Demo di Balai Kota, Ini Kritik SPM-MP untuk Pemkot Surabaya

selalu.id – Praktisi anggaran, Mauli Fikr, menyoroti pos belanja makan dan minum (mamin) pejabat eselon Pemkot Surabaya dalam APBD 2025 yang mencapai Rp6,5 miliar.

Dari dokumen RKA Sekretariat Daerah, anggaran itu tercatat untuk 28 ribu porsi dengan asumsi Rp200 ribu per paket. Padahal jumlah pejabat eselon di Surabaya hanya sekitar 30 orang.

Baca Juga: Gandeng UNDP, Cara Pemerintah Cegah Pencemaran Plastik Sungai di Surabaya

“Surabaya tidak punya eselon satu sebanyak itu. Ini jelas perencanaannya kotor sekali,” kata Mauli kepada selalu.id, usai aksi bersama Solidaritas Pemuda Mahasiswa Merah Putih (SPM-MP) Jawa Timur di Balai Kota Surabaya, Kamis (24/9/2025).

Keanehan lain muncul dari paket makan lapangan. Tercatat 557 ribu unit senilai Rp15,3 miliar, sementara jumlah ASN Pemkot hanya 10.877 orang. Artinya, ada ratusan ribu paket yang tidak jelas penerimanya.

Selain makan-minum, SPM-MP menemukan sederet pos belanja lain yang dinilai tak wajar. Dari perjalanan dinas, jamuan tamu, hingga pengelolaan utang daerah, semua dianggap berpotensi menimbulkan pemborosan ratusan miliar rupiah.

Untuk perjalanan dinas luar negeri pejabat eksekutif dan legislatif, anggaran tercatat Rp8,63 miliar. Tarif uang harian yang digunakan Pemkot lebih tinggi dari Standar Biaya Masukan (SBM) Kemenkeu 2025.

Di Denmark misalnya, tercatat Rp11,7 juta per hari, padahal standar nasional Rp9,5 juta. Selisih Rp2,2 juta berlaku per orang. Di Finlandia, selisih Rp3 juta, dan di Swedia Rp1,4 juta per orang. Potensi pemborosan dari selisih ini disebut bisa mencapai puluhan miliar.

Baca Juga: Beranikah Pemkot Surabaya Tutup Gion Spa, Tempat yang Jadi Eksploitasi Anak?

Belanja sewa peralatan juga disorot. RKA mencatat sewa kipas angin hampir 5.000 unit senilai Rp1,33 miliar, sewa sound system 2.000 unit senilai Rp3,33 miliar, sewa tenda 1.900 unit dengan total luas 68.400 meter persegi setara 9,6 lapangan sepak bola FIFA, serta panggung dengan luas setara 7 lapangan sepak bola FIFA.

SPM-MP juga menyoroti pengelolaan utang daerah sebesar Rp513,86 miliar, terdiri dari pokok Rp452 miliar dan bunga Rp61,86 miliar. Padahal utang itu awalnya dijanjikan untuk pembangunan infrastruktur. Faktanya, belanja modal justru turun dari Rp2,9 triliun menjadi Rp2,5 triliun, sementara belanja barang dan jasa naik Rp423 miliar.

Pemkot juga memilih pinjaman dari bank daerah dengan bunga 13,7 persen, lebih tinggi dibanding bunga pinjaman BUMN SMI yang hanya 6,5–7 persen. SPM-MP menduga ada permainan fee bunga pinjaman yang berpotensi merugikan daerah.

Baca Juga: DPRD Surabaya Siap Perjuangkan Perda Disabilitas

Menurut Mauli, pola pengelolaan APBD seperti ini menunjukkan inkonsistensi kebijakan. Dengan asumsi pembiayaan melebihi rata-rata pertumbuhan PAD lima tahun terakhir, beban utang disebut akan ditanggung setiap bayi yang lahir di Surabaya sebesar Rp2,5 juta per tahun.

“Utang yang harusnya dipakai untuk infrastruktur justru tidak jelas manfaatnya bagi rakyat,” pungkas Mauli.

 

Editor : Ading

URL : https://selalu.id/news-10911-demo-di-balai-kota-ini-kritik-spmmp-untuk-pemkot-surabaya