Kamis, 23 Jul 2026 05:47 WIB

DPRD Surabaya Soroti Rencana Utang Baru Pemkot Rp 2,9 Triliun

  • Penulis : Ade Resty
  • | Rabu, 17 Sep 2025 13:46 WIB
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Surabaya, Aning Rahmawati
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Surabaya, Aning Rahmawati

selalu.id – Rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mengajukan pinjaman baru sebesar Rp 2,9 triliun ke PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) mendapat sorotan dari Komisi C DPRD Surabaya.

 

Baca Juga: 75 Anak Surabaya Resmi Kantongi Penetapan Perwalian, Hak Pendidikan hingga Kesehatan Terjamin

Padahal, kewajiban lama ke Bank Jatim senilai Rp 453 miliar yang membengkak menjadi Rp 513 miliar hingga Desember 2025 belum tuntas dilunasi.

 

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Surabaya, Aning Rahmawati, mengingatkan Pemkot agar berhati-hati. Menurutnya, tambahan beban utang yang sudah tercatat dalam KUA-PPAS 2026 berisiko menggerus ruang fiskal daerah dan menghambat program prioritas.

 

“Kalau anggaran tersedot untuk cicilan pokok dan bunga, dikhawatirkan program prioritas, terutama pengentasan kemiskinan dan penanggulangan pengangguran, justru terbengkalai,” kata Aning kepada selalu.id, Selasa (16/9/2025).

 

Aning menyoroti tren APBD yang kerap meleset dari target. Pada 2024, dari proyeksi Rp 11,3 triliun, realisasi hanya Rp 10 triliun. Tahun 2025 dengan target Rp 12,3 triliun, prediksi optimistis Rp 11,6 triliun, bahkan bisa turun ke Rp 10,5 triliun.

 

“Track record realisasi ini harus jadi warning. Apalagi belanja wajib seperti gaji pegawai, Kartu Surabaya Hebat, pendidikan, dan kesehatan saja sudah menelan Rp 10,5 triliun. Kalau cash flow tidak kuat, bagaimana mungkin membayar utang baru?” tegasnya.

Baca Juga: Mantan Dirut KBS jadi Tersangka, Wali Kota Eri Janji Usut Tuntas Kasus Selisih Kas Rp10 M

 

Aning yang juga Wakil Ketua Komisi C DPRD Surabaya itu menilai Pemkot belum memiliki peta jalan jelas dalam penanganan pengangguran.

 

“Keluhan pengangguran masih tinggi, tapi belum ada skema maupun pentahapan yang konkret. Kalau ditambah beban utang besar, ruang fiskal untuk jaring pengaman sosial makin sempit,” ujarnya.

 

Baca Juga: DPRD Surabaya Desak Dishub Garap Iklan di 69 Halte untuk Dongkrak PAD

Ia menambahkan DPRD akan memperketat pembahasan rencana pinjaman ini.

 

“Apalagi nanti kalau hutang senilai 2,9 ya, yang kita khawatirkan adalah program-program prioritas kerakyatan nanti menjadi terkendala karena harus bayar pokok cicilan,” terangnya.

 

“Jangan sampai ambisi pembangunan dengan utang justru mengorbankan pelayanan dasar untuk masyarakat,” tambahnya.

Editor : Ading
Berita Terbaru

Langkah Nyata Pemkab Jember dalam Hadirkan Layanan Gratis dan Sejahterakan Guru Ngaji

Pemkab Jember berharap informasi mengenai layanan administrasi, kesehatan, pendidikan, hingga program kesejahteraan dapat menjangkau masyarakat lebih luas.

Diperiksa Bapenda Surabaya soal Kepatuhan Pajak PBJT, Manajemen RM Ayam Goreng Ny Suharti Bungkam

Pemeriksaan tersebut merupakan bagian dari penelusuran kepatuhan pelaporan PBJT sektor makanan dan minuman untuk masa pajak 1 tahun. 

Kemenag Terapkan Manajemen Talenta Berbasis Sistem Merit untuk Birokrasi Bebas KKN

Menag menegaskan digitalisasi menjadi instrumen penting dalam menyederhanakan birokrasi sekaligus memastikan pengelolaan talenta berjalan secara lebih adil.

Tiberman Raih 2 Penghargaan MURI dalam Tiberman Expo 2026

Andy Gunawan mengatakan, inovasi tersebut merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk terus menghadirkan solusi sekaligus nilai tambah bagi pelanggan.

Mantan Dirut KBS Tersangka Korupsi, DPRD Surabaya: Tamparan Keras dan Alarm Pembenahan BUMD!

DPRD Surabaya menilai kasus tersebut tidak boleh kembali terulang karena berpotensi menggerus kepercayaan publik terhadap perusahaan daerah.

Dugaan Penganiayaan di Super House Surabaya: 3 Orang Diamankan, Polisi Dalami Kelalaian Pengelola

Insiden tersebut menyebabkan korban menderita luka fisik dan trauma berat hingga kini masih menjalani perawatan medis.