dihadiri Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur Whisnu Sakti Buana, Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya Adi Sutarwijono dan jajaran, serta mengundang Eri Cahyadi-Armuji.

Baca Juga: Jawaban Pemkot Surabaya soal Polemik Pembangunan Lapangan Padel di Keputih

Juga dihadiri anggota DPRD Jawa Timur dari Fraksi PDI Perjuangan Dapil Surabaya: Jordan Bataragoa, Agustin Poliana dan Agatha Retnosari. Hadir juga anggota DPRD Kota Surabaya dari Fraksi PDI Perjuangan dari setiap Daerah Pemilihan.

Sejak Jumat lalu, pelaksanaan Rakor Ancab PDI Perjuangan sudah digelar di 6 kecamatan: Tambaksari, Krembangan, Semampir, Tegalsari, Genteng dan Rungkut, dan berlanjut ke kecamatan-kecamatan lain.

Senin 14 Februari, giliran digelar di Kecamatan Pabean Cantikan. Kegiatan rapat diikuti jajaran Pengurus Anak Cabang di tingkat kecamatan, Pengurus Ranting di level kelurahan, dan Pengurus Anak Ranting di level RW.

"Rapat koordinasi ini dihadiri dengan formasi lengkap, seluruh jajaran kader dan struktur kepengurusan partai, kader PDI Perjuangan di legislatif dan kader di eksekutif. Kita terus memperkuat konsolidasi partai dan menata langkah dan strategi menghadapi Pemilu serentak tahun 2024," kata Adi Sutarwijono, Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya.

Dikatakan, rapat koordinasi juga mengevaluasi kepengurusan partai di semua tingkatan. Karena ada sejumlah pengurus yang pindah domisili dan tidak aktif, ada juga yang meninggal dunia, atau rangkap jabatan. Rapat juga membahas perluasan kartu tanda anggota (KTA) PDI Perjuangan.

"PDI Perjuangan di Surabaya tidak saja harus menang dalam Pemilu 2024, tetapi juga menambah kursi di legislatif dan memenangkan Pilkada serentak tahun 2024," kata Adi, yang juga Ketua DPRD Kota Surabaya.

Adi mengingatkan pentingnya memberi perhatian dan menggarap anak-anak muda, karena ceruk segmen pemilih ini akan sangat besar di Pemilu 2024. Begitu juga segmen pemilih perempuan, harus menjadi perhatian dari kader-kader banteng Kota Surabaya.

"Segmen pemilih anak-anak muda dan perempuan perlu mendapatkan perhatian khusus dari PDI Perjuangan, mengingat jumlahnya sangat besar pada Pemilu 2024. Pasti banyak anak-anak milenial yang nanti akan menggunakan hak pilihnya yang pertama. Sehingga penting bagi PDI Perjuangan untuk memperkuat basis di kalangan anak-anak muda," kata Adi.

Baca Juga: SIER Bantu Pelajar Tebus Ijazah yang Tertahan, Aksi Nyata Dukung Dunia Pendidikan

Wakil Walikota Armuji, yang juga kader senior PDI Perjuangan, mengucapkan terima kasih pada seluruh kader-kader banteng di Kota Surabaya.

"Kita bisa memenangkan Pilkada Kota Surabaya, berkat kesolidan dan perjuangan kader-kader PDI Perjuangan, serta berkat kerja-kerja gotong royong dengan seluruh elemen masyarakat Kota Surabaya. Kader-kader PDI Perjuangan harus menyatu dengan masyarakat," kata Armuji.

Ia meminta seluruh kader banteng Kota Surabaya memberi dukungan bagi seluruh program-program pembangunan Eri Cahyadi-Armuji bagi Kota Surabaya.

"Kader PDI Perjuangan harus mendengar keluhan dan aspirasi masyarakat, harus terampil menangani, dan memperjuangkan melalui fraksi kita di DPRD maupun pada pemerintah kota," ujar Armuji.

"Kita yakin, berkat kekompakan dan kesolidan kita semua, PDI Perjuangan akan memenangkan Pemilu 2024 atau mencetak hattrick," pungkasnya.

Baca Juga: Maling yang Sering Bobol Rumah di Kawasan Semampir Surabaya Ditangkap, Ini Namanya

Wakil Ketua PDI Perjuangan Jawa Timur, Whisnu Sakti Buana, mengatakan konsolidasi partai berlambang banteng moncong putih itu memang harus diperkuat dari waktu ke waktu.

"Konsolidasi partai kita letakkan dalam satu tarikan napas dengan pemenangan Pemilu serentak 2024. Kita terus jaga dan memperkuat kesolidan kader dan pengurus PDI Perjuangan, tidak pernah henti, untuk memenangkan Pemilu ketiga kali berturut-turut atau hatrick," kata Whisnu Sakti Buana.

PDI Perjuangan sudah memenangkan Pemilu tahun 2014 dan 2019, atau dua kali berturut-turut. Kini, partai politik yang dipimpin Megawati Soekarnoputri menargetkan menang tiga kali berturut-turut pada Pemilu 2024.

Whisnu mengingatkan seluruh kader dan pengurus PDI Perjuangan di Kota Surabaya untuk berada di tengah-tengah rakyat.

"Sesuai arahan Ketua Umum PDI Perjuangan, Ibu Megawati Soekarnoputri, kita jangan memunggungi rakyat. Tapi kita harus berada di tengah-tengah rakyat, bekerja dan menyelesaikan persoalan rakyat. Menangis dan tertawa bersama rakyat," kata Whisnu. (SL1)

Editor : Redaksi
Berita Terbaru

Beranikah Pemkot Surabaya Tutup Gion Spa, Tempat yang Jadi Eksploitasi Anak?

Fathoni mengatakan predikat Kota Layak Anak yang selama ini disandang Surabaya harus dibuktikan melalui tindakan tegas ketika terjadi kasus eksploitasi anak.

Maling SPPG Itu Bernama Dadan Hindayana

Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Dudung Abdurachman membenarkan salah satu pemicu Dadan dicopot dari Kepala BGN adalah dugaan jual beli SPPG.

Eks Kepala BGN Dadan Hindayana Ditahan Kejagung, Ini Dugaan Kasusnya

Saat ditahan, Dadan mengenakan rompi merah muda dengan dikawal penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Khusus Kejagung.

Foto: Menikmati Rintik Hujan hingga Kuliner di Jalan Hefang Hangzhou

Sore ini, Rabu, 3 Juni 2026, Jalanan Hefang atau Qinghefang terpantau diguyur hujan. Suasananya syahdu.

Respons Santai Istana usai Kantor Badan Gizi Nasional Digeledah Kejagung

Presiden Prabowo sebelumnya melakukan pergantian kepemimpinan di BGN sebagai bagian dari evaluasi dan penguatan pelaksanaan program prioritas pemerintah.

Kebijakan Luar Negeri Indonesia di Antara Bayang-bayang Kekuasaan Eksekutif

Masalah kebijakan luar negeri yang dianggap menyimpang ini, menurut sejumlah pengamat, bermuara pada lemahnya sistem pengawasan dalam tata pemerintahan.